CNEWS, Jakarta — Di tengah gencarnya narasi efisiensi anggaran negara, publik dikejutkan oleh temuan belanja perlengkapan dinas berupa kaos kaki dengan nilai fantastis mencapai Rp6,9 miliar oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Angka ini sontak memicu gelombang kritik keras, terutama dari kalangan aktivis antikorupsi yang menilai pengeluaran tersebut tidak wajar dan berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat.
Aktivis antikorupsi, Yerry Basri Mak, SH, MH, dalam keterangannya kepada CNEWS menegaskan bahwa belanja tersebut patut dipertanyakan secara serius, baik dari sisi urgensi maupun rasionalitas anggaran.
“Di saat negara sedang mendorong efisiensi dan masyarakat masih bergulat dengan tekanan ekonomi, pengadaan kaos kaki dengan nilai Rp6,9 miliar ini jelas menimbulkan tanda tanya besar. Ini bukan sekadar angka, tapi soal sensitivitas terhadap kondisi publik,” tegas Yerry.
Sorotan terhadap belanja ini semakin menguat setelah lembaga riset independen Project Multatuli merilis analisis terhadap struktur belanja BGN tahun anggaran 2025. Berdasarkan data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diketahui bahwa total nilai pengadaan untuk item kaos kaki tersebut mencapai sekitar Rp6,9 miliar.
Dalam laporan itu disebutkan bahwa pengadaan kaos kaki merupakan bagian dari paket perlengkapan dinas lapangan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Estimasi harga per pasang kaos kaki disebut berada di kisaran Rp100 ribu, yang jika dikalkulasikan menunjukkan volume pengadaan dalam jumlah sangat besar.
Namun, justru di titik inilah kritik mengemuka. Menurut Yerry, sekalipun pengadaan tersebut masuk dalam kategori perlengkapan kerja, besaran anggaran yang digelontorkan dinilai tidak proporsional.
“Pertanyaannya sederhana: apakah benar kebutuhan operasional harus sebesar itu untuk item seperti kaos kaki? Ini bukan alat medis, bukan perangkat utama program, tapi perlengkapan tambahan. Maka kewajaran anggarannya harus diuji secara ketat,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menilai bahwa persoalan ini tidak hanya menyangkut satu item belanja, melainkan mencerminkan problem yang lebih luas terkait tata kelola anggaran dan transparansi di tubuh lembaga negara.
“Kalau hal-hal kecil seperti ini saja bisa membengkak, publik berhak curiga terhadap item lain. Ini menyangkut akuntabilitas penggunaan APBN secara keseluruhan,” tambahnya.
Temuan ini pun memicu perbincangan luas di ruang publik, terutama di media sosial. Banyak pihak mempertanyakan prioritas belanja negara, mengingat program MBG sendiri digadang-gadang sebagai program strategis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak.
Di sisi lain, belum ada penjelasan rinci dari pihak BGN terkait dasar perhitungan kebutuhan, mekanisme pengadaan, hingga distribusi perlengkapan tersebut di lapangan. Ketiadaan transparansi ini semakin memperkuat dorongan agar dilakukan audit terbuka.
Pengamat kebijakan publik menilai, dalam konteks efisiensi fiskal, setiap rupiah anggaran negara harus memiliki justifikasi yang kuat dan terukur. Apalagi, ketika belanja tersebut bersinggungan langsung dengan persepsi publik tentang pemborosan.
“Ini momentum bagi pemerintah untuk membuka data secara terang. Jangan sampai program yang baik justru tercoreng oleh praktik pengadaan yang tidak sensitif,” ujar seorang analis kebijakan.
Yerry pun mendesak aparat penegak hukum dan lembaga pengawas, termasuk inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk segera melakukan penelusuran mendalam.
“Kalau memang sesuai aturan, silakan dibuka ke publik. Tapi kalau ada indikasi penyimpangan, harus ditindak tegas. Jangan sampai kepercayaan publik terus tergerus,” tegasnya.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Di tengah tuntutan efisiensi, setiap kebijakan belanja seharusnya tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga layak secara moral dan sosial.
CNEWS akan terus menelusuri dan menginvestigasi lebih dalam alur pengadaan serta pihak-pihak yang terlibat dalam belanja ini. ( Tim/Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar