CNEWS | Medan, Sumatera Utara — Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 1 Mei 2026 di Kota Medan berubah menjadi panggung konsolidasi kekuatan rakyat. Ribuan massa buruh, mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil turun ke jalan, menyuarakan perlawanan terhadap sistem ekonomi yang dinilai semakin menindas.
Aksi terpusat di kawasan Lapangan Merdeka hingga depan Balai Kota Medan, Kamis (01/05/2026), dengan membawa spanduk, poster, serta tuntutan yang menggema lantang di jantung ibu kota Sumatera Utara.
Massa aksi merupakan gabungan dari berbagai elemen, antara lain Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), Aliansi Kemarahan Buruh dan Rakyat Sumatera Utara (AKBAR Sumut), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Barisan Demokrasi (BASDEM), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA Sumut), Serikat Petani Serdang Bedagai (SPSB), serta KSPPM Parapat.
Sejak pagi, massa telah berkumpul di Masjid Raya Al-Mashun sebagai titik awal konsolidasi sebelum bergerak menuju Pertigaan Grand City Hall dan Balai Kota Medan. Aksi berlangsung dengan pengawalan ketat aparat keamanan, namun tetap berjalan tertib.
TEMA BESAR: PERLAWANAN TERHADAP SISTEM YANG DIANGGAP MENINDAS
Dalam orasi politiknya, Koordinator Aksi Agus Sinaga dari AKBAR Sumut menegaskan bahwa peringatan May Day tahun ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum perlawanan terhadap sistem yang dinilai menjadi akar ketimpangan sosial.
“Lawan Kapitalisme! Hancurkan Kapitalisme, Imperialisme, dan Militerisme! Kesejahteraan buruh dan pendidikan gratis adalah kedaulatan rakyat,” serunya di hadapan ribuan massa.
Menurutnya, sistem ekonomi yang berjalan saat ini telah memperlebar jurang ketimpangan. Buruh terus ditekan, sementara petani kehilangan ruang hidup akibat ekspansi modal dan konflik agraria yang tak kunjung selesai.
“Bukan hanya buruh yang tercekik. Kaum tani juga terus terpinggirkan. Ini adalah krisis struktural,” tegasnya.
25 TUNTUTAN: DARI UPAH LAYAK HINGGA PENDIDIKAN GRATIS
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sedikitnya 25 tuntutan strategis yang menyasar kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan, hingga reforma agraria.
Beberapa poin utama tuntutan meliputi:
Upah layak dan sistem kerja manusiawi
Pendidikan gratis, demokratis, dan ilmiah
Penghapusan diskriminasi kerja terhadap kelompok rentan
Transparansi dalam penetapan upah dengan melibatkan buruh
Penghentian praktik outsourcing dan PHK sepihak
Isu pendidikan menjadi salah satu sorotan utama. Massa menilai akses pendidikan yang mahal telah menjadi bentuk ketidakadilan baru yang menghambat mobilitas sosial rakyat kecil.
SUARA BURUH: ANTARA EKSPLOITASI DAN KETIDAKPASTIAN
Mardina, salah satu pimpinan organisasi buruh dari SPIN SPMS, mengungkapkan kondisi riil yang dihadapi buruh saat ini masih jauh dari kata sejahtera.
“Sistem outsourcing membuat buruh seperti tidak memiliki masa depan. Mereka bekerja tanpa kepastian, upah rendah, dan sewaktu-waktu bisa di-PHK tanpa perlindungan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti praktik kerja eksploitatif yang masih marak terjadi, termasuk jam kerja berlebih dan pelanggaran hak lembur.
Senada dengan itu, Kusno dari FPBI menyebut bahwa problem buruh bukan hanya soal upah, tetapi juga menyangkut kualitas hidup secara keseluruhan.
“Jam kerja panjang, fasilitas minim, jaminan sosial lemah—ini adalah realitas yang masih dihadapi buruh hari ini,” katanya.
MAHASISWA TURUN GUNUNG: IMPLEMENTASI TRI DHARMA
Kehadiran mahasiswa dalam aksi ini menjadi elemen penting yang memperkuat tekanan moral dan intelektual terhadap pemerintah.
M. Raihan Zahrawi, mahasiswa FISIP USU dari HMI, menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa adalah bentuk konkret pengabdian kepada masyarakat sebagaimana amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi.
“Mahasiswa tidak boleh hanya belajar di ruang kelas. Kami hadir untuk memperkuat suara rakyat, khususnya buruh yang selama ini termarjinalkan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti berbagai pelanggaran normatif yang masih terjadi di dunia kerja, mulai dari upah tidak layak hingga praktik lembur tanpa bayaran.
“Ini bukan sekadar isu buruh, ini adalah isu keadilan sosial. Kita tidak boleh terlena dengan janji-janji sistem yang justru menindas,” tegasnya.
TEKANAN TERHADAP PEMERINTAH: DESAK KEBIJAKAN PRO-RAKYAT
Aksi May Day 2026 di Medan tidak hanya menjadi ruang ekspresi, tetapi juga tekanan politik terbuka terhadap pemerintah agar segera melakukan reformasi kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Massa mendesak:
Penguatan perlindungan hukum bagi buruh
Reformasi sistem ketenagakerjaan nasional
Realisasi pendidikan gratis tanpa komersialisasi
Penyelesaian konflik agraria secara adil
Menurut mereka, tanpa keberpihakan nyata dari negara, ketimpangan sosial akan terus melebar dan berpotensi memicu konflik yang lebih luas.
MAY DAY SEBAGAI ALARM NASIONAL
Peringatan May Day tahun ini menegaskan satu hal: persoalan buruh, pendidikan, dan ketimpangan sosial bukan lagi isu sektoral, melainkan krisis nasional yang membutuhkan solusi sistemik.
Gelombang suara dari Medan menjadi representasi kegelisahan yang lebih luas di berbagai daerah di Indonesia.
Aksi ini menjadi alarm keras bahwa di tengah pertumbuhan ekonomi yang kerap dibanggakan, masih ada jutaan rakyat yang berjuang untuk hak-hak dasar mereka.
CNEWS menilai, tanpa reformasi struktural yang serius, tuntutan seperti pendidikan gratis dan kesejahteraan buruh akan terus menjadi seruan yang berulang setiap tahun—tanpa pernah benar-benar terwujud.
(Tim Liputan CNEWS)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar