CNEWS KEEROM, PAPUA – Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Kabupaten Keerom melontarkan kritik keras terhadap pola pengelolaan hasil hutan yang dinilai masih menempatkan daerah sebagai pemasok bahan mentah tanpa memberikan manfaat ekonomi maksimal bagi masyarakat setempat.
Melalui pernyataan sikap resminya, Ketua DPD KNPI Keerom, Yan Christian May, mendesak DPRK Keerom segera menyusun regulasi daerah yang mewajibkan peningkatan nilai tambah hasil hutan melalui industri pengolahan di wilayah Kabupaten Keerom.
Menurut KNPI, selama ini sebagian besar kayu dari Keerom masih keluar dalam bentuk bahan baku, sementara nilai ekonomi terbesar justru dinikmati pihak lain di luar daerah. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan praktik ekonomi ekstraktif yang tidak sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat Papua.
"Sudah saatnya sumber daya alam Keerom tidak hanya dieksploitasi untuk kepentingan pasar luar daerah. Kayu yang berasal dari tanah Papua harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pertumbuhan industri lokal," tegas Yan Christian May.
KNPI menilai keberadaan perusahaan pemegang izin usaha kehutanan seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan daerah, bukan sekadar melakukan pengambilan sumber daya alam lalu mengirimkannya keluar wilayah tanpa proses hilirisasi.
Organisasi kepemudaan tersebut mendorong agar hasil hutan Keerom terlebih dahulu diolah menjadi produk bernilai tambah seperti kayu gergajian, furnitur, komponen konstruksi, hingga produk industri kehutanan lainnya. Langkah tersebut diyakini mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal, memperkuat UMKM, dan memperbesar pendapatan daerah.
Dalam perspektif pembangunan global, tuntutan KNPI Keerom sejalan dengan agenda hilirisasi yang kini menjadi strategi berbagai negara penghasil sumber daya alam untuk keluar dari ketergantungan ekspor bahan mentah. Negara-negara maju dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya karena mengembangkan industri pengolahan di dalam negeri, bukan hanya menjual bahan baku.
Karena itu, KNPI mengajak DPRK Keerom, pemerintah daerah, masyarakat adat, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang berkeadilan, berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi sebesar-besarnya bagi masyarakat lokal.
"Kayu Keerom harus menjadi sumber kesejahteraan masyarakat Keerom, bukan sekadar komoditas yang meninggalkan daerah tanpa memberikan nilai tambah yang signifikan. Lapangan kerja harus tercipta di daerah, manfaat ekonomi harus dirasakan masyarakat daerah, dan pembangunan harus berpihak kepada rakyat," tegas Yan Christian May.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa generasi muda Papua mulai menuntut transformasi tata kelola sumber daya alam yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata keuntungan korporasi.
"Pemuda Bersatu Mengawal Keadilan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Keerom." ( YBM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar