CNEWS | NASIONAL — Gelombang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi kembali memicu tekanan berlapis di tengah masyarakat. Dampaknya tidak hanya terasa pada sektor transportasi, tetapi juga merembet tajam ke harga kebutuhan pokok yang kini semakin sulit dijangkau oleh rakyat kecil.
Ketua LSM WGAB Papua, Yerry Basri Mak, SH, MH, dalam keterangannya kepada media, melontarkan kritik keras terhadap kondisi yang dinilai kian membebani masyarakat. Ia menegaskan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi telah menciptakan efek domino yang signifikan, mulai dari lonjakan tarif transportasi hingga meroketnya harga bahan pangan di pasaran.
“Ini bukan sekadar kenaikan harga BBM. Ini adalah pemicu utama inflasi di lapangan. Tiket pesawat naik, ongkos kapal laut melonjak, distribusi barang terganggu—dan ujungnya rakyat yang menanggung semuanya,” tegas Yerry.
Menurutnya, kondisi yang terjadi saat ini tidak bisa dilepaskan dari lemahnya pengawasan pemerintah di sektor distribusi energi. Ia bahkan menyoroti adanya dugaan praktik penimbunan BBM ilegal oleh oknum pengusaha yang memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan besar di tengah kesulitan masyarakat.
“Kelangkaan BBM yang dirasakan masyarakat hari ini patut diduga bukan semata karena pasokan terbatas, tetapi karena ada praktik penimbunan. Ini kejahatan ekonomi. Mereka menahan barang, memainkan harga, lalu menjual di saat krisis untuk keuntungan berlipat,” ungkapnya dengan nada keras.
Lebih lanjut, Yerry mendesak pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum untuk tidak tinggal diam. Ia meminta dilakukan inspeksi mendadak (sidak) secara masif dan terukur ke lokasi-lokasi yang dicurigai menjadi tempat penimbunan BBM ilegal.
“Pemerintah harus turun langsung ke lapangan. Jangan hanya menunggu laporan. Tangkap para penimbun, proses hukum tanpa pandang bulu. Kalau ini dibiarkan, maka negara kalah oleh mafia energi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak dari kelangkaan dan mahalnya BBM tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berpotensi memicu gejolak sosial di tengah masyarakat. Ketimpangan harga dan sulitnya akses terhadap kebutuhan dasar dinilai dapat memperburuk stabilitas nasional jika tidak segera ditangani secara serius.
“Rakyat sudah tertekan. Jangan lagi ditambah dengan permainan kotor para spekulan. Negara harus hadir, tegas, dan berpihak pada kepentingan publik,” tambahnya.
Desakan ini sejalan dengan keluhan masyarakat di berbagai daerah yang mulai merasakan lonjakan harga bahan pokok secara drastis. Dari pasar tradisional hingga distribusi logistik, hampir seluruh sektor terdampak langsung oleh kenaikan biaya operasional akibat mahalnya BBM.
Dalam situasi ini, publik kini menunggu langkah konkret pemerintah—apakah akan segera bertindak tegas memberantas praktik ilegal di sektor energi, atau justru membiarkan krisis ini terus dimanfaatkan oleh segelintir pihak.
Satu hal yang pasti, jika pengawasan tidak diperketat dan penegakan hukum tidak ditegakkan secara konsisten, maka beban yang ditanggung rakyat akan semakin berat, sementara praktik kecurangan akan terus tumbuh tanpa kendali.( Tim,)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar