CNEWS | PELALAWAN – Kepulan asap dan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Ketika persoalan asap masih mengganggu aktivitas masyarakat, jajaran DPC GRIB Jaya Kabupaten Pelalawan memilih turun langsung ke lapangan untuk membantu memadamkan titik api.
Ketua DPC GRIB Jaya Pelalawan, Geo Sihite, bersama jajaran organisasinya terjun langsung ke lokasi titik api di Desa Rantau Baru, Kecamatan Pangkalan Kerinci, pada Senin (31/8/2026).
Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, titik api muncul di lahan warga. Mendapat informasi tersebut, Geo Sihite bersama anggota GRIB Jaya bergerak menuju lokasi dengan membawa peralatan pemadaman sederhana dan bergabung bersama warga serta aparat desa.
Dalam kondisi panas dan kepungan asap, proses pemadaman dilakukan secara gotong royong. Setelah sekitar 1,5 jam, api berhasil dikendalikan sehingga tidak meluas ke area lainnya.
BUKAN SEKADAR BERORASI
Geo Sihite menegaskan bahwa keberadaan organisasi kemasyarakatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, khususnya ketika masyarakat menghadapi ancaman karhutla dan asap.
“Kami tidak bisa hanya berorasi. Saat rakyat kesusahan karena asap, GRIB Jaya harus hadir paling depan. Ini bukti nyata kami untuk Pelalawan. Bukan pencitraan, ini kewajiban.”
Menurutnya, aksi tersebut bukan hanya bertujuan memadamkan api, tetapi juga menjadi pengingat kepada masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
GRIB Jaya Pelalawan menyatakan akan terus melakukan patroli dan sosialisasi di sejumlah wilayah yang dinilai rawan terjadi karhutla, sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam mencegah munculnya titik api baru.
ASAP RIAU BELUM SELESAI, PENGAMATAN DAN PENCEGAHAN HARUS DIPERKUAT
Sementara itu, Kepala Regional CNews Riau, Syahrudin, yang juga dikenal sebagai pemerhati persoalan hutan, menilai penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman ketika api sudah muncul.
Syahrudin mengingatkan bahwa persoalan asap merupakan masalah yang berdampak langsung terhadap aktivitas dan kondisi masyarakat. Karena itu, upaya pencegahan, pemantauan titik panas, penegakan hukum terhadap pembakaran lahan secara ilegal, serta pemulihan kawasan terdampak perlu dilakukan secara berkesinambungan.
Ia juga menyinggung kunjungan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ke Riau beberapa waktu lalu dalam rangka melihat langsung kondisi kebakaran hutan.
Menurut Syahrudin, kehadiran pemerintah pusat di lapangan seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perusahaan pemegang konsesi, masyarakat, dan kelompok masyarakat sipil.
“Harapannya, penanganan karhutla tidak hanya dilakukan ketika asap sudah menyebar. Masyarakat membutuhkan langkah konkret agar gangguan asap dapat ditekan dan aktivitas sosial maupun ekonomi dapat kembali berjalan normal,” ujarnya.
DARI RANTAU BARU, PESAN PENCEGAHAN KEMBALI MENGUAT
Peristiwa di Rantau Baru memperlihatkan bahwa respons cepat di tingkat desa menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Keterlibatan warga, organisasi masyarakat dan aparat setempat menjadi bagian penting dari sistem respons awal. Namun, pemadaman manual tidak dapat menjadi satu-satunya solusi.
Pencegahan tetap menjadi kunci. Setiap pembukaan lahan dengan pembakaran berpotensi menimbulkan konsekuensi yang lebih luas ketika kondisi cuaca dan lingkungan mendukung penyebaran api.
Karena itu, GRIB Jaya Pelalawan menegaskan komitmennya untuk terus “turun langsung, padamkan api”, sekaligus mengajak masyarakat menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api.
Di tengah persoalan karhutla yang berulang, aksi di Rantau Baru menjadi pengingat bahwa penanganan bencana lingkungan membutuhkan kecepatan, koordinasi dan kehadiran nyata di lapangan—bukan sekadar pernyataan.
GRIB JAYA: HADIR SAAT DIBUTUHKAN, BERGERAK SAAT GENTING.
CNEWS | PELALAWAN – RIAU
Laporan: Tim CNews Riau
Tidak ada komentar:
Posting Komentar