CNEWS | JAKARTA — Dugaan pemborosan anggaran negara kembali mencuat. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada program pengadaan motor listrik senilai Rp1,2 triliun oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang diperuntukkan bagi kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Aktivis antikorupsi, Yerry Basri, secara tegas mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap proyek bernilai fantastis tersebut.
ANGGARAN FANTASTIS DI TENGAH KRISIS EKONOMI
Dalam keterangannya kepada CNEWS, Yerry Basri menyebut angka Rp1,2 triliun sebagai nilai yang sangat besar, terlebih di tengah kondisi ekonomi nasional yang sedang mengalami efisiensi anggaran dan tekanan harga kebutuhan pokok.
“Ini angka yang luar biasa besar. Di saat rakyat sedang kesulitan ekonomi, harga bahan pokok naik, justru muncul proyek pengadaan yang tidak jelas urgensinya,” tegasnya.
Ia menilai kebijakan pengadaan motor listrik untuk kepala SPPG di seluruh Indonesia tidak memiliki dasar kebutuhan yang mendesak, bahkan berpotensi menjadi bentuk pemborosan keuangan negara.
PERTANYAAN BESAR: UNTUK APA MOTOR LISTRIK?
Yerry mempertanyakan urgensi pengadaan kendaraan tersebut. Menurutnya, tidak ada penjelasan transparan dari Badan Gizi Nasional terkait:
Kebutuhan riil di lapangan
Jumlah unit yang dibeli
Harga satuan kendaraan
Mekanisme pengadaan dan tender
“Kenapa harus motor listrik untuk seluruh kepala SPPG? Apa urgensinya? Ini harus dijelaskan ke publik. Jangan sampai ini hanya proyek akal-akalan,” ujarnya.
INDIKASI CELAH KORUPSI
Lebih jauh, Yerry menilai proyek bernilai jumbo ini berpotensi membuka celah praktik korupsi, terutama jika tidak disertai transparansi dan pengawasan ketat.
Ia menegaskan bahwa proyek dengan nilai besar, tanpa kejelasan kebutuhan dan mekanisme terbuka, merupakan indikator awal yang patut dicurigai.
“Ini sudah sangat jelas ada potensi celah korupsi. KPK tidak boleh diam,” katanya.
DESAKAN RESMI KE KPK
Atas dasar itu, Yerry secara terbuka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera:
Melakukan penyelidikan awal terhadap proyek pengadaan
Memanggil pihak Badan Gizi Nasional
Mengaudit proses tender dan distribusi
Menelusuri potensi mark-up anggaran
Ia menekankan bahwa langkah cepat KPK penting untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar.
KONTRADIKSI DENGAN SEMANGAT EFISIENSI
Kasus ini dinilai bertolak belakang dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digaungkan pemerintah. Di saat berbagai sektor mengalami pemangkasan anggaran, muncul proyek dengan nilai triliunan yang dinilai tidak prioritas.
Pengamat menilai, jika benar tidak memiliki urgensi strategis, maka pengadaan ini berpotensi menjadi preseden buruk dalam tata kelola keuangan negara.
TUNTUTAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
Publik kini menunggu penjelasan resmi dari Badan Gizi Nasional terkait dasar kebijakan tersebut. Transparansi menjadi kunci untuk menghindari spekulasi dan kecurigaan yang semakin meluas.
Kasus ini juga menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan memastikan setiap rupiah uang negara digunakan tepat sasaran.
CATATAN REDAKSI
Proyek bernilai Rp1,2 triliun bukan angka kecil. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, kebijakan semacam ini berisiko merusak kepercayaan publik.
Jika benar terdapat penyimpangan, maka penegakan hukum harus dilakukan tanpa kompromi. Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik yang merugikan rakyat.
CNEWS akan terus menelusuri dan mengungkap fakta lanjutan secara eksklusif. (Tim/Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar