Pelajaran Pahit dari MSCI: Ketika Negara Baru Tersadar Setelah Teguran Datang dari Luar

CNews, Jakarta – Reaksi keras pemerintah dan pelaku pasar Indonesia terhadap sinyal penilaian Morgan Stanley Capital International (MSCI) kembali membuka fakta pahit: kepastian hukum dan tata kelola pasar modal di Indonesia baru dianggap penting setelah ditegur lembaga asing.

Dalam sebuah esai satir yang beredar luas di kalangan akademisi dan pengamat kebijakan, Laksamana Sukardi menyoroti fenomena ketakutan struktural elite Indonesia terhadap MSCI—sebuah indeks global yang ironisnya dinilai lebih ditaati daripada konstitusi, parlemen, bahkan putusan pengadilan.

“MSCI tidak ikut pemilu, tidak membentuk partai, dan tidak berpidato. Tetapi keputusannya lebih ditaati daripada Undang-Undang dan lebih berdampak daripada pidato kenegaraan,” tulis Laksamana Sukardi dalam refleksinya, Jakarta, 3 Februari 2026.

Ketika Indeks Asing Lebih Ditakuti dari Hukum Nasional

Menurut Sukardi, di Indonesia telah tumbuh paradoks berbahaya: oligarki dan pelaku usaha besar mampu mempengaruhi pejabat, regulator, hingga arah kebijakan negara, namun tetap tunduk ketika MSCI mulai memberi sinyal negatif.

Situasi ini memperlihatkan lemahnya fungsi check and balance dalam sistem demokrasi nasional. DPR RI yang secara konstitusional berperan sebagai pengawas kekuasaan dinilai tidak sepenuhnya menjalankan fungsinya secara efektif dan konsisten.

“Check ada, balance sering tertinggal. Atau sebaliknya,” tulisnya, menggambarkan kebuntuan institusional yang telah lama terjadi.

Alarm Lama yang Diabaikan: Jiwasraya dan ASABRI

Sukardi mengingatkan bahwa krisis kepercayaan pasar modal Indonesia bukan hal baru. Skandal Jiwasraya dan ASABRI, yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp50 triliun, sudah menjadi alarm keras sejak satu dekade lalu.

Namun yang menjadi sorotan bukan hanya besarnya kerugian, melainkan ketiadaan koreksi sistemik.

Tidak ada pembersihan menyeluruh. Tidak ada reformasi tata kelola yang serius. Tidak ada kemarahan institusional yang berkelanjutan.

“Negara seolah berkata: sudah jatuh, jangan ribut. Nanti juga lupa. Dan benar, kita lupa—sampai MSCI kembali mengingatkan,” tulisnya

.

Masalah Moral, Bukan Teknis

Dalam analisisnya, Sukardi menegaskan bahwa persoalan utama Indonesia bukan kekurangan regulasi, sumber daya manusia, atau kecerdasan teknokratis.

Justru sebaliknya, Indonesia dipenuhi pejabat dengan gelar akademik panjang dan keahlian tinggi. Namun persoalan terletak pada kerusakan moral yang dibiarkan menjadi kebiasaan.

Ia menggambarkan pola berulang:

penguasa merangkap pengusaha,

pengusaha mengendalikan regulator,

regulator mengawasi dirinya sendiri.

Konflik kepentingan tidak lagi dianggap penyimpangan, melainkan cara kerja sistemik

.

Mimpi Negara Maju di Atas Fondasi Rapuh

Indonesia terus menggaungkan visi menjadi negara maju dan keluar dari middle income trap. Namun Sukardi mengingatkan bahwa mimpi tersebut mustahil tercapai jika kepastian hukum bersifat selektif.

“Tidak ada negara yang bisa menjadi negara maju jika hukum bisa dinegosiasikan, manipulasi pasar dianggap kecerdikan, dan kejahatan finansial berat berubah menjadi way of life,” tegasnya.

Di banyak negara, manipulasi pasar modal merupakan kejahatan serius. Di Indonesia, praktik serupa kerap direduksi menjadi persoalan administratif—atau bahkan dibiarkan.

Ujian Negara: Berani Menghukum yang Kuat?

Menurut Sukardi, ujian sejati Indonesia bukan pada kemampuan membuat aturan, tetapi keberanian menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Bukan menghukum yang lemah. Bukan menghukum yang sudah jatuh. Tetapi menghukum mereka yang kuat, dekat dengan kekuasaan, dan nyaman di dalam sistem.

Selama jabatan publik diperoleh melalui sponsor kepentingan dan balas budi politik lebih sakral daripada sumpah jabatan, profesionalisme akan selalu kalah oleh kedekatan.

Takut pada MSCI, Bukan pada Nurani

Dalam penutupnya, Sukardi menyatakan bahwa yang paling memalukan bukan keputusan MSCI, melainkan kenyataan bahwa Indonesia baru bereaksi setelah ditegur dari luar.

“Seolah-olah nurani nasional membutuhkan validasi internasional. Kita patuh bukan karena sadar, tetapi karena takut. Takut pada indeks, bukan pada keadilan,” tulisnya.

Ia menyimpulkan dengan pesan keras: jika kepastian hukum tidak hidup dalam DNA bangsa, maka ia akan dipaksakan dari luar.

Kini pertanyaannya tinggal satu: apakah Indonesia akan berubah karena kesadaran, atau terus menunggu MSCI berikutnya untuk kembali terkejut? (TIM/Red)