CNEWS | MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong percepatan optimalisasi jaringan irigasi di 21 daerah irigasi pada 2026. Program tersebut ditargetkan mampu menambah sekitar 5.050 hektare lahan pertanian produktif, dari sekitar 36.000 hektare menjadi hampir 41.000 hektare.
Di balik target tersebut terdapat potensi ekonomi yang besar sekaligus tantangan serius. Pemprov Sumut mengusulkan anggaran sekitar Rp489 miliar untuk mendukung penataan dan optimalisasi infrastruktur sumber daya air.
Artinya, keberhasilan program ini tidak semestinya hanya diukur dari selesainya proyek fisik, tetapi dari sejauh mana investasi publik tersebut benar-benar mampu meningkatkan produksi, pendapatan dan kesejahteraan petani.
Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air Sumatera Utara, Gibson Panjaitan, menyampaikan bahwa pada 2026 terdapat 21 daerah irigasi yang menjadi sasaran penanganan.
“Kita mengusulkan anggaran Rp489 miliar. Tahun ini kita menangani 21 daerah irigasi yang akan menambah lahan pertanian yang produktif dari 36.000 hektare, bertambah 5.050 hektare lagi. Kita berharap ke depan lahan produktif pertanian kita mencapai 41 ribu hektare,” ujar Gibson dalam temu pers Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Anjungan Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (26/8/2026).
POTENSI IRIGASI TEMBUS 100 RIBU HEKTARE
Data yang disampaikan Dinas SDA Sumut menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara potensi sumber daya air dengan lahan yang telah dimanfaatkan secara produktif.
Potensi daerah irigasi permukaan maupun rawa di Sumatera Utara disebut mencapai lebih dari 100.000 hektare, sementara lahan yang saat ini dikelola secara produktif berada di kisaran 36.000 hektare.
Kesenjangan tersebut sekaligus menjadi peluang besar bagi Sumatera Utara untuk meningkatkan produksi pangan melalui optimalisasi infrastruktur air.
Namun, tantangannya bukan sekadar membangun saluran atau memperbaiki bendung. Pemerintah harus memastikan air benar-benar mengalir sampai ke lahan, jaringan mampu berfungsi sepanjang musim tanam dan petani mendapatkan manfaat ekonomi yang terukur.
Sejumlah pekerjaan irigasi yang ditangani tersebar di berbagai wilayah Sumatera Utara.
Di Langkat, program mencakup operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa pada DI Secanggang di Batang Serangan. Di Kota Padangsidimpuan terdapat peningkatan DI Batunadua.
Sementara di Tapanuli Selatan dilakukan rehabilitasi saluran dan bangunan pembawa DI Sipirok. Di Padang Lawas Utara, pekerjaan mencakup rehabilitasi Bendung III DI Padang Garugur Kiri/Kanan.
Program lainnya meliputi peningkatan jaringan irigasi permukaan DI Parit Lompaten di Kabupaten Karo, peningkatan saluran DI Aek Sibundong di Humbang Hasundutan, pembangunan Bendung DI Aek Sarula dan rehabilitasi saluran DI Simok-Mok di Tapanuli Utara.
Pekerjaan juga menyasar jaringan irigasi permukaan di Serdangbedagai, sejumlah daerah irigasi di Simalungun, serta beberapa wilayah Batubara, Asahan dan Mandailing Natal.
Di Batubara, antara lain terdapat rehabilitasi bendung DI Cinta Maju/Cinta Damai, DI Simodong dan DI Tanjung Muda. Sementara di Asahan terdapat rehabilitasi jaringan irigasi permukaan DI Serbangan dan di Mandailing Natal rehabilitasi saluran DI Roburan Maga.
Gibson menyebut sebagian besar program tersebut telah memasuki tahap kontrak.
“Program-program irigasi tadi rata-rata sudah berkontrak, akan segera dilaksanakan,” katanya.
Rp489 MILIAR HARUS DIUJI DENGAN HASIL, BUKAN SEKADAR PROYEK
Pemerhati perekonomian rakyat Sumatera Utara, Ir. Badia Tampubolon, menilai optimalisasi irigasi merupakan kebijakan strategis jika orientasinya benar-benar diarahkan pada peningkatan produktivitas dan pendapatan petani.
Menurutnya, ukuran keberhasilan program tidak boleh berhenti pada panjang saluran yang dibangun, jumlah bendung yang direhabilitasi ataupun persentase serapan anggaran.
Indikator paling penting adalah berapa hektare lahan yang benar-benar menjadi produktif, berapa kali indeks pertanaman meningkat, berapa besar produksi bertambah dan sejauh mana pendapatan petani mengalami peningkatan.
“Kalau kita melihat potensi irigasi Sumatera Utara yang lebih dari 100 ribu hektare, sementara lahan yang produktif baru sekitar 36 ribu hektare, berarti masih ada potensi besar yang harus dikelola. Target penambahan 5.050 hektare menjadi sekitar 41 ribu hektare harus kita lihat sebagai bagian dari upaya meningkatkan produksi sekaligus ekonomi rakyat,” ujar Badia.
Ia menegaskan ketersediaan air merupakan salah satu fondasi utama pertanian. Kepastian pasokan air memungkinkan petani mengatur pola tanam, meningkatkan indeks pertanaman dan menekan risiko kegagalan produksi.
Namun, Badia mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur tanpa pemeliharaan berkelanjutan berpotensi mengurangi manfaat investasi pemerintah.
“Jangan sampai pembangunan irigasi selesai secara fisik, tetapi setelah itu jaringan tidak berfungsi optimal. Infrastruktur air harus dirawat dan harus dipastikan air sampai ke lahan petani,” katanya.
DARI SALURAN AIR KE RANTAI EKONOMI PETANI
Badia juga mendorong agar program irigasi tidak berjalan sendiri.
Peningkatan luas lahan produktif harus diikuti dengan kebijakan pendukung berupa ketersediaan benih, pupuk, teknologi, pembiayaan, pendampingan petani hingga akses pasar.
Menurutnya, air yang tersedia tidak otomatis menjamin kesejahteraan petani apabila persoalan produksi dan pemasaran tidak diselesaikan secara bersamaan.
“Kalau air tersedia tetapi petani kesulitan pupuk, benih, modal dan pemasaran, maka manfaat ekonominya tidak akan maksimal. Karena itu program irigasi harus menjadi bagian dari kebijakan besar untuk meningkatkan ekonomi rakyat,” ujarnya.
Dengan demikian, keberhasilan program seharusnya dilihat dalam satu rantai utuh: air tersedia, lahan produktif, produksi meningkat, hasil terserap pasar dan pendapatan petani naik.
Dampak lanjutannya juga berpotensi dirasakan sektor perdagangan, transportasi, jasa, pengolahan hasil pertanian dan usaha mikro di kawasan pedesaan.
5.050 HEKTARE HARUS PUNYA PETA DAN TARGET YANG JELAS
Badia meminta pemerintah membuka data secara lebih terukur mengenai tambahan 5.050 hektare yang ditargetkan menjadi lahan produktif.
Pemetaan tersebut penting untuk mengetahui lokasi lahan, kondisi awal, luas area yang dilayani, progres pekerjaan, nilai kontrak, sumber pembiayaan serta hasil setelah jaringan irigasi berfungsi.
Transparansi menjadi semakin penting karena nilai anggaran yang diusulkan mencapai Rp489 miliar.
Pengawasan publik, menurut Badia, bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan memastikan anggaran negara dan daerah menghasilkan infrastruktur yang berkualitas serta memberikan manfaat nyata.
“Publik harus bisa melihat apa yang dikerjakan, di mana lokasinya, berapa luas lahan yang dilayani, berapa anggarannya dan bagaimana hasilnya. Dengan transparansi, masyarakat dapat ikut mengawasi agar program benar-benar tepat sasaran,” katanya.
MOMENTUM MEMPERKUAT KETAHANAN PANGAN SUMUT
Optimalisasi 21 daerah irigasi tersebut datang pada momentum ketika isu ketahanan pangan semakin strategis, bukan hanya bagi daerah tetapi juga bagi Indonesia dalam menghadapi dinamika ekonomi dan pangan global.
Jika target peningkatan lahan produktif dari sekitar 36.000 hektare menjadi 41.000 hektare dapat direalisasikan dengan baik, Sumatera Utara berpeluang memperkuat basis produksi pertanian sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi pedesaan.
Tetapi target tersebut harus dikawal dengan indikator yang jelas dan dapat diverifikasi.
Sebab, Rp489 miliar bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Di dalamnya terdapat harapan petani, kepentingan ketahanan pangan dan tanggung jawab pemerintah terhadap uang publik.
Pada akhirnya, keberhasilan program tidak ditentukan oleh berapa banyak proyek yang selesai di atas kertas.
Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika air mengalir ke sawah, lahan yang sebelumnya tidak produktif mulai menghasilkan, produksi meningkat, hasil pertanian terserap pasar, dan pendapatan petani benar-benar bertambah.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar membangun saluran air. Tujuan akhirnya adalah bagaimana air tersebut sampai ke sawah, sawah menghasilkan, petani memperoleh pendapatan yang lebih baik dan ekonomi masyarakat Sumatera Utara ikut bergerak,” tegas Badia.
Laporan: Anto Juntak
Tidak ada komentar:
Posting Komentar