CNEWS, JAKARTA – Forum Kebangsaan yang mempertemukan para pimpinan lintas periode Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak era reformasi kembali menggelar pertemuan strategis di Kompleks Parlemen Senayan, Minggu malam (15/3/2026). Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan mendasar negara, mulai dari meningkatnya ketegangan geopolitik global, tekanan fiskal terhadap APBN, hingga lemahnya komunikasi pemerintah dengan masyarakat.
Forum tersebut dihadiri sejumlah tokoh yang pernah memegang posisi penting dalam kepemimpinan parlemen, antara lain Bambang Soesatyo, Sufmi Dasco Ahmad, Fahri Hamzah, Anis Matta, Agung Laksono, Ahmad Basarah, Marzuki Alie, hingga Setya Novanto.
Turut hadir Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago serta sejumlah pejabat pemerintah yang mengikuti diskusi secara langsung.
Ketua MPR RI periode 2019–2024, Bambang Soesatyo, menegaskan bahwa kondisi global dan domestik saat ini menuntut kontribusi pemikiran dari para tokoh bangsa yang pernah berada di pusat pengambilan keputusan negara.
“Negara membutuhkan pandangan jernih dari mereka yang pernah memimpin lembaga negara. Ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri tidak boleh dihadapi dengan kepanikan, tetapi dengan analisis yang matang dan pengalaman kepemimpinan,” ujar Bamsoet.
Tekanan Geopolitik Global Mengancam Stabilitas Ekonomi
Dalam diskusi tersebut, para peserta menyoroti meningkatnya rivalitas geopolitik global yang melibatkan kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok.
Persaingan pengaruh di kawasan Indo-Pasifik dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi dan keamanan Indonesia, terutama melalui fluktuasi perdagangan, investasi, serta ketahanan energi.
Menurut para tokoh yang hadir, konflik di sejumlah kawasan seperti Timur Tengah dan Eropa Timur juga berimbas pada rantai pasok global serta pergerakan investasi internasional.
Tokoh nasional Anis Matta menegaskan bahwa dinamika geopolitik kini menjadi faktor utama yang menentukan arah kebijakan negara.
“Konflik global memengaruhi investasi, perdagangan, dan pendapatan negara. Indonesia harus menyesuaikan strategi ekonomi dan diplomasi agar mampu bertahan dalam situasi global yang tidak menentu,” ujarnya.
Defisit Fiskal dan Tekanan APBN
Selain isu geopolitik, forum juga menyoroti meningkatnya tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Data pemerintah menunjukkan defisit anggaran dalam beberapa tahun terakhir berada di kisaran mendekati batas maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto bahkan mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan opsi meningkatkan batas defisit tersebut guna memberi ruang fiskal yang lebih fleksibel.
“Kedepan pemerintah perlu mempertimbangkan menaikkan batas defisit di atas tiga persen agar negara memiliki ruang lebih luas menghadapi tekanan ekonomi global,” kata Novanto.
Namun ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus diimbangi dengan pengelolaan fiskal yang disiplin agar tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Demokrasi dan Sistem Pemilu Perlu Evaluasi
Isu demokrasi juga menjadi perhatian serius dalam forum tersebut.
Meski partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 tercatat sekitar 81 persen, para tokoh menilai masih terdapat kritik publik terkait efektivitas sistem representasi politik.
Menurut Agung Laksono, regulasi pemilu perlu dikaji ulang agar sistem demokrasi Indonesia semakin substantif dan mampu menyalurkan aspirasi rakyat secara lebih optimal.
“Banyak masyarakat merasa aspirasinya belum sepenuhnya tersalurkan melalui mekanisme pemilu yang ada sekarang. Regulasi pemilu perlu dibahas kembali secara serius,” ujarnya.
Lemahnya Komunikasi Pemerintah Disorot
Salah satu kritik yang paling menonjol dalam pertemuan tersebut adalah soal lemahnya komunikasi pemerintah dengan masyarakat.
Para peserta forum menilai berbagai kebijakan strategis pemerintah kerap menimbulkan polemik bukan karena substansinya keliru, melainkan karena kurangnya penjelasan yang utuh kepada publik.
Marzuki Alie menilai masyarakat membutuhkan komunikasi yang lebih jelas dan konsisten dari pemerintah.
“Dalam situasi penuh tantangan seperti sekarang, masyarakat harus ditenangkan dengan komunikasi yang baik. Tanpa penjelasan yang jelas, kebijakan negara mudah disalahartikan,” katanya.
Forum juga mengusulkan agar pemerintah memperkuat fungsi juru bicara presiden untuk menghindari perbedaan pernyataan antar pejabat yang kerap memicu kebingungan publik.
Menurut Melani Leimena Suharli, pemerintah memerlukan figur juru bicara yang kredibel dan mampu menjelaskan kebijakan secara cepat serta terukur.
“Di tengah derasnya arus informasi digital dan berbagai spekulasi politik, juru bicara pemerintah harus mampu menjadi sumber informasi resmi yang menenangkan publik,” ujarnya.
Pengalaman Tokoh Bangsa Dinilai Aset Negara
Dalam forum tersebut juga disampaikan bahwa jumlah pimpinan MPR dan DPR lintas periode sejak reformasi mencapai lebih dari empat puluh orang. Pengalaman politik mereka dinilai sebagai aset penting bagi negara dalam menghadapi tantangan nasional.
Ahmad Basarah menyebut forum tersebut diharapkan menjadi ruang strategis untuk memberikan masukan kepada pemerintah.
“Pengalaman para mantan pimpinan lembaga negara merupakan modal besar bagi bangsa. Forum ini diharapkan dapat menjadi saluran gagasan strategis untuk membantu pemerintah menjaga stabilitas nasional,” katanya.
Pemerintah Sambut Masukan Tokoh Nasional
Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa pemerintah memandang forum dialog lintas tokoh seperti ini sebagai sumber masukan penting dalam merumuskan kebijakan negara.
Menurutnya, pengalaman para tokoh yang pernah berada di pusat kekuasaan memberikan perspektif strategis bagi pemerintah dalam menghadapi dinamika nasional dan global.
“Berbagai gagasan dan kritik yang disampaikan para tokoh bangsa menjadi bahan penting bagi pemerintah dalam merumuskan langkah kebijakan ke depan,” ujar Djamari. ( Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar