CNEWS, Bogor — Di tengah laju transformasi digital yang kian agresif, tantangan utama kepemimpinan daerah hari ini tidak lagi sekadar membangun jalan, gedung, atau infrastruktur fisik. Tantangan yang sesungguhnya justru terletak pada membongkar mentalitas birokrasi lama—budaya feodal Asal Bapak Senang (ABS)—yang selama puluhan tahun menjadi racun laten dalam tata kelola pemerintahan Indonesia.
Budaya ABS telah melahirkan birokrasi yang gemar memoles laporan, menutup persoalan riil, dan mengorbankan kepentingan publik demi menyenangkan atasan. Dalam praktiknya, ABS menjadikan kebijakan publik tidak berbasis kebutuhan rakyat, melainkan berbasis citra pimpinan. Di era digital, pola semacam ini bukan hanya usang, tetapi berbahaya bagi keberlanjutan pembangunan dan demokrasi.
Digitalisasi: Instrumen Kejujuran dan Koreksi Kekuasaan
Digitalisasi pemerintahan sejatinya bukan proyek pengadaan perangkat lunak atau perangkat keras semata. Ia adalah instrumen kejujuran. Sistem digital yang terintegrasi menciptakan jejak data yang objektif, real-time, dan dapat diaudit, sehingga ruang manipulasi laporan dan kebohongan struktural semakin sempit.
Dalam ekosistem seperti ini, kebijakan publik tidak lagi disusun berdasarkan laporan normatif yang “dibagus-baguskan”, melainkan pada fakta lapangan yang terekam secara sistematis dan terukur.
“Digitalisasi adalah musuh alami budaya ABS. Dalam sistem yang transparan, angka tidak bisa berbohong hanya demi menyenangkan atasan. Inilah fondasi utama membangun kepercayaan publik,” tegas M. Iqbal, dari Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor.
Pernyataan tersebut menegaskan satu hal krusial: teknologi bukan sekadar alat bantu administrasi, melainkan mekanisme koreksi terhadap kekuasaan yang cenderung menyimpang.
Tiga Pilar Pembongkaran Feodalisme Birokrasi
Untuk memutus mata rantai budaya ABS yang telah mengakar kuat, kepemimpinan modern harus berpijak pada tiga pilar utama:
Pengambilan Keputusan Berbasis Data (Data-Driven Governance)
Setiap kebijakan publik wajib ditopang analisis data yang akurat, terukur, dan dapat diuji. Dengan pendekatan ini, manipulasi laporan bawahan dan kebijakan berbasis selera pimpinan dapat ditekan secara sistemik.
Ruang Kritik Terbuka dan Terlindungi
Platform digital harus difungsikan sebagai saluran aspirasi warga yang langsung, terbuka, dan terdokumentasi. Mekanisme ini menjadi penyeimbang laporan internal birokrasi, sekaligus alat kontrol sosial yang sah dan beradab.
Meritokrasi Digital
Penilaian kinerja aparatur sipil negara harus berbasis indikator kinerja utama (KPI) yang tercatat dalam sistem, bukan kedekatan personal, loyalitas semu, atau kepatuhan tanpa nalar. Tanpa meritokrasi, digitalisasi hanya akan menjadi kosmetik birokrasi.
Warisan Integritas, Bukan Warisan Pencitraan
Menghapus budaya ABS menuntut keberanian—keberanian untuk menerima data buruk, mengakui kegagalan program, dan membuka masalah ke ruang publik. Namun, kepemimpinan yang sehat tidak lahir dari pujian palsu, melainkan dari kritik yang jujur dan koreksi yang berkelanjutan.
Pemimpin yang kuat bukan yang dikelilingi oleh penjilat, melainkan yang mampu menciptakan lingkungan kerja di mana bawahan berani menyampaikan persoalan tanpa takut dimutasi, dikucilkan, atau dikriminalisasi.
Era digital tidak membutuhkan pemimpin yang sekadar adaptif terhadap teknologi, tetapi pemimpin yang berani menanggalkan ego dan tunduk pada data. Ketika budaya Asal Bapak Senang runtuh, yang tumbuh bukan hanya transparansi, tetapi juga efektivitas pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat.
Mental Kolonial yang Masih Hidup
Pandangan senada disampaikan KH. R. Syahputra C., EJ, C., BJ, CIn, yang tergabung dalam PPWI (Persatuan Pewarta Warga Indonesia) di bawah kepemimpinan Wilson Lalengke. Ia menilai bahwa problem ABS dan mental penjilat bukanlah fenomena baru, melainkan penyakit lama yang diwariskan sejak era kolonial.
“Indonesia dijajah ratusan tahun bukan semata karena kekuatan Belanda, tetapi karena lemahnya persatuan dan suburnya mental penjilat di antara anak bangsa. Banyak yang memilih tunduk demi kepentingan pribadi, bukan berpikir kritis untuk bangsa,” ujarnya.
Menurutnya, meski Belanda telah angkat kaki, mental kolonial masih hidup dalam bentuk baru: “Belanda hitam”—pribumi yang menindas bangsanya sendiri dengan pola pikir penjajah.
“Penjajahan belum benar-benar berakhir. Ia hanya berganti wajah,” tegasnya.
Pada akhirnya, data adalah cermin realitas. Dan hanya pemimpin berintegritas yang berani bercermin tanpa memecahkannya. Selama budaya ABS masih dipelihara, selama kritik dianggap ancaman, dan selama data dikalahkan oleh pencitraan, maka pembangunan hanya akan menjadi ilusi yang mahal bagi rakyat.( Tim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar