CNEWS, Jakarta, 10 April 2026 — Sebuah peringatan tajam dan bernuansa intelektual tinggi dilontarkan ekonom senior dan tokoh nasional, Laksamana Sukardi. Dalam refleksi kritisnya dari Kenya, ia menegaskan bahwa demokrasi tanpa oposisi bukanlah stabilitas—melainkan jalan sunyi menuju krisis yang tertunda.
Dalam tulisannya yang berjudul “Kritik Oposisi Adalah Oksigen Demokrasi”, Sukardi membongkar ilusi yang kian menguat di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia: bahwa persatuan tanpa kritik akan melahirkan pemerintahan yang kuat dan efisien. Ia menyebut pandangan itu bukan hanya keliru, tetapi berbahaya.
“Demokrasi tanpa oposisi bukan demokrasi. Ia hanyalah kekuasaan tanpa koreksi,” tegasnya.
Demokrasi Tanpa Oposisi: Jalan Pintas Menuju Otoritarianisme Terselubung
Mengacu pada teori Robert A. Dahl, Sukardi menegaskan bahwa demokrasi sejati tidak hanya diukur dari pemilu, tetapi dari keberadaan kontestasi dan partisipasi publik. Tanpa oposisi, kontestasi mati—dan bersama itu, demokrasi kehilangan jiwanya.
Ia juga mengingatkan konsep competitive authoritarianism dari Steven Levitsky dan Lucan A. Way, yakni rezim yang tampak demokratis di permukaan, tetapi kehilangan kompetisi yang sehat di dalamnya.
“Pemilu tetap ada, tetapi akuntabilitas menghilang,” tulisnya.
Fenomena ini, menurut Sukardi, mulai menunjukkan gejala di berbagai negara berkembang, ketika oposisi dilemahkan, parlemen dikooptasi, dan hukum dipolitisasi demi mempertahankan kekuasaan.
Metafora “Koki dan Dapur”: Potret Kerapuhan Negara Berkembang
Dengan metafora sederhana namun tajam, Sukardi membandingkan sistem politik dengan dapur dan koki.
Di negara maju seperti United Kingdom, pergantian pemimpin hanya seperti mengganti koki—tanpa mengubah dapur. Institusi tetap kuat, aturan tetap berjalan, dan sistem tidak bergantung pada individu.
Sebaliknya di negara berkembang, pergantian pemimpin sering kali berarti membongkar ulang seluruh sistem:
Kebijakan berubah total
Struktur birokrasi dirombak
Arah pembangunan di-reset
Stabilitas menjadi taruhan
Pandangan ini selaras dengan teori Douglass C. North, yang menekankan bahwa institusi—bukan individu—adalah fondasi utama stabilitas negara.
Fungsi Vital Oposisi: Diagnosis, Kontrol, dan Legitimasi
Sukardi menegaskan, oposisi bukan penghambat, melainkan mekanisme koreksi yang memiliki tiga fungsi utama:
1. Deteksi Dini Kegagalan
Mengutip Amartya Sen, ia menegaskan bahwa demokrasi dengan pers bebas dan oposisi aktif tidak pernah mengalami kelaparan besar, karena kesalahan cepat terungkap sebelum menjadi bencana.
2. Pembatas Kekuasaan
Oposisi memaksa pemerintah menjelaskan kebijakan, bukan sekadar memaksakan kehendak.
3. Legitimasi Kebijakan
Kebijakan yang diuji melalui kritik publik akan lebih kuat dan dipercaya.
Tanpa itu, pemerintah terjebak dalam echo chamber—ruang gema yang hanya memantulkan suara “asal bapak senang (ABS)”.
Dampaknya:
Overconfidence kebijakan
Korupsi sistemik
Salah arah pembangunan
Stabilitas Semu dan Ledakan Krisis
Sukardi memperingatkan bahwa stabilitas tanpa oposisi hanyalah ilusi.
Di permukaan:
Tidak ada konflik
Tidak ada kritik
Tidak ada perbedaan
Namun di bawah:
Frustrasi publik menumpuk
Ketimpangan melebar
Korupsi tumbuh tanpa kontrol
Ia menunjuk pola berulang di berbagai negara—dari Tunisia hingga Sri Lanka—di mana pembungkaman oposisi berujung pada ledakan sosial.
Siklusnya jelas: pelemahan oposisi → konsentrasi kekuasaan → krisis sosial → ledakan → keruntuhan.
Dampak Ekonomi: Jalan Menuju “Middle-Income Trap”
Lebih jauh, Sukardi mengaitkan krisis politik dengan stagnasi ekonomi. Mengacu pada pemikiran Daron Acemoglu dan James A. Robinson, ia menegaskan bahwa negara gagal berkembang bukan karena kekurangan sumber daya, tetapi karena institusi yang “ekstraktif”.
Tanpa oposisi:
Kebijakan menjadi rendah kualitas
Inovasi terhambat
Kompetisi mati
Sumber daya salah alokasi
Akibatnya, negara terjebak dalam middle-income trap—tidak mampu naik kelas menjadi negara maju.
Demokrasi yang Sehat: Bukan Tanpa Konflik, Tapi Punya Mekanisme Koreksi
Mengutip filsuf Karl Popper, Sukardi menegaskan bahwa inti demokrasi bukan soal siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana mengganti pemimpin tanpa kekerasan.
Dan itu hanya mungkin jika:
Oposisi hidup
Kritik dilindungi
Institusi berdiri independen
Pesan Tegas untuk Indonesia
Dalam konteks Indonesia, pesan Sukardi menjadi sangat relevan. Ia menegaskan bahwa tantangan utama demokrasi bukan sekadar menyelenggarakan pemilu rutin, tetapi memastikan:
Institusi lebih kuat dari individu
Hukum lebih tinggi dari kekuasaan
Oposisi tidak dibungkam
“Koki hebat di dapur rusak akan gagal. Tapi koki biasa di dapur yang baik masih bisa berhasil.”
Kesimpulan: Oposisi Bukan Ancaman, Melainkan Syarat
Tulisan ini menutup dengan satu kesimpulan yang tak bisa ditawar:
Kritik oposisi adalah oksigen demokrasi.
Tanpanya, kekuasaan akan berjalan tanpa koreksi, kesalahan membesar tanpa kendali, dan krisis hanya menunggu waktu untuk meledak.
Dalam lanskap politik yang semakin cenderung mengonsolidasikan kekuasaan, peringatan ini bukan sekadar refleksi akademik—melainkan alarm keras bagi masa depan demokrasi Indonesia. ( Tim/Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar