CNEWS - Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan bahwa ada kecenderungan pihak-pihak bermodal besar menguasai media untuk memengaruhi opini masyarakat di negara tertentu. Hal ini ia sampaikan dalam peringatan Hari Pers Nasional ke-79 pada Minggu (9/2/2025).
“Ada kecenderungan di dunia ini, mereka-mereka yang punya modal besar menguasai media dan ingin memengaruhi masyarakat negara-negara tertentu,” ujar Prabowo.
Meskipun menegaskan komitmen terhadap kebebasan pers, Prabowo juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap penyebaran berita bohong (hoaks) serta upaya adu domba yang dapat merusak persatuan bangsa.
“Upaya-upaya pecah belah ini harus selalu kita waspadai,” kata Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
Sebagai bagian dari solusi, Prabowo meminta pers Indonesia untuk selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dalam menyajikan informasi.
Pentingnya Peran Negara dalam Media
Dalam konteks demokrasi liberal saat ini, pengaruh modal asing terhadap media semakin kuat dan dapat membentuk opini publik sesuai kepentingan mereka. Hal ini memunculkan kembali wacana perlunya peran negara dalam memastikan demokrasi tetap mengutamakan kepentingan rakyat.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah menghidupkan kembali fungsi Departemen Penerangan seperti pada era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Pada masa Soekarno (1945–1966), Departemen Penerangan berperan dalam membangun kesadaran rakyat untuk melawan neo-kolonialisme dan imperialisme. Sementara pada era Soeharto (1966–1998), departemen ini digunakan untuk membangun semangat pembangunan nasional.
Setelah lebih dari 25 tahun pasca-Reformasi, Indonesia kembali menghadapi tantangan dari tekanan asing melalui media massa yang berupaya membentuk opini publik. Hal ini dinilai dapat menghambat pembangunan nasional.
Departemen Penerangan dinilai berperan penting dalam memberikan pendidikan politik dan mencerdaskan kehidupan berbangsa, sehingga masyarakat dapat membedakan kepentingan nasional dari kepentingan kelompok tertentu maupun pengaruh asing.
Kasus seperti kejatuhan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 2002, yang didorong oleh berita-berita yang tidak terverifikasi, dianggap sebagai contoh perlunya kontrol terhadap arus informasi. Kasus serupa juga terjadi di luar negeri, seperti upaya penggulingan Hugo Chavez di Venezuela dan jatuhnya Moammar Khadafi di Libya serta Saddam Hussein di Irak, yang melibatkan pengaruh media dan intervensi asing.
Dengan kondisi saat ini, penguatan peran negara dalam media dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga kedaulatan rakyat dan memastikan arah pembangunan tetap berpihak pada kepentingan bangsa.( Tim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar