CNEWS, JAKARTA / PAPUA – Kebijakan pemerintah pusat menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua hingga Rp12,69 triliun menuai sorotan tajam. Di satu sisi dipuji sebagai langkah strategis, namun di sisi lain diperingatkan keras agar tidak kembali menjadi “ladang elite” yang menjauh dari rakyat.
Ketua LSM WGAB Papua, Yerry Basri Mak, secara terbuka menegaskan bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto harus dikawal ketat agar benar-benar menyentuh masyarakat Papua, bukan sekadar memperkaya pejabat daerah.
“Presiden telah menepati janji dengan mengembalikan dan menaikkan dana Otsus Papua menjadi Rp12,69 triliun. Tapi kami tegaskan: dana ini harus dinikmati rakyat Papua, bukan lagi pejabat,” ujar Yerry dalam keterangannya kepada media.
Menurutnya, peningkatan anggaran tersebut seharusnya menjadi momentum koreksi total atas berbagai penyimpangan pengelolaan dana Otsus di masa lalu. Ia menyebut praktik lama—di mana dana besar tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat—tidak boleh terulang.
Dana Besar, Masalah Lama: Rakyat Masih Tertinggal
Yerry menyoroti fakta bahwa selama bertahun-tahun dana Otsus yang digelontorkan pusat belum mampu secara maksimal mengangkat masyarakat Papua dari garis kemiskinan. Indikatornya terlihat dari masih terbatasnya akses pendidikan layak, layanan kesehatan, hingga infrastruktur dasar di berbagai wilayah.
“Jangan lagi kita dengar dana triliunan, tapi rakyat tetap susah. Pendidikan tertinggal, kesehatan minim, jalan rusak. Ini yang harus dihentikan,” tegasnya.
Ia menilai, langkah Presiden Prabowo menaikkan dana Otsus merupakan sinyal kuat keberpihakan negara terhadap Papua. Namun tanpa pengawasan ketat dan transparansi, kebijakan tersebut berpotensi kembali tidak efektif.
Desakan Transparansi dan Pengawasan Ketat
Aktivis tersebut mendesak agar pemerintah pusat tidak hanya berhenti pada peningkatan anggaran, tetapi juga memastikan sistem pengawasan yang lebih tegas dan transparan.
Menurut Yerry, perlu ada mekanisme kontrol yang melibatkan masyarakat sipil, tokoh adat, serta lembaga independen untuk memastikan penggunaan dana tepat sasaran.
“Sudah cukup yang lalu menjadi pelajaran. Jangan lagi pejabat yang sejahtera, sementara rakyat tetap menderita. Sekarang waktunya rakyat Papua yang menikmati,” katanya.
Harapan Baru: Papua Mandiri dan Sejahtera
Kebijakan peningkatan dana Otsus ini diharapkan mampu menjadi titik balik pembangunan Papua. Fokus utama, kata Yerry, harus diarahkan pada tiga sektor krusial: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Dengan pengelolaan yang tepat, ia meyakini Papua dapat keluar dari berbagai ketertinggalan dan menuju kemandirian ekonomi.
“Presiden ingin rakyat Papua sejahtera dan mandiri. Itu harus kita kawal bersama. Dana Rp12,69 triliun ini bukan angka kecil—ini harus jadi solusi nyata, bukan sekadar angka di atas kertas,” ujarnya.
Ujian Nyata Pemerintahan Prabowo
Di tingkat nasional, kebijakan ini menjadi ujian awal bagi pemerintahan Prabowo Subianto dalam membuktikan komitmennya terhadap pemerataan pembangunan.
Publik kini menanti: apakah dana jumbo tersebut benar-benar akan mengubah wajah Papua, atau kembali terjebak dalam pola lama yang sarat kritik.
Satu hal yang pasti, sorotan kini tidak hanya tertuju pada besarnya anggaran, tetapi pada siapa yang benar-benar merasakan manfaatnya—rakyat Papua, atau justru segelintir elite.
( Tim/yb)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar