CNEWS, Jakarta — Mantan Menteri BUMN, Laksamana Sukardi, melontarkan kritik keras terhadap arah baru kebijakan ekonomi nasional yang dinilai semakin memusatkan kekuatan ekonomi di tangan negara tanpa pengawasan dan transparansi yang memadai. Dalam analisis bertajuk “Pemerintah Sebagai Pengusaha, Pedagang, Distributor, dan Wasit: Model Ekonomi Baru atau Konsentrasi Risiko Nasional?”, ia memperingatkan bahwa Indonesia tengah memasuki fase ekonomi-politik yang sangat sensitif dan berpotensi memicu krisis kepercayaan pasar.
Menurut Laksamana Sukardi, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, keluarnya modal asing (capital outflow), melemahnya pasar saham, hingga meningkatnya kewaspadaan lembaga pemeringkat internasional tidak lagi sepenuhnya dipicu faktor global seperti perang geopolitik atau kebijakan suku bunga Amerika Serikat. Sebagian pelaku pasar mulai melihat adanya gejala self-inflicted crisis — krisis yang lahir dari arah kebijakan domestik sendiri.
Ia menegaskan, dalam ekonomi modern, persepsi pasar dan kredibilitas institusi negara sering kali lebih menentukan dibanding sekadar angka makroekonomi.
“Pasar mulai menangkap adanya jarak antara narasi resmi pemerintah dengan realitas ekonomi di lapangan. Dalam teori financial market confidence, krisis kepercayaan dapat memicu pelarian modal bahkan sebelum fundamental ekonomi benar-benar runtuh,” tulisnya, Jumat (22/5/2026).
Danantara dan Konsentrasi Kekuasaan Ekonomi Negara
Laksamana Sukardi mengakui bahwa langkah pemerintah memperkuat kontrol atas devisa ekspor melalui Danantara Sumber Daya Indonesia dapat dipahami sebagai upaya menutup kebocoran devisa nasional akibat praktik under invoicing, transfer pricing, dan parkir devisa di luar negeri.
Namun ia menilai persoalan utamanya bukan pada niat memperkuat kedaulatan ekonomi, melainkan pada desain kelembagaan dan potensi konsentrasi kekuasaan ekonomi yang menyertainya.
Menurutnya, negara semestinya tetap berperan sebagai regulator, pengawas, dan penegak hukum, bukan sekaligus menjadi pelaku usaha, distributor, pedagang, pemodal, hingga pengawas pasar dalam satu waktu.
“Ketika regulator sekaligus menjadi operator ekonomi, maka risiko konflik kepentingan, rente, dan distorsi pasar meningkat sangat besar,” tegasnya.
Ia menyoroti berbagai program strategis pemerintah seperti Danantara Sovereign Wealth Fund, channeling ekspor melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, hingga pengalihan jutaan hektare perkebunan sawit kepada Agrinas sebagai tanda munculnya pola baru ekonomi nasional: negara bukan lagi sekadar wasit, melainkan pemain dominan di hampir seluruh rantai ekonomi.
Pasar Global Mulai Bertanya soal Transparansi
Dalam pandangan Laksamana Sukardi, kekhawatiran terbesar pasar internasional saat ini bukan semata pada besarnya peran negara, melainkan pada apa yang disebut sebagai concentration of opaque power — konsentrasi kekuasaan ekonomi besar yang tidak sepenuhnya transparan dan sulit diawasi publik.
Ia menyebut hingga kini publik dan pasar masih mempertanyakan berbagai aspek mendasar:
bagaimana mekanisme pengawasan Danantara,
sejauh mana kontrol DPR terhadap penggunaan dividen,
bagaimana standar audit independennya,
siapa penentu prioritas investasi,
serta bagaimana potensi risiko fiskal tersembunyi dicatat dalam sistem keuangan negara.
Menurutnya, dalam dunia sovereign finance, ketidakjelasan tata kelola merupakan sinyal risiko serius bagi investor global dan lembaga pemeringkat internasional seperti Moody's, Fitch Ratings, dan S&P Global Ratings.
“Pasar tidak hanya melihat pertumbuhan ekonomi dan rasio utang. Mereka menilai kualitas institusi, transparansi fiskal, independensi kebijakan, hingga contingent liabilities yang tersembunyi,” ujarnya.
Bayang-Bayang Krisis Model 1MDB
Laksamana Sukardi mengingatkan bahwa sejarah internasional menunjukkan konsentrasi kekuasaan ekonomi negara tanpa pengawasan kuat hampir selalu berujung pada distorsi ekonomi dan krisis institusional.
Ia mencontohkan skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) di Malaysia sebagai pelajaran penting bagaimana sovereign wealth fund tanpa tata kelola transparan dapat berubah menjadi sumber kerusakan fiskal dan hilangnya kepercayaan global.
Meski demikian, ia menegaskan pasar internasional sebenarnya tidak anti terhadap negara kuat. Negara seperti China, Singapore, United Arab Emirates, hingga Norway justru berhasil membangun model ekonomi negara yang kuat karena ditopang transparansi, meritokrasi birokrasi, audit independen, dan kepastian hukum.
Kepercayaan Pasar Jadi Taruhan
Menurut Laksamana Sukardi, stabilitas rupiah dan ekonomi nasional tidak dapat dipertahankan hanya dengan intervensi devisa atau kebijakan suku bunga. Faktor paling menentukan tetaplah kepercayaan pasar terhadap kualitas tata kelola negara.
Ia mendorong pemerintah menunjukkan komitmen nyata terhadap disiplin fiskal, transparansi penggunaan dana negara, evaluasi program populis yang membebani APBN, serta penguatan sistem audit independen dan pengawasan publik
.
“Negara gagal bukan hanya karena pemerintah lemah. Negara gagal ketika kekuatan ekonomi terlalu terkonsentrasi tanpa transparansi, pengawasan, dan institusi yang kuat,” pungkasnya
.
Pernyataan tersebut kini memantik perdebatan luas di kalangan ekonom, pelaku pasar, dan pengamat politik mengenai arah baru ekonomi Indonesia: apakah penguatan peran negara akan menjadi jalan menuju kedaulatan ekonomi nasional, atau justru membuka risiko konsentrasi kekuasaan ekonomi yang membahayakan stabilitas jangka panjang.
( Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar