Oleh: Laksamana Sukardi
CNEWS, Jakarta, 18 Maret 2026 – Di tengah narasi optimisme ekonomi dan klaim stabilitas fiskal pemerintah, sebuah tulisan tajam dari ekonom senior Laksamana Sukardi justru memantik kegelisahan. Lewat esai puitik berjudul “Puisi Fiskal: Meramal Masa Depan Bangsa”, ia membedah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar sebagai instrumen teknokratis, melainkan sebagai “cermin masa depan” yang menyimpan arah nasib bangsa.
Tulisan ini bukan sekadar refleksi, melainkan kritik keras terhadap pola kebijakan fiskal yang dinilai semakin menjauh dari visi jangka panjang.
APBN: Antara Investasi Masa Depan dan Ilusi Kesejahteraan
Dalam analisisnya, APBN digambarkan sebagai pilihan mendasar: apakah negara membangun fondasi ekonomi produktif atau terjebak dalam pola konsumtif yang populis.
Ia menyoroti kecenderungan kebijakan yang terlalu lunak dan berorientasi jangka pendek. Subsidi, menurutnya, telah bergeser dari instrumen perlindungan menjadi alat politik yang berpotensi melemahkan daya juang masyarakat.
“Rakyat diberi ikan, lagi dan lagi, hingga lupa bahwa laut itu luas,” tulisnya.
Kritik ini mengarah langsung pada pola belanja negara yang dinilai lebih menenangkan daripada memberdayakan—sebuah strategi yang berisiko menciptakan ketergantungan struktural.
Tax Ratio Rendah: Krisis Kepercayaan Negara
Sorotan tajam juga diarahkan pada rendahnya rasio pajak (tax ratio), yang disebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan indikator kepercayaan publik.
Menurut Sukardi, rendahnya penerimaan pajak kerap mencerminkan keraguan masyarakat terhadap transparansi dan integritas pengelolaan keuangan negara.
Dalam konteks ini, korupsi dan inefisiensi disebut sebagai “bayangan” yang terus mengikuti kebijakan fiskal.
Utang dan Ambisi Kekuasaan
Lebih jauh, tulisan ini mengkritik ekspansi utang negara yang dianggap semakin agresif. Utang, yang semestinya menjadi instrumen pembangunan, dinilai berpotensi berubah menjadi ilusi kemajuan jika tidak disertai produktivitas riil.
Ia mengingatkan bahwa peningkatan utang yang terus-menerus bisa mencerminkan pola hidup negara yang melampaui kapasitas ekonominya sendiri.
Risiko Deindustrialisasi dan Ketergantungan
Sukardi juga menyinggung arah alokasi anggaran yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada penguatan sektor produktif seperti riset, teknologi, dan industri.
Konsekuensinya, Indonesia berisiko terjebak sebagai pasar besar tanpa kapasitas produksi yang kuat.
Bandingkan dengan negara-negara seperti:
Korea Selatan
Jepang
Tiongkok
Taiwan
Singapura
yang disebut berhasil melonjak menjadi negara maju melalui disiplin fiskal dan investasi jangka panjang sejak fase awal pembangunan.
Parlemen dan Hilangnya Roh Pengawasan
Dalam bagian yang paling tajam, ia menyoroti melemahnya fungsi pengawasan parlemen terhadap APBN. Ketika perdebatan publik minim dan transparansi kabur, maka fiskal kehilangan legitimasi sebagai kontrak sosial.
Kondisi ini digambarkan sebagai sistem yang tetap berjalan, tetapi tanpa arah yang jelas—berbahaya karena tampak normal di permukaan.
“Di Jalur yang Benar, Menuju Arah yang Salah”
Peringatan paling keras dalam tulisan tersebut adalah ilusi stabilitas. Grafik ekonomi yang terlihat terkendali bisa menyesatkan jika arah kebijakan keliru.
Ia menyebut fenomena ini sebagai:
“on the right track, on the wrong direction”
Artinya, sebuah negara bisa merasa sedang maju, padahal justru bergerak menjauh dari fondasi kesejahteraan jangka panjang.
Alarm Dini untuk Indonesia
Tulisan ini menjadi semacam alarm dini bagi arah kebijakan fiskal nasional. Pesannya jelas: tanpa keberanian melakukan reformasi struktural, disiplin anggaran, dan penguatan sektor produktif, Indonesia berisiko terjebak dalam stagnasi ekonomi jangka panjang.
Di tengah euforia angka-angka makro, “Puisi Fiskal” mengingatkan satu hal penting:
masa depan bangsa sering kali tidak ditentukan saat krisis terjadi, tetapi jauh sebelumnya—dalam keputusan sunyi yang tertulis di balik angka-angka APBN.( Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar