Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan Paskah

Iklan Paskah

Misbakhun “Semprot” Jusuf Kalla: Narasi Kenaikan BBM Dinilai Menyesatkan di Tengah Tekanan Global

Sabtu, 11 April 2026 | Sabtu, April 11, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-04-11T02:55:44Z


CNEWS, Jakarta —  Polemik soal wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali memanas. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, secara terbuka mengkritik pernyataan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, yang dinilai tidak akurat dalam membaca kondisi fiskal dan dinamika harga minyak global saat ini.


Misbakhun menegaskan, di tengah tekanan geopolitik global—terutama dampak konflik di Timur Tengah—pemerintah Indonesia justru mengambil langkah berbeda dibanding banyak negara lain. Alih-alih menaikkan harga BBM domestik, pemerintah memilih menahan harga guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.


Menurutnya, kebijakan tersebut bukan keputusan populis semata, melainkan hasil kalkulasi matang berbasis data fiskal yang terukur.


“Pemerintah sudah menghitung secara cermat. Jika harga minyak dunia menyentuh US$100 per barel, tambahan subsidi memang bisa mencapai Rp100 triliun. Namun dengan peningkatan penerimaan dari sektor komoditas, defisit APBN tetap terjaga di bawah 3 persen terhadap PDB,” tegas Misbakhun.


Ia juga menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan langkah strategis demi meredam inflasi dan melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi.


Kinerja APBN Masih Terkendali


Data hingga 31 Maret 2026 menunjukkan kondisi fiskal nasional masih dalam koridor aman. Pendapatan negara tercatat Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5% (yoy), dengan kontribusi utama dari sektor perpajakan sebesar Rp462,7 triliun.


Sementara itu, belanja negara mencapai Rp815 triliun atau 31,4% dari total anggaran. Defisit anggaran berada di angka Rp240,1 triliun atau sekitar 0,93% terhadap PDB—jauh di bawah ambang batas 3% yang ditetapkan undang-undang.


“Ini menunjukkan ruang fiskal kita masih cukup kuat untuk meredam gejolak global tanpa harus membebani rakyat melalui kenaikan harga BBM,” ujarnya.


Energi dan Pangan Diklaim Aman


Tak hanya dari sisi fiskal, Misbakhun juga menyoroti kesiapan pemerintah dalam menjaga pasokan energi dan pangan. Stok beras nasional yang dikelola Bulog disebut mencapai 4,4 juta ton—tertinggi sepanjang sejarah.


Di sektor energi, pasokan BBM dan LPG juga dipastikan dalam kondisi aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara nasional.


Kritik Keras terhadap Narasi JK


Misbakhun menilai pernyataan Jusuf Kalla yang mendorong kenaikan harga BBM tidak hanya tidak tepat, tetapi juga berpotensi menimbulkan keresahan publik.


“Sebagai tokoh bangsa, seharusnya menyampaikan analisis berbasis data yang akurat, bukan justru memunculkan kekhawatiran publik dengan narasi yang tidak berdasar,” tegasnya.


Ia bahkan menyebut wacana yang berkembang berpotensi “menyesatkan” jika dijadikan dasar kebijakan, karena tidak mencerminkan kondisi riil APBN maupun kesiapan pemerintah.


Seruan Jaga Stabilitas Nasional


Lebih jauh, Misbakhun mengingatkan bahwa situasi global saat ini sedang berada dalam ketidakpastian tinggi akibat konflik geopolitik, termasuk ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dalam kondisi seperti ini, ia meminta seluruh tokoh nasional untuk tidak memperkeruh suasana.


“Tokoh bangsa seharusnya berada dalam satu barisan dengan pemerintah, memperkuat persatuan nasional, bukan justru memanaskan suhu politik dengan isu-isu sensitif seperti kenaikan BBM atau potensi kerusuhan,” katanya.


Ia menegaskan, stabilitas politik dan kepercayaan publik menjadi kunci utama agar masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi dengan tenang di tengah tekanan global yang tidak menentu.


Penutup: Ujian Kepemimpinan di Tengah Krisis


Polemik ini menjadi cermin bahwa di tengah krisis global, konsistensi kebijakan dan kehati-hatian dalam menyampaikan narasi publik menjadi sangat krusial. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan perlindungan sosial, sementara peran tokoh nasional dituntut untuk memperkuat, bukan melemahkan, kepercayaan publik.


Di tengah ancaman inflasi global dan ketidakpastian geopolitik, keputusan mempertahankan harga BBM bersubsidi kini bukan sekadar kebijakan ekonomi—melainkan ujian nyata arah kepemimpinan nasional. 

( I/Red)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update