CNEWS, Jakarta, 2 Juni 2026 — Presiden RI Prabowo Subianto resmi melakukan pergantian total terhadap pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala BGN, Dadan Hindayana, bersama dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, resmi diberhentikan setelah melalui proses evaluasi yang disebut berlangsung hampir satu setengah tahun.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pemerintah menegaskan keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola, akuntabilitas, serta efektivitas pelaksanaan program strategis nasional, terutama Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Presiden kemudian menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, didampingi Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.
Evaluasi atau Sinyal Ketidakpuasan?
Pergantian mendadak terhadap seluruh pucuk pimpinan BGN memunculkan pertanyaan besar di ruang publik. Pasalnya, BGN merupakan lembaga kunci yang mengelola program unggulan pemerintahan Prabowo, yakni MBG dengan anggaran ratusan triliun rupiah.
Meski pemerintah menyampaikan apresiasi atas dedikasi Dadan Hindayana dalam membangun fondasi lembaga tersebut, keputusan pergantian ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa Presiden menginginkan percepatan, konsolidasi, dan peningkatan kinerja yang lebih agresif dalam pelaksanaan program gizi nasional.
Dadan Hindayana: Akademisi yang Membangun Fondasi BGN
Dadan Hindayana dikenal sebagai akademisi dari Institut Pertanian Bogor yang memiliki latar belakang ilmu proteksi tanaman dan entomologi. Ia dipercaya memimpin BGN sejak Agustus 2024 dan menjadi salah satu arsitek awal implementasi program MBG di Indonesia.
Di bawah kepemimpinannya, BGN berhasil membangun struktur kelembagaan baru dan memperluas jaringan pelaksanaan program MBG. Namun dalam perjalanannya, program tersebut juga menghadapi berbagai tantangan mulai dari distribusi, kualitas makanan, pengawasan hingga efektivitas penyerapan anggaran yang menjadi sorotan publik.
Pergantian pimpinan sebuah lembaga strategis adalah hak prerogatif Presiden. Namun publik berhak mengetahui secara transparan indikator evaluasi yang menjadi dasar keputusan tersebut. Dengan anggaran besar dan target menyentuh jutaan penerima manfaat, BGN bukan hanya membutuhkan loyalitas birokrasi, tetapi juga kepemimpinan yang mampu menjamin efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan uang rakyat.
Pergantian ini akan menjadi ujian awal bagi kepemimpinan baru BGN: apakah mampu menjawab berbagai kritik, memperkuat pengawasan, dan memastikan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar mencapai tujuan meningkatkan kualitas gizi generasi Indonesia. ( red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar