CNEWS, Jakarta — Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sorotan publik setelah pemerintah menunjuk Nanik S. Deyang menggantikan Dadan Hindayana sebagai pimpinan lembaga yang memegang peran sentral dalam pelaksanaan berbagai program pemenuhan gizi nasional.
Perubahan di pucuk pimpinan lembaga strategis tersebut memunculkan perdebatan luas mengenai tata kelola pemerintahan, profesionalisme birokrasi, akuntabilitas pejabat publik, serta pentingnya kesesuaian kompetensi dalam pengisian jabatan negara.
Di tengah besarnya ekspektasi masyarakat terhadap keberhasilan program-program gizi nasional, pergantian kepemimpinan ini tidak dipandang sekadar rotasi jabatan biasa, melainkan menjadi indikator bagaimana negara merespons tuntutan transparansi, efektivitas kebijakan, dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Bayang-Bayang Kontroversi dan Tantangan Legitimasi
Sejak awal menjabat, Dadan Hindayana tidak lepas dari berbagai kritik publik. Selain munculnya perdebatan mengenai relevansi latar belakang akademiknya dengan bidang gizi dan ketahanan pangan, sejumlah pihak juga menyoroti berbagai isu yang dinilai berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang dipimpinnya.
Dalam tata kelola pemerintahan modern, legitimasi seorang pejabat publik tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal yang diberikan negara, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas, kapasitas, dan independensi pejabat tersebut.
Sejumlah pengamat menilai bahwa dalam era keterbukaan informasi saat ini, persepsi publik memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan, terutama pada lembaga yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan dan gizi.
Wilson Lalengke: Jabatan Publik Harus Ditopang Kepercayaan
Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, menilai pergantian pimpinan BGN merupakan refleksi penting mengenai hubungan antara legitimasi publik dan keberlangsungan kepemimpinan birokrasi.
Menurutnya, seorang pejabat negara harus mampu membaca dinamika sosial dan memahami kapan sebuah jabatan tidak lagi memiliki dukungan moral yang cukup untuk menjalankan fungsi pelayanan publik secara optimal.
“Kepercayaan publik adalah modal utama seorang pejabat negara. Ketika legitimasi moral terus dipertanyakan, maka efektivitas kepemimpinan juga akan tergerus,” ujar Wilson dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Ia menambahkan bahwa pergantian kepemimpinan seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme seleksi dan penempatan pejabat strategis di lingkungan pemerintahan.
Kompetensi dan Prinsip The Right Man on the Right Place
Perdebatan yang muncul juga mengangkat kembali prinsip klasik dalam administrasi publik: the right man on the right place.
Dalam perspektif tata kelola modern, penempatan pejabat pada posisi strategis idealnya mempertimbangkan kesesuaian kompetensi, pengalaman profesional, rekam jejak integritas, serta pemahaman substantif terhadap bidang yang akan dikelola.
Prinsip tersebut sejalan dengan pemikiran filsuf Yunani kuno, Plato, yang menekankan bahwa efektivitas sebuah negara sangat bergantung pada kemampuan menempatkan individu sesuai kapasitas dan keahliannya.
Dalam konteks Badan Gizi Nasional, sebagian kalangan menilai bahwa kompleksitas persoalan gizi, stunting, ketahanan pangan, dan pembangunan sumber daya manusia memerlukan kepemimpinan yang memiliki kemampuan multidisipliner, pemahaman kebijakan publik, serta kapasitas manajerial yang kuat.
Pelajaran Penting bagi Reformasi Birokrasi
Kasus pergantian pimpinan BGN juga menjadi pengingat bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya berbicara mengenai efisiensi anggaran atau penyederhanaan struktur organisasi.
Lebih dari itu, reformasi birokrasi harus memastikan bahwa setiap jabatan strategis diisi oleh figur yang memiliki:
Integritas yang tidak diragukan;
Kompetensi yang relevan;
Rekam jejak profesional yang kuat;
Kemampuan membangun kepercayaan publik;
Komitmen terhadap pelayanan masyarakat.
Tanpa fondasi tersebut, berbagai program strategis pemerintah berisiko menghadapi hambatan legitimasi sejak awal pelaksanaannya.
Momentum Pemulihan Kepercayaan Publik
Pergantian kepemimpinan di BGN kini menjadi ujian bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa institusi negara mampu melakukan koreksi internal secara objektif dan profesional.
Publik tentu berharap pergantian ini bukan sekadar pergantian figur, melainkan menjadi awal penguatan tata kelola lembaga yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Di tengah tantangan gizi nasional yang masih besar, fokus utama BGN harus kembali diarahkan pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, percepatan penurunan stunting, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ketahanan pangan nasional.
Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah lembaga negara tidak ditentukan oleh siapa yang menduduki kursi pimpinan, melainkan oleh sejauh mana institusi tersebut mampu menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat serta menjaga kepercayaan publik yang menjadi fondasi utama pemerintahan yang demokratis dan berwibawa. ( Tim/Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar