CNEWS | PAPUA TENGAH — Operasi penertiban tambang emas ilegal yang dilakukan aparat TNI di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, kini menjadi sorotan serius publik nasional. Langkah tegas aparat dinilai sebagai sinyal kuat bahwa negara mulai bergerak melawan praktik eksploitasi sumber daya alam ilegal yang selama ini diduga merusak lingkungan, mencemari sungai, serta membuka ruang masuknya jaringan mafia tambang dan pihak asing di wilayah Papua.
Dukungan keras terhadap operasi tersebut disampaikan Ketua LSM WGAB, Yerry Basri Mak SH MH. Dalam keterangannya kepada media, Yerry menegaskan bahwa tindakan TNI turun langsung ke lokasi pertambangan ilegal merupakan langkah berani yang wajib didukung seluruh elemen masyarakat demi menyelamatkan hutan dan kekayaan alam Papua dari kehancuran.
Menurutnya, aktivitas tambang emas ilegal di Nabire bukan lagi persoalan biasa, melainkan sudah menjadi ancaman serius terhadap lingkungan hidup, keamanan wilayah, serta kedaulatan negara atas sumber daya alam nasional.
“Langkah TNI memberantas pertambangan emas ilegal di Kabupaten Nabire adalah tindakan yang sangat tepat dan luar biasa. Negara tidak boleh kalah melawan mafia tambang ilegal yang selama ini merusak hutan Papua dan mencemari sungai masyarakat,” tegas Yerry Basri.
Ia mengungkapkan bahwa operasi penertiban yang dilakukan aparat tidak hanya menyasar lokasi tambang liar, tetapi juga mengamankan sejumlah warga negara asing asal China yang diduga terlibat dalam aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah tersebut.
Kehadiran warga negara asing dalam aktivitas tambang ilegal itu, menurut Yerry, harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan aparat penegak hukum karena menyangkut dugaan eksploitasi ilegal terhadap kekayaan alam Indonesia.
“Kalau benar ada keterlibatan warga negara asing dalam tambang ilegal di Papua, maka ini bukan lagi sekadar pelanggaran biasa. Ini menyangkut kedaulatan negara dan penguasaan sumber daya alam Indonesia secara ilegal,” ujarnya
Yerry menilai praktik pertambangan tanpa izin selama ini diduga berkembang karena lemahnya pengawasan, adanya cukong besar, serta kemungkinan keterlibatan jaringan mafia tambang yang bermain di balik layar. Ia meminta aparat tidak berhenti hanya pada penertiban lapangan, tetapi juga mengusut aktor intelektual, pemodal, hingga pihak yang diduga membekingi aktivitas ilegal tersebut.
“Jangan hanya pekerja lapangan yang ditindak. Aparat harus berani membongkar siapa pemodalnya, siapa yang mengatur distribusi emasnya, dan siapa yang melindungi kegiatan ilegal itu,” katanya.
Selain menimbulkan kerugian negara, aktivitas tambang emas ilegal juga disebut membawa dampak lingkungan yang sangat serius. Penggunaan bahan kimia berbahaya dalam proses penambangan diduga berpotensi mencemari aliran sungai dan merusak ekosistem hutan Papua yang selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan paru-paru dunia.
LSM WGAB menilai kerusakan lingkungan di Papua tidak boleh dipandang sebagai persoalan daerah semata, melainkan isu nasional dan internasional karena berkaitan dengan keberlangsungan ekosistem global serta hak hidup masyarakat adat di wilayah terdampak
.
“Papua adalah aset dunia. Hutan Papua bukan untuk dihancurkan demi keuntungan kelompok tertentu. Bila tambang ilegal terus dibiarkan, generasi mendatang yang akan menanggung akibatnya,” ujar Yerry.
Ia juga mendesak pemerintah pusat agar memperkuat pengawasan terhadap seluruh aktivitas pertambangan di Papua Tengah, termasuk melakukan audit menyeluruh terhadap izin usaha pertambangan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Menurutnya, ketegasan aparat TNI dalam operasi di Nabire harus menjadi momentum nasional untuk membersihkan seluruh aktivitas tambang ilegal di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah rawan eksploitasi sumber daya alam.
“Kalau perlu semua tambang emas ilegal di Nabire ditutup total tanpa kompromi. Tidak boleh ada toleransi terhadap aktivitas yang merusak lingkungan dan merugikan negara,” tegasnya.
Operasi penertiban tambang ilegal di Nabire kini terus menjadi perhatian publik. Masyarakat berharap langkah aparat tidak berhenti pada operasi sesaat, melainkan berlanjut hingga penegakan hukum menyentuh seluruh pihak yang terlibat, termasuk jaringan mafia tambang dan dugaan keterlibatan pihak asing dalam eksploitasi emas ilegal di Papua Tengah. (Tim/Red)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar