CNEWS, Kabupaten Tangerang, Banten – Kritik keras terhadap pola komunikasi Pemerintah Kabupaten Tangerang kembali mencuat. Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Tangerang bersama LBH LSM TOPAN RI Banten menilai akses informasi publik di lingkungan Pemkab Tangerang semakin sulit dijangkau oleh media dan masyarakat.
Ketua PPWI Kabupaten Tangerang, Safrizal Nelson, menyampaikan bahwa sejumlah upaya konfirmasi dan permohonan wawancara kepada Bupati Kabupaten Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, belum memperoleh respons hingga saat ini.
Menurut Safrizal, wartawan yang ingin mendapatkan keterangan resmi harus melewati berbagai tahapan birokrasi yang dinilai berbelit, mulai dari pengajuan surat kepada bagian humas, menunggu disposisi pimpinan, hingga penjadwalan yang kerap berubah.
“Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa akses informasi publik semakin tertutup. Padahal masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pelayanan publik maupun program pembangunan daerah,” ujarnya.
LBH TOPAN RI Banten: Keterbukaan Adalah Kewajiban Pejabat Publik
Ketua LBH LSM TOPAN RI Banten, Antonio Simbolon, menilai keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurut Antonio, pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk menjawab pertanyaan masyarakat melalui media sebagai salah satu sarana kontrol sosial.
“Seorang kepala daerah adalah pemegang amanah rakyat. Ketika ruang komunikasi dengan media tidak berjalan optimal, maka akan muncul berbagai spekulasi dan persepsi negatif di tengah masyarakat. Pemerintah seharusnya membangun dialog terbuka, bukan membiarkan jarak antara birokrasi dan publik semakin lebar,” tegas Antonio.
Ia juga berpendapat bahwa budaya birokrasi yang tertutup berpotensi menghambat penyampaian informasi terkait berbagai persoalan masyarakat, mulai dari infrastruktur, bantuan sosial, hingga pelayanan dasar lainnya.
Empat Tuntutan untuk Pemkab Tangerang
PPWI Kabupaten Tangerang dan LBH LSM TOPAN RI Banten mendorong Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk segera melakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain:
- Memberikan respons terhadap konfirmasi media secara cepat dan profesional.
- Mengoptimalkan fungsi humas di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- Menyelenggarakan konferensi pers atau press briefing secara berkala.
- Memanfaatkan teknologi digital seperti Zoom dan WhatsApp Call untuk mempercepat klarifikasi informasi kepada publik.
Kepercayaan Publik Jadi Taruhan
Menurut kedua organisasi tersebut, keterbukaan informasi merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Mereka menilai bahwa semakin mudah pejabat publik diakses oleh media dan masyarakat, maka semakin besar pula tingkat kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan.
“Keterbukaan bukan ancaman bagi pemerintah. Justru transparansi adalah bukti bahwa pemerintah siap diawasi dan bertanggung jawab atas kebijakan yang dijalankan. Kami berharap ada langkah nyata untuk memperkuat komunikasi publik di Kabupaten Tangerang,” ujar Antonio Simbolon.
Penulis: Wan Januari
PPWI Kabupaten Tangerang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar