 |
| (Oleh: Laksamana Sukardi) |
Antara Semangat Pemberantasan Korupsi, Kepastian Hukum, dan Perlindungan Pengambil Keputusan
CNEWS, Jakarta, 31 Mei 2026 - Di tengah tuntutan publik agar pemberantasan korupsi semakin tegas, muncul gagasan yang memicu perdebatan luas di kalangan akademisi, praktisi hukum, ekonom, dan pelaku usaha: apakah unsur "merugikan keuangan negara" masih layak dipertahankan sebagai salah satu fondasi utama dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)?
Pertanyaan ini bukan sekadar perdebatan hukum. Ia menyentuh jantung tata kelola negara, kepastian investasi, keberanian pejabat mengambil keputusan, hingga masa depan pembangunan nasional.
Indonesia memang membutuhkan perang tanpa kompromi terhadap korupsi. Suap, gratifikasi, pemerasan jabatan, konflik kepentingan, kolusi, dan pengayaan diri secara ilegal merupakan ancaman serius bagi demokrasi dan kesejahteraan rakyat.
Namun sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945, pemberantasan korupsi juga harus berjalan seiring dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.
Ketika Kerugian Negara Menjadi Pusat Perdebatan
Selama dua dekade terakhir, banyak perkara korupsi di Indonesia bertumpu pada pembuktian adanya kerugian keuangan negara.
Masalahnya, konsep kerugian negara sering kali tidak sesederhana yang dibayangkan publik.
Dalam praktik hukum, nilai kerugian dapat berbeda tergantung metode audit, pendekatan valuasi, asumsi ekonomi, hingga interpretasi lembaga yang melakukan perhitungan.
Akibatnya, muncul pertanyaan mendasar:
Apakah seseorang dapat kehilangan kebebasannya berdasarkan angka kerugian yang masih diperdebatkan metode penghitungannya?
Kritik terhadap pendekatan ini semakin menguat karena dalam sejumlah perkara, fokus penyidikan dianggap bergeser dari pencarian keuntungan ilegal dan penyalahgunaan jabatan menuju perdebatan teknis mengenai besaran kerugian negara.
Padahal dalam literatur antikorupsi internasional, korupsi umumnya dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi.
Pakar antikorupsi dunia, Susan Rose-Ackerman, mendefinisikan korupsi sebagai the misuse of public office for private gain—penyalahgunaan jabatan publik demi keuntungan pribadi.
Dalam perspektif tersebut, inti korupsi bukan terletak pada besarnya kerugian negara, melainkan pada adanya niat jahat, keuntungan ilegal, dan penyalahgunaan kewenangan.
Ancaman Kriminalisasi Kebijakan
Perdebatan menjadi semakin penting ketika perkara korupsi memasuki wilayah kebijakan publik dan pengambilan keputusan ekonomi.
Dalam dunia korporasi modern dikenal prinsip Business Judgment Rule, yakni perlindungan hukum bagi direksi atau pengambil keputusan yang bertindak dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang memadai, serta tanpa konflik kepentingan.
Prinsip ini lahir dari kesadaran bahwa tidak semua keputusan yang gagal merupakan kejahatan.
Investasi dapat merugi.
Restrukturisasi perusahaan dapat gagal.
Kredit dapat macet.
Kebijakan ekonomi dapat menghasilkan dampak yang berbeda dari target awal.
Kegagalan semacam itu merupakan risiko yang melekat dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Apabila seluruh kegagalan tersebut berpotensi dipidana sebagai korupsi hanya karena dianggap menimbulkan kerugian negara, maka yang lahir bukan tata kelola yang sehat, melainkan budaya ketakutan.
Pejabat enggan mengambil keputusan.
Direksi BUMN memilih bermain aman.
Birokrasi kehilangan keberanian berinovasi.
Fenomena ini dikenal dalam literatur hukum sebagai over-criminalization of policy decisions.
Belajar dari Praktik Internasional
Berbagai instrumen antikorupsi global seperti , , serta Anti-Bribery Convention lebih banyak menitikberatkan pada pembuktian suap, gratifikasi, kickback, pembayaran ilegal, konflik kepentingan, dan aliran dana yang tidak sah.
Pendekatan tersebut berfokus pada prinsip follow the money—menelusuri keuntungan ilegal dan manfaat pribadi yang diperoleh pelaku.
Dengan demikian, hukum diarahkan untuk menghukum pelaku korupsi yang sesungguhnya, bukan menghukum setiap keputusan yang berakhir buruk.
Angka Kerugian Fantastis dan Pertanyaan Publik
Dalam beberapa tahun terakhir, publik disuguhi angka kerugian negara yang sangat besar dalam sejumlah perkara besar.
Nilainya mencapai ratusan triliun rupiah.
Angka-angka tersebut memang menunjukkan keseriusan negara dalam mengusut dugaan korupsi berskala besar.
Namun di sisi lain, muncul pertanyaan yang tidak kalah penting:
Bagaimana metodologi perhitungannya?
Apakah seluruh angka tersebut merupakan kerugian riil (actual loss) atau sebagian masih berupa potensi kerugian dan asumsi ekonomi?
Mengapa mekanisme pengawasan negara tidak mampu mendeteksi kebocoran sebesar itu sejak awal?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting karena transparansi perhitungan kerugian negara akan menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
Reformasi Tipikor yang Presisi
Gagasan untuk menghapus atau merevisi unsur "merugikan keuangan negara" tentu akan memicu kontroversi.
Kelompok pendukung menilai langkah tersebut dapat memperkuat kepastian hukum dan mencegah kriminalisasi kebijakan.
Sebaliknya, kelompok yang menolak khawatir penghapusan unsur tersebut justru mempersempit ruang pemberantasan korupsi.
Karena itu, perdebatan ini seharusnya tidak ditempatkan dalam kerangka "pro atau anti pemberantasan korupsi".
Yang dipertaruhkan adalah bagaimana membangun rezim antikorupsi yang lebih presisi, lebih modern, dan lebih adil.
Korupsi harus dihukum seberat-beratnya apabila terbukti terdapat:
Suap;
Gratifikasi ilegal;
Kickback;
Konflik kepentingan;
Pengayaan diri secara melawan hukum;
Penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
Namun apabila tidak ditemukan keuntungan pribadi, tidak ada aliran dana ilegal, tidak ada konflik kepentingan, serta keputusan diambil dengan itikad baik dan berdasarkan kewenangan yang sah, maka penggunaan hukum pidana harus dilakukan secara sangat hati-hati.
Menjaga Keseimbangan Negara Hukum
Indonesia membutuhkan birokrasi yang bersih sekaligus berani.
Negara membutuhkan pejabat yang berintegritas, tetapi juga tidak takut mengambil keputusan strategis.
Pembangunan ekonomi membutuhkan profesional yang mampu mengelola risiko tanpa dibayangi ancaman kriminalisasi yang berlebihan.
Tujuan akhir hukum bukanlah menciptakan ketakutan, melainkan menghadirkan keadilan.
Karena itu, evaluasi terhadap unsur "merugikan keuangan negara" dalam UU Tipikor patut menjadi agenda reformasi hukum nasional yang terbuka, ilmiah, dan objektif.
Pemberantasan korupsi yang kuat harus berjalan berdampingan dengan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan iklim investasi yang sehat.
Hanya dengan keseimbangan itulah Indonesia dapat membangun tata kelola pemerintahan yang dipercaya dunia, menarik talenta terbaik bangsa untuk mengabdi, serta memperkuat posisinya sebagai negara demokrasi modern yang berdaulat dan berdaya saing global.( Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar