CNews, TAPANULI SELATAN — Ketika sebagian besar kota di Indonesia menyambut tahun baru dengan perayaan, Presiden Prabowo Subianto memilih berdiri di tengah lumpur, tenda darurat, dan wajah-wajah lelah para pengungsi bencana di Desa Batu Hula, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Di hadapan korban bencana, Prabowo menyampaikan kalimat yang segera bergema secara nasional:
“Presidenmu tidak akan meninggalkanmu.”
Pernyataan itu kuat secara moral. Namun bagi publik dan korban, janji tersebut kini berhadapan langsung dengan satu pertanyaan besar: seberapa siap negara sebelum dan sesudah bencana terjadi?
Kehadiran Presiden: Simbol Negara Hadir, Tapi Apakah Sistem Siap?
Kehadiran Presiden di malam pergantian tahun menjadi simbol penting kehadiran negara. Namun bencana di Tapanuli Selatan kembali membuka masalah klasik kebencanaan Indonesia: kesiapsiagaan dini, mitigasi struktural, dan kecepatan respons di wilayah rawan bencana.
Wilayah Batang Toru diketahui memiliki kerentanan ekologis tinggi, dengan topografi perbukitan, aliran sungai, serta aktivitas manusia yang terus meningkat. Pertanyaannya bukan hanya bagaimana negara merespons setelah bencana, melainkan apa yang telah dilakukan negara sebelum bencana datang.
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan semangat gotong royong dan ketegaran rakyat. Namun narasi ini juga menyiratkan kenyataan pahit: beban awal bencana masih banyak ditanggung masyarakat, sementara sistem mitigasi belum sepenuhnya mampu menekan dampak sejak dini.
Instruksi Menteri Turun Lapangan: Reaksi Cepat atau Koreksi Sistemik?
Presiden menyatakan telah memerintahkan para menteri berpencar ke daerah terdampak untuk memastikan penanganan berjalan optimal. Langkah ini menunjukkan kendali langsung dari pusat.
Namun bagi pengamat kebencanaan, perintah darurat pascabencana—meski penting—tidak bisa menggantikan perencanaan mitigasi jangka panjang, seperti:
pemetaan risiko berbasis sains,
peringatan dini yang benar-benar berfungsi,
tata ruang yang patuh kawasan rawan bencana,
serta edukasi kebencanaan yang konsisten.
Tanpa perbaikan sistemik, kehadiran pejabat hanya akan menjadi ritual pascabencana, bukan solusi pencegah.
Malam Tahun Baru di Pengungsian: Humanisme yang Menguji Konsistensi Negara
Malam tahun baru di posko pengungsian—tanpa kembang api, tanpa panggung hiburan—memperlihatkan wajah lain kekuasaan: humanisme di tengah krisis. Presiden bernyanyi bersama pengungsi, berbicara langsung, dan menjanjikan pemulihan.
Namun bagi warga terdampak, yang lebih mendesak adalah kepastian:
sampai kapan hidup di tenda darurat,
bagaimana jaminan kesehatan dan pendidikan anak-anak,
serta apakah mereka akan kembali ke wilayah yang sama tanpa mitigasi baru.
Di sinilah janji “tidak meninggalkan” diuji bukan oleh pidato, tetapi oleh kebijakan konkret dan anggaran nyata.
Bencana sebagai Cermin Negara
Peristiwa di Tapanuli Selatan kembali menegaskan bahwa bencana bukan semata urusan alam, melainkan cermin kapasitas negara. Negara diuji bukan hanya pada kecepatan bantuan, tetapi pada kemampuannya mencegah korban sebelum musibah datang.
Kehadiran Presiden Prabowo di Batu Hula telah mengirim pesan kuat: negara hadir.
Namun sejarah akan menilai lebih keras:
apakah kehadiran itu akan berujung pada reformasi kesiapsiagaan nasional, atau kembali menguap setelah kamera pergi.( Tim/RS)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar