CNEWS | PELALAWAN — Pemerintah Kabupaten Pelalawan menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan. Proyeksi awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2027 disebut hanya berada di kisaran Rp1,3 triliun, turun sekitar Rp300 miliar dibandingkan APBD tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp1,6 triliun.
Proyeksi tersebut disampaikan Wakil Bupati Pelalawan H. Husni Tamrin, SH, AP dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pelalawan, Rabu (1/9/2026), bersamaan dengan penyampaian dan penyerahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027.
Penurunan sekitar 18,75 persen tersebut menjadi sinyal penting bagi pengelolaan keuangan daerah. Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan DPRD dituntut tidak sekadar menyusun angka dalam dokumen anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah APBD benar-benar memiliki dampak terhadap pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat.
“Untuk Tahun Anggaran 2027, APBD Kabupaten Pelalawan diproyeksikan sebesar Rp1,3 triliun. Ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka sekitar Rp1,6 triliun,” ujar Husni Tamrin dalam rapat paripurna.
Ruang Fiskal Menyempit, Jangan Sampai Beban Publik Justru Membesar
Penurunan proyeksi APBD bukan sekadar persoalan administratif. Kondisi tersebut berpotensi mempersempit ruang pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, pelayanan dasar, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat serta program-program strategis lainnya.
Karena itu, pembahasan KUA-PPAS 2027 semestinya menjadi momentum untuk melakukan uji kritis terhadap seluruh pos belanja, terutama program yang memiliki urgensi rendah, belanja yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, maupun kegiatan yang berpotensi tumpang tindih.
Dalam situasi fiskal seperti ini, pemerintah daerah tidak cukup hanya mengatakan akan melakukan efisiensi. Publik membutuhkan penjelasan yang lebih konkret: sektor mana yang diprioritaskan, sektor mana yang dikurangi, berapa besar belanja wajib, berapa ruang fiskal yang benar-benar tersedia, dan bagaimana pemerintah memastikan pelayanan publik tidak ikut tertekan.
Husni Tamrin menegaskan bahwa kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk menyusun program pembangunan dan pelayanan masyarakat secara lebih cermat, efektif dan efisien.
“Dengan kondisi fiskal yang ada, kita harus semakin selektif dalam menentukan prioritas. Setiap anggaran harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Rp300 Miliar Hilang dari Proyeksi: DPRD Harus Bedah Anggaran Secara Terbuka
Selisih sekitar Rp300 miliar dibandingkan tahun sebelumnya patut menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Pelalawan.
Lembaga legislatif memiliki posisi strategis dalam membedah asumsi pendapatan dan belanja daerah sebelum APBD 2027 ditetapkan. Pembahasan tidak boleh berhenti pada formalitas persetujuan dokumen anggaran.
Publik berhak mengetahui mengapa kemampuan fiskal turun, sumber pendapatan mana yang mengalami perubahan, bagaimana proyeksi transfer dari pemerintah pusat, serta apakah penurunan tersebut bersifat sementara atau mencerminkan persoalan struktural dalam kemampuan keuangan daerah.
Transparansi menjadi semakin penting karena APBD pada hakikatnya bukan sekadar dokumen pemerintah, melainkan instrumen utama yang menentukan kualitas pelayanan dan pembangunan yang diterima masyarakat.
Jangan Efisiensi Dijadikan Alasan Memangkas Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten Pelalawan menyatakan akan mengarahkan anggaran kepada program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Komitmen tersebut harus diterjemahkan dalam angka dan indikator yang dapat diuji.
Efisiensi semestinya bukan berarti memangkas kebutuhan dasar masyarakat. Sebaliknya, efisiensi harus diarahkan pada pengurangan pemborosan, peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian belanja serta memastikan program yang dibiayai APBD benar-benar memiliki keluaran dan manfaat yang jelas.
Di sinilah kualitas KUA-PPAS 2027 akan diuji.
Ketika uang daerah berkurang, standar akuntabilitas justru harus meningkat.
Tidak boleh terjadi paradoks: kemampuan fiskal turun, tetapi belanja yang kurang produktif tetap dipertahankan.
APBD Bukan Sekadar Angka, Melainkan Uang Rakyat
Pemerintah daerah dan DPRD harus memastikan penyusunan APBD 2027 berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengejar terserapnya anggaran.
Setiap program perlu diuji dari aspek urgensi, manfaat, efektivitas, efisiensi, kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta kemampuan pemerintah mempertanggungjawabkan hasilnya kepada publik.
Dengan proyeksi APBD sekitar Rp1,3 triliun, Pelalawan menghadapi pilihan yang jelas: memperketat disiplin fiskal atau membiarkan keterbatasan anggaran menjadi alasan melemahnya pelayanan publik.
Masyarakat tentu berharap pemerintah dan DPRD memilih jalan pertama.
Pembahasan KUA-PPAS 2027 juga diharapkan berlangsung secara konstruktif dan terbuka. Bukan hanya untuk menghasilkan APBD yang realistis, tetapi juga memastikan anggaran tersebut benar-benar menjawab persoalan masyarakat Pelalawan.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan APBD bukan terletak pada seberapa besar anggaran dapat dibelanjakan, melainkan seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
CNEWS menilai, penurunan proyeksi APBD Pelalawan 2027 harus menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah dituntut lebih disiplin, DPRD wajib lebih kritis, dan publik berhak mendapatkan transparansi penuh mengenai ke mana uang daerah akan diarahkan.
Rp1,3 triliun bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat hak masyarakat Pelalawan yang harus dikelola secara transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
( Syd)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar