CNews - Tanjungpinang — Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPD AKPERSI) Provinsi Kepulauan Riau, Fauzan, mendesak Gubernur Kepri Ansar Ahmad untuk segera mencopot Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kepri, Rabu (4/6/2025).
Desakan ini dilontarkan menyusul dugaan kuat adanya praktik ketidakprofesionalan, kurangnya keterbukaan informasi, serta sikap tidak responsif yang dinilai mencederai semangat reformasi birokrasi dan prinsip transparansi publik.
“PPTK Diskominfo Kepri kami nilai tidak profesional, tertutup, dan sangat sulit dihubungi. Ini jelas bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya menjadi roh utama institusi yang mengelola komunikasi publik,” tegas Fauzan kepada media.
Laporan Meluas: Penyalahgunaan Wewenang & Akses Informasi Tertutup
Fauzan mengungkapkan bahwa DPD AKPERSI Kepri telah menerima banyak laporan dari insan pers dan masyarakat yang mengeluhkan dugaan penyalahgunaan wewenang serta terbatasnya akses informasi publik dalam pelaksanaan berbagai program di Diskominfo Kepri.
“Kami bukan sekadar menyoal etika birokrasi, tapi juga bicara soal akuntabilitas anggaran dan potensi pelanggaran UU Keterbukaan Informasi Publik. Jika hal ini dibiarkan, akan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” ujar Fauzan.
Sebagai organisasi pers, AKPERSI menilai penting untuk menjaga integritas dan fungsi kontrol sosial media. Oleh karena itu, DPD AKPERSI merasa bertanggung jawab untuk menyuarakan pelanggaran-pelanggaran tersebut secara terbuka.
Ultimatum: Evaluasi atau Aksi
Fauzan menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Ansar Ahmad untuk segera mengevaluasi kinerja Diskominfo dan mencopot pejabat teknis yang dianggap menjadi sumber masalah. Jika tidak diindahkan, AKPERSI tidak segan-segan akan menggalang aksi terbuka.
“Jika desakan ini tidak digubris, kami tidak menutup kemungkinan akan menggelar aksi sebagai bentuk protes terhadap pembiaran praktik yang mencederai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),” tegas Fauzan dengan suara lantang.
Diskominfo Masih Bungkam
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Diskominfo Kepri maupun dari Gubernur Kepri terkait tuntutan dari DPD AKPERSI. Publik pun kini menanti langkah konkret yang akan diambil pemerintah provinsi dalam merespons persoalan ini.
( Tim AKPERSI).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar