CNews - Jakarta, 15 Juni 2025 — Dua aliansi mahasiswa nasional, yakni Gerakan Mahasiswa Penegak Hukum dan Gerakan Mahasiswa Pemerhati Keadilan, dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri pada Senin, 16 Juni 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes keras atas maraknya tambang emas ilegal di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, yang disebut telah berlangsung secara masif namun dibiarkan tanpa penindakan tegas.
Mahasiswa menilai bahwa aktivitas tambang ilegal tersebut bukan hanya merusak lingkungan secara brutal, namun juga menyulut konflik horizontal dan mengancam keselamatan warga sekitar akibat penggunaan bahan kimia berbahaya seperti sianida dan merkuri yang diduga diselundupkan tanpa izin resmi.
“Ini bukan sekadar kerusakan alam, ini kejahatan kemanusiaan yang dibiarkan oleh aparat. Sianida dan merkuri diduga beredar liar dan digunakan tanpa kendali hukum,” tegas Koordinator Aksi, yang juga merupakan putra daerah Buru.
Lemahnya Penegakan Hukum di Maluku
Dalam siaran persnya, para demonstran menyinggung pasal 22 angka 20 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mewajibkan pengelolaan limbah B3 melalui izin resmi. Namun, menurut mereka, praktik tambang emas di Gunung Botak justru berlangsung tanpa regulasi, dengan keterlibatan mafia tambang yang diduga memiliki jaringan kuat hingga aparat kepolisian.
Mahasiswa menuding Polda Maluku dan Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Maluku gagal menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan. Bahkan muncul dugaan adanya pembiaran sistematis yang dilakukan oleh oknum aparat.
“Kami curiga, ada pembiaran struktural. Sudah banyak laporan masyarakat, tapi tidak ada tindakan. Kapolda dan Dikrimsus harus bertanggung jawab,” tambah juru bicara aksi.
Desakan Evaluasi dan Pencopotan Pejabat Polda Maluku
Dalam aksi yang akan digelar di depan Mabes Polri, massa membawa tiga tuntutan utama:
Tuntutan Aksi:
- Mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindak tegas pembiaran tambang ilegal di Gunung Botak, Namlea, Maluku.
- Menuntut evaluasi dan pencopotan terhadap Kapolda Maluku dan Dikrimsus Polda Maluku yang dinilai lalai serta tidak berpihak pada kepentingan hukum dan keselamatan warga.
- Meminta Kapolri menyelamatkan institusi Polri dari oknum-oknum aparat yang diduga terlibat atau membiarkan peredaran bahan kimia berbahaya untuk kepentingan tambang ilegal.
Keadilan untuk Gunung Botak
Gerakan ini menandai meningkatnya tekanan publik terhadap penegak hukum untuk bertindak lebih serius terhadap kejahatan lingkungan dan perburuan tambang ilegal di wilayah timur Indonesia. Mahasiswa menegaskan, bila Mabes Polri tidak segera mengambil langkah tegas, maka gelombang protes akan meluas dan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat sipil.
“Kami hanya ingin keadilan ditegakkan. Gunung Botak butuh diselamatkan, bukan dijual pada mafia tambang,” tegas mahasiswa.
"Hentikan Tambang Ilegal! Hentikan Peracunan Lingkungan! Copot Kapolda Maluku dan Dikrimsus Polda Maluku!"
( Tim - Red )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar