Cnews - Jakarta – Ketua Umum Aliansi Anti Narkoba dan Tindak Korupsi Anggaran (ANTARTIKA), Ramses Sitorus, menyoroti kinerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkait perlindungan terhadap driver ojek online. Ramses menduga kedua kementerian tersebut "mandul" dalam memastikan implementasi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang seharusnya melindungi para pengemudi online.
"Dalam Permenhub Nomor 12 Tahun 2019, ada aturan yang jelas terkait batas potongan maksimal 20% dari penghasilan driver. Tapi, kenyataannya, banyak mitra driver mengeluhkan potongan yang jauh lebih besar hingga 30%. Apa Kemenhub benar-benar mengawasi praktik ini? Atau hanya diam dan menjadi penonton?" ujar Ramses dalam keterangannya, Sabtu (19/1).
Selain itu, Ramses juga mengkritik Kemnaker karena tidak memasukkan driver online sebagai pekerja yang dilindungi dalam sistem ketenagakerjaan formal. Menurutnya, driver online telah bekerja penuh waktu dengan ketergantungan besar pada aplikasi, tetapi tetap tidak mendapatkan perlindungan seperti hak cuti, jaminan sosial, atau asuransi kesehatan yang memadai. "Driver online bukan hanya mitra, mereka pekerja yang menggantungkan hidup pada sistem ini. Di mana peran Kemnaker dalam memastikan hak-hak mereka terpenuhi?" tegas Ramses.
Ramses menyebutkan bahwa lemahnya pengawasan dari kedua kementerian tersebut telah menyebabkan eksploitasi yang terus berulang terhadap driver online. Banyak perusahaan aplikasi tidak transparan dalam pembagian tarif dan insentif, sementara pengemudi harus menanggung biaya operasional yang tinggi, seperti bahan bakar, perawatan kendaraan, dan asuransi mandiri.
"Sudah berapa banyak laporan dari asosiasi driver yang mengeluhkan potongan yang tidak masuk akal dan insentif yang dipangkas sepihak? Namun, apakah ada tindakan tegas dari Kemenhub atau Kemnaker? Saya rasa tidak," lanjutnya.
Ramses juga meminta DPR untuk segera memanggil kedua kementerian tersebut untuk memberikan klarifikasi terkait masalah ini. Ia mengusulkan agar regulasi baru dibuat, yang memastikan hubungan kerja antara perusahaan aplikasi dan driver lebih jelas dan adil. "Ini saatnya pemerintah menunjukkan keberpihakannya pada rakyat kecil, bukan hanya membiarkan perusahaan besar mengambil keuntungan besar-besaran tanpa kontrol," katanya.
Di akhir pernyataannya, Ramses mengajak seluruh driver online dan masyarakat untuk mendesak pemerintah agar lebih serius menangani persoalan ini. "Kita tidak bisa membiarkan yang kita duga mengeksploitasi ini terus berlanjut. Nasib jutaan driver online bergantung pada keberanian pemerintah untuk bertindak," ujarnya. ( TIm - RI )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar