CNEWS, JAKARTA — Pemerintah menutup rapat ruang spekulasi politik menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi secara tegas memastikan tidak akan ada perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih, sekaligus menegaskan bahwa stabilitas pemerintahan menjadi kunci utama dalam menghadapi periode krusial ekonomi dan mobilitas nasional.
Pernyataan keras tersebut disampaikan Prasetyo usai konferensi pers Stimulus Ekonomi Triwulan I dan Kesiapan Angkutan Idul Fitri 2026 di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
“Reshuffle lagi? Tidak ada reshuffle,” kata Prasetyo singkat namun tegas, menepis berbagai spekulasi yang belakangan menguat di lingkar politik nasional.
Penegasan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Presiden Prabowo Subianto memilih jalur konsolidasi dan kesinambungan kebijakan, bukan manuver politik, di tengah tekanan ekonomi global, fluktuasi harga pangan, dan lonjakan aktivitas masyarakat jelang hari besar keagamaan.
Konsolidasi Kabinet, Bukan Manuver Politik
Prasetyo menegaskan, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan negara hadir secara penuh dalam menjamin kelancaran Ramadan dan Lebaran, mulai dari stabilitas harga, kelancaran transportasi, hingga keamanan nasional.
“Pemerintah bekerja keras agar seluruh aktivitas masyarakat selama bulan suci Ramadan dan Lebaran berjalan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo baru saja melakukan penyesuaian terbatas dan fungsional dalam kabinet, bukan perombakan struktural. Pada Kamis (5/2/2026), Presiden melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029.
Langkah tersebut menegaskan bahwa evaluasi kabinet dilakukan berbasis kebutuhan teknokratis, bukan tekanan politik atau opini publik
.
Negara Berpihak: Beban MBR Jadi Prioritas Utama
Di tengah meningkatnya biaya hidup, Prasetyo menekankan bahwa perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi prioritas strategis pemerintah.
“Kita terus berpikir bagaimana meringankan beban saudara-saudara kita, terutama masyarakat di desil 1 sampai desil 4,” tegasnya.
Sebagai bentuk kehadiran negara, pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi Idul Fitri 2026, yang secara langsung menyasar kebutuhan mobilitas dan konsumsi rakyat, antara lain:
Diskon tiket kereta api
Diskon tiket pesawat
Diskon tiket penyeberangan antarpulau
Kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk menekan biaya mudik, tetapi juga sebagai instrumen pengungkit ekonomi nasional pada Triwulan I 2026.
“Semua kebijakan ini semata-mata untuk membantu masyarakat. Harapannya, ekonomi bergerak dan tumbuh sejak awal tahun,” ujar Prasetyo.
Keselamatan Pemudik: Pemerintah Akui Masalah Jalan Rusak
Dalam pernyataan yang jarang disampaikan secara terbuka, Prasetyo mengakui masih adanya persoalan infrastruktur jalan yang berpotensi membahayakan keselamatan pemudik.
Ia menegaskan, pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk memastikan perbaikan jalan berlubang dan titik rawan kecelakaan dilakukan sebelum puncak arus mudik.
“Kami sangat prihatin. Saya hampir setiap hari mengingatkan jajaran agar tidak mengabaikan hal-hal yang terlihat kecil, tapi berisiko fatal bagi keselamatan masyarakat,” katanya.
Pesan Politik: Stabilitas Lebih Penting dari Sensasi
Dengan pernyataan ini, pemerintah secara eksplisit mengirim pesan bahwa stabilitas kabinet, kepastian kebijakan, dan perlindungan rakyat kecil menjadi agenda utama negara menjelang Ramadan dan Lebaran.
Penegasan tidak adanya reshuffle juga menandai sikap Presiden Prabowo yang memilih kerja konkret dan konsolidasi nasional, ketimbang dinamika politik yang berpotensi mengganggu fokus pemerintahan.
Di tengah tingginya ekspektasi publik, pemerintah menempatkan keamanan, ekonomi rakyat, dan keselamatan pemudik sebagai prioritas absolut—bukan sekadar janji, melainkan arah kebijakan negara. ( Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar