Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan Prabowo

Iklan Prabowo

Buka Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2027, Bupati Zukri Dorong Kolaborasi Lintas Sektor Wujudkan Pembangunan Pelalawan

Rabu, 11 Februari 2026 | Rabu, Februari 11, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-02-11T09:35:54Z


CNews, PELALAWAN — Pemerintah Kabupaten Pelalawan mulai memanaskan mesin perencanaan pembangunan jangka menengah dengan membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2027, Senin (11/2/2026). Forum ini menjadi gerbang awal partisipasi publik dalam menentukan arah pembangunan daerah dua tahun ke depan.


Forum tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Pelalawan H. Zukri, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Pelalawan H. Husni Tamrin, Wakil Ketua I DPRD Pelalawan Baharuddin, SH, MH, anggota DPRD Provinsi Riau Abdullah dan Monang Pasaribu, Sekda Pelalawan Tengku Zulfan, unsur Forkopimda, kepala OPD, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta perwakilan masyarakat sipil.


Fokus Isu Strategis Pembangunan Daerah


Dalam sambutannya, Bupati Zukri menegaskan bahwa perencanaan pembangunan Pelalawan ke depan harus menjawab isu-isu strategis utama, antara lain:


peningkatan kualitas sumber daya manusia,

penanggulangan kemiskinan,

penguatan ekonomi daerah,

pembangunan dan pemerataan infrastruktur,

perlindungan lingkungan hidup,

mitigasi bencana, serta


penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.


Menurut Zukri, sejumlah persoalan pembangunan yang dihadapi daerah tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan sektoral dan parsial.


“Seluruh permasalahan itu harus dijawab melalui intervensi yang terfokus, terintegrasi, dan berbasis prioritas, sebagaimana arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2025–2029,” tegasnya.


APBD Menurun, Optimisme Pembangunan Tetap Dijaga


Zukri juga secara terbuka mengungkap tantangan fiskal yang dihadapi Pemkab Pelalawan. Ia menyebutkan bahwa APBD Pelalawan mengalami penurunan signifikan.


Pada tahun 2025, APBD Pelalawan tercatat sekitar Rp1,9 triliun, sementara pada tahun 2026 turun menjadi Rp1,7 triliun, atau berkurang sekitar Rp200 miliar.


Meski demikian, Zukri menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan stagnasi pembangunan.


“Dengan kondisi keuangan seperti ini, kita tetap harus optimistis. Pembangunan tetap berjalan asal ada kolaborasi nyata dari semua pihak,” ujar Zukri.


Dorong Peran DPRD Provinsi dan Proyek Strategis Daerah


Dalam forum tersebut, Bupati Zukri secara khusus meminta anggota DPRD Provinsi Riau dari Dapil Pelalawan–Siak untuk ikut mengambil peran aktif memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat provinsi.


Ia menyoroti beberapa proyek strategis yang membutuhkan dukungan lintas pemerintahan, seperti:


Percepatan pengembangan sentra pangan Pulau Mendol,


Pembangunan Jalan Lintas Bono sebagai akses ekonomi dan pariwisata unggulan.


“Pembangunan Pelalawan tidak bisa hanya mengandalkan APBD kabupaten. Perlu dukungan serius dari provinsi dan pusat,” tegasnya.


Dunia Usaha Diminta Perkuat Tanggung Jawab Sosial


Selain pemerintah dan legislatif, Zukri juga menekankan pentingnya kontribusi dunia usaha. Ia meminta perusahaan yang beroperasi di Pelalawan untuk memperkuat kepedulian sosial melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat sekitar.


“Pelaku usaha harus berkomitmen mendukung pembangunan dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat di wilayah operasionalnya,” katanya.


Kolaborasi Jadi Kunci Pelalawan Menawan


Menutup sambutannya, Bupati Zukri menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci utama untuk mewujudkan visi “Pelalawan Menawan”.


“Dengan komitmen dan sinergi DPRD, masyarakat, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta dunia usaha melalui program CSR, saya yakin berbagai persoalan masyarakat bisa diselesaikan lebih cepat dan tepat sasaran,” pungkasnya.


Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2027 ini menjadi penanda awal bahwa arah pembangunan Pelalawan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

(SYHARUDIN / Redaksi)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update