CNEWS | Sumut — Di tengah gelontoran Dana Desa tahun anggaran 2025 yang mencapai lebih dari Rp1,027 miliar, kondisi infrastruktur di salah satu desa justru memantik sorotan tajam masyarakat. Sejumlah warga mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran setelah ditemukan kabel jaringan menjuntai rendah, tiang listrik miring, hingga instalasi yang dinilai membahayakan keselamatan warga.
Berdasarkan data penyaluran terbaru per 3 April 2026, total Dana Desa yang telah disalurkan mencapai Rp1.027.547.000 dengan status desa dikategorikan “Maju.” Namun fakta lapangan memperlihatkan kondisi yang kontras dengan klaim pembangunan.
Dari dokumentasi yang diterima media, tampak seorang warga menunjukkan kabel jaringan yang melintas rendah di dekat rumah penduduk dan area kebun warga. Bahkan terlihat tiang utilitas miring dengan sambungan kabel semrawut yang berpotensi memicu korsleting maupun kecelakaan.
Sorotan publik semakin tajam karena dalam rincian penggunaan anggaran tercatat adanya kegiatan:
Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa sebesar Rp4,2 juta.
Pembangunan dan peningkatan prasarana jalan desa Rp9,5 juta.
Pembangunan jalan usaha tani mencapai Rp153,9 juta.
Pemeliharaan sanitasi permukiman Rp15 juta.
Penguatan ketahanan pangan desa Rp15 juta.
Penyelenggaraan informasi publik desa Rp2,5 juta.
Warga menilai kondisi jaringan kabel dan fasilitas umum saat ini tidak mencerminkan pengelolaan desa yang profesional dan aman. Apalagi kabel terlihat melintas di area pepohonan serta dekat bangunan rumah warga tanpa penataan yang layak.
“Kalau anggaran sudah lebih dari satu miliar rupiah tersalurkan, masyarakat tentu berharap infrastruktur desa lebih tertata dan aman. Jangan sampai dana besar tetapi warga masih dihantui risiko bahaya kabel dan fasilitas yang semrawut,” ungkap salah seorang warga kepada media.
Kondisi tersebut memunculkan desakan agar pemerintah desa transparan membuka detail realisasi fisik pembangunan kepada masyarakat, termasuk titik pekerjaan, pelaksana kegiatan, hingga hasil akhir penggunaan Dana Desa.
Pengamat tata kelola desa menilai persoalan seperti ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut keselamatan publik dan akuntabilitas penggunaan uang negara. Infrastruktur utilitas yang tidak memenuhi standar dinilai dapat menjadi indikasi lemahnya pengawasan teknis maupun perencanaan pembangunan desa.
Masyarakat kini meminta aparat pengawas internal pemerintah daerah, pendamping desa, hingga instansi terkait turun langsung melakukan evaluasi lapangan guna memastikan seluruh penggunaan Dana Desa benar-benar sesuai peruntukan dan berdampak nyata bagi warga.
Jika terbukti terdapat kelalaian, pembiaran, atau dugaan penyimpangan dalam pengelolaan pembangunan desa, publik mendesak agar dilakukan audit menyeluruh secara transparan dan terbuka demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program Dana Desa nasional. ( Tim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar