CNEWS — KEEROM, PAPUA | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat sebagai strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional dinilai berpotensi menyisakan persoalan serius di Papua jika diterapkan tanpa keberpihakan terhadap masyarakat adat dan sistem pangan lokal.
Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Keerom, Yan Christian May, menegaskan bahwa Papua tidak dapat diperlakukan dengan pendekatan kebijakan seragam. Menurutnya, Papua memiliki sistem pangan tradisional yang telah terbukti menopang kehidupan masyarakat adat selama ratusan tahun, seperti sagu, umbi-umbian, ikan, dan hasil hutan, yang justru terancam terpinggirkan oleh skema pasokan terpusat dari luar daerah
.
“Program negara tidak boleh menciptakan ketergantungan baru dan secara perlahan menggerus kearifan lokal. Jika pangan lokal tidak dijadikan fondasi utama, maka identitas budaya masyarakat adat Papua hanya akan tersisa sebagai nostalgia,” tegas Yan, Rabu (5/2/2026).
Yan menilai, apabila MBG dijalankan dengan ketergantungan pada distribusi bahan pangan dari luar Papua, maka dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial dan kultural. Petani lokal, nelayan tradisional, serta mama-mama Papua berpotensi tersingkir dari rantai ekonomi, sementara dana negara justru mengalir keluar daerah.
Lebih jauh, KNPI Keerom menyoroti lemahnya pelibatan masyarakat adat dalam desain dan implementasi program MBG. Menurut Yan, tanpa keterlibatan lembaga adat, pemuda lokal, dan kelompok ekonomi kampung, program ini berisiko kehilangan legitimasi sosial di tingkat akar rumput.
“Masyarakat adat harus diposisikan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat. Negara tidak bisa hadir dengan pendekatan top-down di Papua,” ujarnya.
Sebagai solusi, KNPI Keerom mendorong agar MBG di Papua diintegrasikan secara langsung dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, melalui penguatan kebun pangan kampung, perikanan rakyat, serta koperasi lokal berbasis komunitas. Skema ini dinilai lebih berkelanjutan karena tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi dan menjaga ekosistem sosial budaya Papua.
“MBG harus menjadi alat keadilan sosial dan keberlanjutan, bukan sekadar program konsumsi. Negara wajib hadir dengan menghormati budaya, sistem sosial, dan hak-hak masyarakat adat Papua,” pungkas Yan.
Pernyataan ini menjadi peringatan dini bagi pemerintah pusat agar program strategis nasional tidak berubah menjadi kebijakan yang justru memperdalam ketimpangan dan alienasi di wilayah Papua.
Arso, 5 Februari 2026
Ketua DPD KNPI Kabupaten Keerom
Yan Christian May
Tidak ada komentar:
Posting Komentar