CNEWS | Sumatera Utara, Deli Serdang — Krisis lingkungan serius tengah terjadi di Desa Dalu Dalu X, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Abrasi sungai yang semakin parah tidak hanya menggerus bantaran, tetapi juga mengancam keselamatan warga secara langsung. Temuan investigatif di lapangan mengindikasikan adanya dugaan pembiaran, bahkan potensi pelanggaran hukum oleh pemerintah desa setempat.
Kerusakan bantaran sungai di wilayah ini sudah memasuki tahap mengkhawatirkan. Sejumlah rumah warga dilaporkan berada di ambang kehancuran, terutama saat intensitas hujan meningkat dan debit air sungai melonjak drastis tanpa kendali. Kondisi ini memperlihatkan absennya langkah mitigasi yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah desa sebagai garda terdepan pengelolaan lingkungan berbasis wilayah.
Dasar Hukum Diabaikan, Dugaan Pelanggaran Menguat
Secara normatif, penanganan abrasi sungai bukanlah tanpa dasar hukum. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara tegas memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, termasuk perlindungan lingkungan hidup.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) mengatur kewajiban semua pihak, termasuk pemerintah daerah hingga desa, dalam menjaga keseimbangan ekosistem sungai, mencegah kerusakan, serta menindak aktivitas yang berpotensi memperparah abrasi.
Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan kondisi yang bertolak belakang. Berdasarkan hasil investigasi tim CNEWS, terdapat indikasi bahwa pemerintah desa tidak hanya lalai, tetapi diduga turut membiarkan aktivitas yang mempercepat kerusakan bantaran sungai. Dugaan ini membuka potensi pelanggaran terhadap regulasi nasional yang seharusnya menjadi pedoman utama.
Warga Dalam Ancaman, Negara Dinilai Abai
Warga Desa Dalu Dalu X kini hidup dalam bayang-bayang bencana. Setiap musim hujan menjadi momok yang menakutkan. Tanah yang terus terkikis membuat pondasi rumah melemah, sementara tidak ada tanda-tanda intervensi serius dari pemerintah.
Sejumlah warga mengaku telah berulang kali menyampaikan keluhan, namun respons yang diterima dinilai minim dan tidak solutif. Tidak terlihat adanya program konkret seperti pembangunan bronjong, penahan tebing, normalisasi sungai, atau relokasi warga yang berada di zona rawan.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar: di mana peran negara ketika rakyatnya berada di ambang bahaya?
Desakan Tegas: Evaluasi hingga Pencopotan Kepala Desa
Kondisi ini memicu desakan keras dari berbagai pihak agar pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera turun tangan. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah desa menjadi tuntutan yang tidak bisa ditunda.
Jika terbukti terjadi pelanggaran atau kelalaian serius, pencopotan kepala desa dinilai sebagai langkah tegas yang harus diambil demi keselamatan masyarakat dan tegaknya hukum.
Lebih jauh, aparat penegak hukum juga diminta untuk menyelidiki dugaan adanya kepentingan tertentu di balik pembiaran abrasi ini, termasuk kemungkinan praktik yang bertentangan dengan hukum dalam pengelolaan wilayah sungai.
Negara Tidak Boleh Kalah oleh Kelalaian
Kasus abrasi di Desa Dalu Dalu X bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga cerminan lemahnya tata kelola pemerintahan di tingkat akar rumput. Ketika hukum tidak ditegakkan dan keselamatan warga diabaikan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya tanah yang tergerus, tetapi juga kepercayaan publik terhadap negara.
Pemerintah tidak boleh menunggu jatuhnya korban jiwa untuk bertindak. Penanganan cepat, tegas, dan berbasis hukum harus segera dilakukan sebelum bencana ini berubah menjadi tragedi kemanusiaan.
CNEWS akan terus mengawal dan mengungkap fakta di balik krisis ini. ( Tim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar