CNews - Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan siap menambah alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Rp100 triliun, apabila program tersebut berhasil menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada kuartal IV tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2025, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (24/5/2025).
"Di APBN, kami siap menyiagakan tambahan anggaran hingga Rp100 triliun, jika realisasi penerima MBG mencapai 82,9 juta orang pada kuartal IV-2025," ujar Suahasil.
Saat ini, berdasarkan data Kementerian Keuangan, program MBG telah menjangkau 3,98 juta penerima dengan melibatkan 1.386 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)/dapur umum. Penyaluran ini menggunakan anggaran APBN sebesar Rp3 triliun hingga 21 Mei 2025.
Namun demikian, realisasi tersebut masih jauh dari target awal dalam APBN 2025, yang mengalokasikan Rp71 triliun untuk menjangkau 17,9 juta penerima, terdiri dari 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil, menyusui, serta balita.
Seiring arahan Presiden Prabowo Subianto, target penerima MBG kini meningkat drastis menjadi 82,9 juta orang, yang akan dilayani oleh 32.000 SPPG di seluruh Indonesia. Jika target ambisius ini tercapai, total kebutuhan anggaran diproyeksikan mencapai Rp171 triliun.
Mekanisme Tambahan Anggaran Masih Dimatangkan
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa skema penambahan anggaran sebesar Rp50 triliun saat ini sedang diformulasikan dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Tata Kelola Program MBG.
“Kita sedang menyusun mekanismenya. Percepatan implementasi tentu memerlukan tambahan anggaran,” kata Dadan usai pembahasan rancangan Perpres di Kantor Kemenko Pangan, Jumat (9/5).
Ia menegaskan bahwa anggaran MBG sudah dijamin pemerintah, namun jumlah tambahan tergantung pada kecepatan perluasan program. “Kita lihat sejauh mana percepatan dilakukan. Itu yang menentukan besarannya nanti,” ujarnya.
Dadan menambahkan, realisasi penerima akan terus meningkat, dari 3 juta orang di kuartal awal menjadi 6 juta pada Mei hingga Juli 2025. “Mudah-mudahan peningkatan ini bisa tercapai di akhir Mei atau awal Juni, agar serapan anggaran meningkat signifikan,” jelasnya.
Dorong Ketahanan Pangan, Pemerintah Jajaki Investasi Asing
Di sisi lain, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, turut mendorong kerja sama internasional guna memperkuat ekosistem pangan nasional. Dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanian Jepang Eto Taku, Arief mengusulkan peluang investasi Jepang dalam sektor pangan, khususnya untuk mendukung program MBG.
“Kami menyampaikan bahwa Indonesia membuka peluang investasi untuk membangun ekosistem pangan dalam negeri, bukan hanya untuk ekspor, tapi juga agar petani lokal kita bisa sejahtera,” ujar Arief di Jakarta, Rabu (30/4).
Ia menyebut beberapa komoditas penting untuk MBG antara lain buah-buahan, ikan, dan daging. Arief menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah kini fokus pada swasembada pangan yang menekankan produksi dalam negeri.
“Dengan swasembada, distribusi pangan bisa lebih efisien dan merata. Apalagi Indonesia dengan 280 juta penduduk, menjadi pasar domestik yang sangat potensial,” katanya.
Namun, Arief juga mengakui tantangan ekspor ke Jepang yang memiliki regulasi ketat. Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang dialog agar investor Jepang bisa terlibat, misalnya melalui skema ekspor-impor ternak yang diproses di Indonesia. ( Tim - Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar