CNEWS | Rabat, Maroko — Pemerintah Jerman secara terbuka mempertegas posisinya dalam konflik berkepanjangan Sahara dengan menyatakan dukungan terhadap inisiatif otonomi di bawah kedaulatan Maroko. Sikap ini dinilai sebagai langkah strategis yang berpotensi menggeser keseimbangan diplomasi internasional terkait sengketa wilayah di Afrika Utara.
Penegasan tersebut disampaikan dalam deklarasi bersama usai pelaksanaan Dialog Strategis Multidimensi Maroko–Jerman yang digelar di Rabat, Kamis (30/4/2025). Pertemuan tingkat tinggi itu mempertemukan Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, dengan mitranya dari Jerman, Johann Wadephul.
Dalam dokumen resmi tersebut, Jerman tidak hanya menyatakan dukungan normatif, tetapi juga menyebut secara eksplisit bahwa skema otonomi di bawah kedaulatan Maroko merupakan solusi paling realistis dan layak untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun di kawasan Sahara.
Lebih jauh, Berlin juga menyatakan kesiapannya untuk menyelaraskan kebijakan luar negeri dan pendekatan ekonominya dengan posisi tersebut—sebuah langkah yang mencerminkan pergeseran dari sekadar pengamat menjadi aktor aktif dalam proses penyelesaian konflik.
Dukungan Berbasis Resolusi PBB
Jerman turut menyambut adopsi Resolusi 2797 Dewan Keamanan PBB yang disahkan pada 31 Oktober 2025. Resolusi ini menjadi landasan penting dalam mendorong solusi politik yang berkelanjutan dan dapat diterima oleh semua pihak.
Berlin menilai bahwa rencana otonomi yang diajukan Maroko bukan sekadar proposal politik, melainkan kerangka negosiasi yang serius, kredibel, dan memiliki peluang implementasi nyata. Dukungan ini sekaligus memperkuat posisi Rabat di forum internasional yang selama ini masih terbelah dalam menyikapi isu Sahara.
Tak hanya itu, Jerman juga menegaskan komitmennya untuk mendukung peran Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Sekretaris Jenderal dan utusan pribadinya, dalam memfasilitasi dialog berbasis rencana otonomi tersebut. Pendekatan ini menegaskan bahwa jalur multilateral tetap menjadi kerangka utama penyelesaian konflik.
Dampak Geopolitik dan Ekonomi
Langkah Jerman dipandang sebagai sinyal kuat bagi negara-negara Uni Eropa lainnya untuk mengambil posisi yang lebih tegas. Selama ini, sikap Eropa terhadap Sahara cenderung berhati-hati dan terfragmentasi. Dukungan terbuka dari kekuatan ekonomi terbesar di Eropa ini berpotensi menciptakan efek domino dalam kebijakan regional.
Selain dimensi politik, komitmen Jerman untuk “bertindak di garis depan diplomatik dan ekonomi” membuka peluang besar bagi investasi dan kerja sama strategis di wilayah Sahara. Integrasi kawasan tersebut ke dalam sistem ekonomi global di bawah administrasi Maroko dinilai dapat menjadi katalis pertumbuhan baru di Afrika Utara.
Sejumlah analis menilai bahwa stabilitas politik di Sahara akan berdampak langsung terhadap sektor energi, logistik, hingga perdagangan lintas benua—terutama mengingat posisi geografisnya yang strategis sebagai penghubung Afrika dan Eropa.
Respons dari Indonesia: Dukungan Moral Menguat
Di Indonesia, dukungan terhadap posisi Maroko juga mendapat resonansi. Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, menyampaikan apresiasi atas sikap tegas Jerman yang dinilai mencerminkan realitas geopolitik global yang mulai bergeser.
Menurutnya, penguatan dukungan dari negara-negara besar Eropa menjadi indikator bahwa solusi otonomi di bawah kedaulatan Maroko semakin diterima sebagai jalan keluar paling rasional.
“Pengakuan dari Jerman adalah bukti bahwa dunia internasional mulai melihat rencana otonomi Maroko sebagai solusi damai yang konkret dan realistis. Ini bukan hanya kemenangan diplomasi, tetapi juga harapan baru bagi stabilitas kawasan,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).
Wilson, yang juga dikenal sebagai petisioner HAM di forum internasional, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong dukungan moral dan strategis dari masyarakat sipil Indonesia terhadap upaya penyelesaian konflik tersebut.
Ia menambahkan bahwa penyelesaian isu Sahara di bawah kedaulatan Maroko berpotensi membuka peluang ekonomi yang luas, tidak hanya bagi Afrika Utara, tetapi juga bagi mitra internasional, termasuk Indonesia.
Momentum Penentu Arah Penyelesaian Konflik
Dengan sikap terbaru Jerman, dinamika penyelesaian konflik Sahara memasuki fase baru yang lebih konkret. Dukungan terbuka dari kekuatan global tidak hanya memperkuat legitimasi diplomatik Maroko, tetapi juga meningkatkan tekanan terhadap pihak-pihak yang masih menolak skema otonomi.
Jika konsistensi dukungan ini berlanjut, bukan tidak mungkin peta diplomasi internasional terkait Sahara akan mengalami perubahan signifikan dalam waktu dekat—dari konflik berkepanjangan menuju solusi politik yang lebih terarah.
Di tengah kompleksitas geopolitik global, langkah Jerman ini menegaskan satu hal: penyelesaian konflik tidak lagi cukup dengan retorika netralitas, tetapi membutuhkan keberanian politik untuk menentukan posisi—dan bertindak. (PERSISMA/Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar