CNEWS, JAKARTA – Gelombang kemarahan publik atas blackout massal yang melumpuhkan sebagian besar wilayah Pulau Sumatera kini berubah menjadi tekanan politik serius terhadap manajemen PT PLN (Persero). Rumah Kebangsaan Barisan Muda Gibran Indonesia (Baginda) secara terbuka mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk segera mencopot Direktur Utama PLN beserta jajaran manajer wilayah di daerah terdampak.
Desakan keras tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Baginda, Ester Yulia, bersama Ketua Umum DPW Sumatera Utara, M. Seto Lubis, menyusul pemadaman listrik besar-besaran yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Aceh, Riau, dan sejumlah wilayah lain di Pulau Sumatera.
Menurut Baginda, blackout yang berlangsung berjam-jam tanpa kepastian informasi merupakan bentuk kegagalan total dalam tata kelola pelayanan publik strategis negara.
“Ini bukan sekadar gangguan teknis biasa. Ini adalah kelalaian serius yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Aktivitas ekonomi lumpuh, jaringan komunikasi terganggu, pelayanan publik tersendat, dan pelaku usaha kecil mengalami kerugian besar akibat padamnya listrik tanpa kepastian,” tegas Ester Yulia dan M. Seto Lubis dalam pernyataan bersama, Senin (25/5/2026).
Baginda menilai permintaan maaf dari manajemen PLN tidak cukup untuk meredam keresahan masyarakat. Organisasi tersebut menegaskan bahwa BUMN kelistrikan itu wajib bertanggung jawab secara nyata atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami warga akibat pemadaman massal tersebut.
M. Seto Lubis menegaskan bahwa krisis listrik di Sumatera telah memperlihatkan lemahnya sistem mitigasi PLN dalam menghadapi gangguan berskala besar. Ia juga menyoroti minimnya transparansi informasi kepada publik selama blackout berlangsung.
“Rakyat tidak boleh terus dijadikan korban dari buruknya sistem pelayanan dan lemahnya antisipasi. Negara harus hadir membela kepentingan masyarakat, bukan membiarkan publik menanggung dampak kegagalan manajemen,” ujarnya.
Dalam pernyataan resminya, Baginda menyampaikan dua tuntutan utama kepada pemerintah pusat:
Mendesak Menteri ESDM melakukan evaluasi total terhadap direksi PLN serta mencopot pejabat regional yang dianggap gagal menangani krisis dan tidak transparan kepada masyarakat.
Meminta PLN memberikan kompensasi nyata kepada seluruh pelanggan terdampak, terutama sektor UMKM, fasilitas kesehatan, dan dunia pendidikan yang mengalami kerugian langsung akibat blackout.
Desakan pencopotan pimpinan PLN ini dinilai menjadi salah satu tekanan publik paling keras pasca-terjadinya blackout besar di Sumatera. Baginda bahkan mengancam akan menggelar aksi damai di depan kantor Kementerian ESDM apabila tuntutan tersebut tidak segera direspons pemerintah.
“Jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, kami akan turun langsung melakukan aksi damai sebagai bentuk pembelaan terhadap hak-hak rakyat,” pungkas Seto Lubis.
Peristiwa blackout Sumatera kini menjadi sorotan luas karena menyangkut ketahanan energi nasional, kredibilitas pelayanan publik, hingga stabilitas ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Publik pun menunggu langkah tegas pemerintah dalam mengevaluasi sistem kelistrikan nasional agar kejadian serupa tidak kembali terulang. (Tim/Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar