CNEWS, Internasional, Rabat, Maroko —
Pemerintah Kerajaan Maroko resmi meluncurkan program bantuan nasional senilai 3 miliar dirham bagi warga yang terdampak cuaca ekstrem dan banjir besar yang melanda selama dua bulan terakhir. Langkah cepat ini merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Raja Mohammed VI, yang menegaskan bahwa keselamatan dan kesejahteraan rakyat adalah prioritas tertinggi negara.
Perdana Menteri Maroko menetapkan status bencana nasional melalui dekret resmi yang mencakup empat provinsi paling parah terdampak: Larache, Kénitra, Sidi Kacem, dan Sidi Slimane. Keputusan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk menyalurkan bantuan besar-besaran dan melakukan intervensi regulasi lintas sektor.
PROGRAM RAKYAT TERBESAR DALAM SATU DEKADE
Program senilai 3 miliar dirham ini disusun berdasarkan evaluasi mendalam dampak sosial-ekonomi akibat cuaca ekstrem yang telah menghancurkan lebih dari 110.000 hektare lahan pertanian dan memaksa 188.000 warga mengungsi.
Rincian bantuan dibagi dalam empat fokus utama:
- Pemulihan Perumahan dan Ekonomi Masyarakat (775 juta dirham)
Rehabilitasi rumah rusak, pembangunan kembali hunian yang roboh, serta kompensasi kehilangan pendapatan bagi warga dan pelaku usaha mikro. - Bantuan Darurat dan Logistik Kemanusiaan (225 juta dirham)
Distribusi barang kebutuhan pokok, logistik medis, dan perlengkapan darurat untuk memastikan respons cepat di daerah bencana. - Dukungan untuk Sektor Pertanian dan Peternakan (300 juta dirham)
Bantuan khusus untuk petani dan peternak yang kehilangan produksi dan aset akibat banjir serta anomali cuaca ekstrem. - Rehabilitasi Infrastruktur Strategis (1,7 miliar dirham)
Pemulihan jaringan jalan, bendungan, kanal irigasi, serta infrastruktur hidro-pertanian yang rusak berat—menjadi proyek terbesar dalam paket bantuan ini.
ARAHAH LANGSUNG RAJA MOHAMMED VI
Dalam arahannya, Raja Mohammed VI menuntut agar seluruh program dijalankan cepat, transparan, dan bertanggung jawab, menjadi model tata kelola krisis yang efektif bagi dunia internasional.
“Negara harus hadir di garis terdepan — memastikan setiap warga kembali hidup dengan martabat dan harapan,” tegas Raja Mohammed VI dalam pernyataan resminya dari Istana Kerajaan Rabat.
PEMULIHAN NASIONAL BERBASIS AKUNTABILITAS
Sumber dari Kementerian Dalam Negeri Maroko mengonfirmasi bahwa seluruh anggaran akan diawasi langsung oleh Komisi Nasional Rehabilitasi Pasca-Bencana, dengan pelaporan publik secara berkala untuk menjamin transparansi dan efisiensi penggunaan dana negara.
Program ini sekaligus menunjukkan ketegasan politik Kerajaan Maroko dalam menghadapi krisis iklim global — mengedepankan respons cepat berbasis solidaritas nasional dan intervensi ekonomi nyata.
KRISIS IKLIM DAN PESAN GLOBAL
Fenomena cuaca ekstrem yang melanda Afrika Utara, termasuk Maroko, menjadi alarm serius bagi dunia internasional. Dalam dua bulan terakhir, curah hujan ekstrem dan banjir telah memukul keras infrastruktur, menelan kerugian ekonomi ratusan juta dolar, dan menguji kesiapsiagaan pemerintah dalam mitigasi perubahan iklim.
Dengan langkah terukur ini, Maroko kembali menegaskan posisinya sebagai negara monarki modern yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada rakyat.
Laporan Eksklusif: PERSISMA – CNEWS International Bureau, Rabat, Maroko
Editor: Redaksi Global Affairs | © 2026 CNEWS International
Tidak ada komentar:
Posting Komentar