CNEWS, JAKARTA – Gelombang kritik terhadap kebijakan pemerintah kembali menggema di jantung ibu kota. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama berbagai elemen mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi turun ke jalan dalam aksi bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” pada Jumat (12/6/2026).
Aksi yang melibatkan lebih dari 700 mahasiswa tersebut menjadi salah satu demonstrasi terbesar yang digelar kalangan akademisi pasca pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Massa membawa lima tuntutan utama yang dinilai mewakili keresahan masyarakat terhadap arah kebijakan nasional.
Kelima tuntutan tersebut meliputi:
- Menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
- Menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
- Menghentikan praktik militerisme di ruang sipil.
- Mendesak Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.
APBN Dinilai Salah Arah
Ketua BEM UI, Yatalathof Imawan, menilai pemerintah telah melakukan pengelolaan fiskal yang tidak efektif dan jauh dari kebutuhan mendasar masyarakat.
Menurutnya, sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak memiliki kejelasan alokasi anggaran yang transparan dalam struktur APBN.
“Program tersebut hanya disebutkan dalam penjelasan anggaran tanpa rincian yang jelas. Ini membuka ruang interpretasi yang sangat luas dan berpotensi menimbulkan persoalan akuntabilitas,” ujarnya dalam konferensi pers.
BEM UI menilai anggaran yang dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional (BGN), Koperasi Desa Merah Putih, serta program Sekolah Rakyat seharusnya dapat difokuskan untuk memperkuat layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih merata bagi masyarakat.
Harga Pokok dan BBM Jadi Sorotan
Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Jundi Al Muhandis, menegaskan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok dan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat tidak terlepas dari kebijakan fiskal yang dinilai tidak tepat sasaran.
Ia menilai pemerintah perlu menunjukkan kesadaran terhadap kondisi ekonomi nasional dengan mengakui adanya kesalahan dalam alokasi sumber daya negara.
“Pemerintah harus menghentikan program-program yang tidak berorientasi langsung pada kesejahteraan rakyat. Akui terlebih dahulu adanya kesalahan dan misalokasi anggaran, baru kemudian lakukan perbaikan secara bertahap,” tegasnya.
Kritik Terhadap Revisi UU Polri
Selain isu ekonomi, mahasiswa juga menyoroti penguatan peran aparat dalam ruang sipil yang dianggap berpotensi mengancam demokrasi.
Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, menyampaikan kekhawatiran terkait pembahasan dan pengesahan revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri).
Menurutnya, regulasi tersebut berpotensi mempersempit ruang kebebasan sipil dan membuka peluang semakin dominannya aparat dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat.
“Masyarakat harus menyadari bahwa revisi UU Polri bukan hanya berdampak terhadap lapangan pekerjaan, tetapi juga berpotensi menggeser ruang kebebasan sipil yang selama ini dijamin konstitusi,” ujarnya.
Desak Presiden Bertanggung Jawab
Dalam tuntutan terakhirnya, mahasiswa mendesak Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap akuntabel terhadap berbagai kebijakan yang menuai kritik publik.
BEM UI menilai pengakuan atas kesalahan merupakan langkah penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Jika pemerintah terus mengutamakan kepentingan oligarki dibanding kepentingan rakyat, maka pemulihan kondisi bangsa akan semakin sulit tercapai,” kata Dimas.
Massa Diblokade Aparat
Aksi mahasiswa sempat diwarnai ketegangan ketika massa berusaha menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI), lokasi yang telah direncanakan sebagai titik utama demonstrasi.
Menurut keterangan panitia aksi, massa beberapa kali dihadang aparat gabungan kepolisian dan TNI di kawasan Semanggi, Sudirman, hingga Tosari.
Mahasiswa mengklaim telah menyampaikan pemberitahuan resmi mengenai lokasi aksi kepada pihak kepolisian. Namun, akses menuju Bundaran HI tetap ditutup menggunakan barikade, water barrier, kendaraan taktis, serta pengamanan berlapis aparat.
Yatalathof Imawan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk pembatasan terhadap hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
Ketegangan bahkan mulai terjadi sejak pukul 11.55 WIB ketika rombongan massa yang berada di kawasan Dukuh Atas tertahan saat hendak melaksanakan Salat Jumat.
Mahasiswa menilai tindakan aparat bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan beragama dan hak sipil yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945.
Bundaran HI Lumpuh, Lalu Lintas Terdampak
Demonstrasi juga berdampak pada arus lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta Pusat. Kawasan Bundaran HI, Jalan MH Thamrin, Sudirman, Monas, hingga Patung Kuda mengalami peningkatan kepadatan akibat pengamanan dan pengalihan arus kendaraan.
Masyarakat diimbau untuk memantau kondisi lalu lintas melalui jaringan CCTV online yang tersedia di sejumlah titik strategis ibu kota guna menghindari kemacetan.
Hingga pukul 18.25 WIB, massa aksi masih bertahan di kawasan Tosari sambil terus menyampaikan orasi dan tuntutan mereka meski belum berhasil mencapai Bundaran HI.
Potret Ketidakpuasan Publik
Aksi “Menuju Indonesia Bangkrut” menjadi cerminan meningkatnya kritik dari kalangan mahasiswa terhadap arah kebijakan pemerintahan saat ini. Isu ekonomi, transparansi anggaran, ruang demokrasi, hingga akuntabilitas kekuasaan menjadi tema utama yang diangkat dalam demonstrasi tersebut.
Di tengah berbagai program strategis nasional yang tengah dijalankan pemerintah, suara mahasiswa kembali mengingatkan bahwa pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran negara dan pelaksanaan kekuasaan tetap menjadi elemen penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia. ( Tim/Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar