CNEWS | JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggulirkan langkah besar dalam arsitektur ekonomi nasional dengan mengusulkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Nasional (DKN) sebagai transformasi menyeluruh dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Lembaga baru ini disebut akan menjadi pusat kendali kesejahteraan rakyat berbasis inklusi dan pemerataan ekonomi.
Analis Kebijakan Ahli Madya Kemenko Perekonomian, Satrio Adhitomo, menjelaskan bahwa DKN akan berfungsi lebih spesifik dan strategis dibanding DNKI.
“Sebetulnya ini transformasi dari DNKI, tapi nanti satuan kerjanya lebih fokus. Ada bidang khusus seperti UMKM, literasi keuangan, digital, syariah, dan asuransi,” ujar Satrio dalam acara PROMISE II IMPACT, Kamis (12/2/2026).
Menurutnya, struktur baru ini akan menempatkan fokus langsung pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar pada inklusi finansial formal seperti sebelumnya. “Transformasinya bukan kosmetik administratif, tapi perubahan paradigma: dari akses keuangan menjadi kesejahteraan ekonomi rakyat,” tegasnya.
FOKUS KERJA LEBIH TERARAH, PAYUNG HUKUM DIROMBAK
Satrio mengungkapkan bahwa rencana transformasi sempat diusulkan menjadi Komite Nasional, namun Presiden Prabowo menolak bentuk komite karena dianggap terlalu sempit.
“Pak Presiden ingin konsepnya lebih luas, bukan cuma keuangan inklusif tapi kesejahteraan keuangan. Jadi payung hukumnya akan diubah,” ujarnya.
Proses penyusunan regulasi kini sedang dikonsolidasikan oleh Sekretariat Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) bersama lintas instansi, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Kemenkeu. Pemerintah menargetkan pembentukan resmi Dewan Kesejahteraan Nasional rampung pada tahun ini.
“Harusnya tahun ini selesai,” kata Satrio memastikan.
KONSISTEN DENGAN JANJI POLITIK KERAKYATAN
Langkah ini mempertegas komitmen Presiden Prabowo terhadap agenda kesejahteraan nasional yang sebelumnya juga diwujudkan lewat pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional pada peringatan May Day 2025.
Dalam pidatonya di Monas waktu itu, Prabowo menegaskan pentingnya melindungi hak buruh dan memperbaiki regulasi yang merugikan pekerja.
“Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh: akan dibentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” kata Prabowo saat itu.
Dewan tersebut bertugas mempelajari kondisi perburuhan nasional dan memberikan nasihat langsung kepada Presiden terkait undang-undang dan kebijakan yang tidak pro-buruh.
Tak berhenti di situ, Prabowo juga mengumumkan pembentukan Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai benteng negara melindungi pekerja.
“Kita tidak akan biarkan rakyat di-PHK seenaknya. Bila perlu, negara akan turun tangan,” tegasnya.
ARAH BARU PEMERINTAH: KESEJAHTERAAN SEBAGAI POROS KEBIJAKAN
Dengan hadirnya Dewan Kesejahteraan Nasional, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo mengarahkan reformasi ekonomi ke level struktural. DKN akan menjadi wadah sinkronisasi lintas sektor untuk mempercepat pertumbuhan inklusif — dari UMKM, keuangan digital, pertanian, asuransi, hingga ekonomi syariah.
Sumber internal Kemenko Perekonomian menyebut, DKN akan berfungsi layaknya “dewan eksekutif kesejahteraan rakyat”, berkoordinasi langsung dengan presiden untuk memastikan tidak ada kebijakan ekonomi yang lepas dari dimensi sosial dan kesejahteraan publik.
PRESIDEN PRABOWO: “NEGARA HARUS HADIR DALAM SETIAP LAPIS KEHIDUPAN RAKYAT”
Kebijakan ini menegaskan garis politik ekonomi Presiden Prabowo yang konsisten: pemerintah tidak sekadar mengatur, tetapi hadir aktif memastikan rakyat hidup layak, terlindungi, dan produktif.
Transformasi DNKI menjadi DKN menandai era baru “ekonomi keadilan dan kesejahteraan rakyat”, sekaligus menunjukkan arah jelas pemerintahan Prabowo menuju Indonesia yang makmur dan berdaulat secara ekonomi. ( tim/Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar