CNEWS, Serdang Bedagai — Kredibilitas lembaga legislatif daerah kembali menjadi sorotan publik. Insiden tak lazim terjadi dalam rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, Jalan Negara No. 100, Sei Rampah, Senin (13/04/2026).
Seorang anggota dewan berinisial JS dari Fraksi Partai Golkar menjadi pusat perhatian setelah terekam kamera diduga tengah bermain game di telepon genggamnya saat forum resmi berlangsung. Momen tersebut terjadi ketika Wakil Bupati Serdang Bedagai, Adlin Tambunan, sedang menyampaikan laporan pertanggungjawaban di hadapan sidang paripurna.
Dalam rekaman yang beredar luas di tengah masyarakat, terlihat kontras mencolok antara mayoritas anggota dewan yang mengikuti jalannya sidang secara serius dengan sikap JS yang tampak santai menatap layar ponselnya. Dugaan aktivitas bermain game itu pun langsung memantik gelombang kritik dari publik.
Rapat paripurna sendiri bukan forum biasa. Ia merupakan forum tertinggi dalam struktur legislatif daerah—tempat di mana fungsi pengawasan, evaluasi, dan akuntabilitas terhadap kinerja kepala daerah dijalankan secara terbuka. Dalam konteks ini, kehadiran dan sikap setiap anggota dewan menjadi cerminan langsung dari kualitas representasi rakyat.
Pengamat kebijakan publik menilai, jika dugaan tersebut benar, maka tindakan itu bukan sekadar pelanggaran etika ringan, melainkan bentuk pengabaian tanggung jawab politik. “Ini menyangkut marwah lembaga. Rakyat menaruh mandat, bukan untuk disia-siakan dalam forum resmi,” ujar seorang analis yang enggan disebutkan namanya.
Hingga berita ini diterbitkan, Ketua DPRD Serdang Bedagai, Togar Situmorang, belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp tidak mendapat respons. Sementara itu, JS juga belum menyampaikan klarifikasi terkait dugaan tersebut.
Minimnya respons dari pimpinan lembaga justru memperkuat persepsi publik bahwa insiden ini berpotensi diabaikan tanpa penanganan serius. Padahal, dalam sistem demokrasi, akuntabilitas bukan hanya dituntut dari eksekutif, tetapi juga dari legislatif sebagai pengawas.
Gelombang kritik yang muncul di ruang publik tidak hanya menyoroti perilaku individu, tetapi juga mempertanyakan budaya kerja di internal DPRD. Publik menilai, kejadian ini menjadi indikator lemahnya disiplin dan etika dalam sebagian praktik politik lokal.
“Ini bukan soal satu orang, tetapi soal standar moral lembaga. Jika dibiarkan, kepercayaan publik akan terus terkikis,” ungkap seorang aktivis masyarakat sipil di Sumatera Utara.
Kasus ini menambah daftar panjang sorotan terhadap perilaku wakil rakyat di berbagai daerah yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan profesionalisme dan integritas. Di tengah tuntutan transparansi dan kinerja yang semakin tinggi, setiap tindakan pejabat publik kini berada dalam pengawasan ketat masyarakat.
Publik kini menunggu langkah tegas dari pimpinan DPRD Serdang Bedagai—apakah akan ada evaluasi internal, sanksi etik, atau sekadar berlalu tanpa konsekuensi. Jawaban atas hal itu akan menjadi penentu, apakah lembaga legislatif masih mampu menjaga wibawa dan kepercayaan rakyat, atau justru semakin menjauh dari harapan publik. ( Tim/Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar