CNEWS, Jakarta, Senin 8 Desember 2025 — Nama Usman Husin, anggota Komisi IV DPR RI, mendadak menjadi sorotan publik setelah secara tegas meminta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Menhut LHK), Raja Juli Antoni, untuk mundur dari jabatannya. Desakan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (4/12/2025).
Pria kelahiran Rote Ndao, 5 Oktober 1960 itu menyoroti kebijakan pelepasan kawasan hutan di Pulau Sumatera yang dinilainya justru memperparah kerusakan lingkungan dan memperbesar risiko bencana alam.
“Pak Menteri lihat nggak bencana di Sumatera? Seharusnya izin semua disetop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun penanaman ulang dibutuhkan, dan bagaimana pohon berdiameter dua meter bisa tumbuh kembali. Ini tanggung jawab Pak Menteri, bukan melempar ke pejabat sebelumnya,” tegas Usman dalam rapat tersebut.
Latar Belakang dan Karier Politik
Usman Husin merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II. Di parlemen, ia duduk di Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, kehutanan, perikanan, dan pangan.
Menempuh pendidikan di Nusa Tenggara Timur, Usman meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Kupang pada 1998. Ia juga mengikuti pelatihan nautika dan pendidikan pelayaran, yang mencerminkan kedekatannya dengan sektor maritim.
Sebelum terjun ke dunia politik, Usman memiliki pengalaman panjang di bidang pelabuhan dan pelayaran, antara lain pernah menjabat sebagai Kepala Syahbandar di beberapa pelabuhan serta menduduki posisi strategis di sejumlah perusahaan pelayaran nasional.
Keluarga dan Jejak Bisnis
Menariknya, Usman Husin merupakan kakak kandung dari Saleh Husin, Menteri Perindustrian RI periode 2014–2016 di era Presiden Joko Widodo. Setelah tidak lagi menjabat menteri, Saleh Husin dipercaya menjadi Komisaris Utama PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) dan PT Indah Kiat Pulp & Paper (INKP)—dua perusahaan besar yang berada di bawah Grup Sinar Mas.
Selain itu, Saleh juga menjabat sebagai Managing Director Sinar Mas, konglomerasi nasional yang bergerak di berbagai sektor, termasuk pulp dan kertas, agribisnis, keuangan, properti, telekomunikasi, energi, kesehatan, dan pendidikan.
Sorotan terhadap Sinar Mas Group
Sinar Mas Group sendiri sempat menjadi perhatian publik setelah Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) merilis temuan bahwa PT Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP) diduga menggunakan kayu alam dari sumber ilegal.
“Artinya, pabrik Sinarmas Group di Riau yaitu PT IKPP yang memproduksi kertas dan tisu ternyata masih menggunakan kayu alam yang ilegal atau haram,” ujar Made Ali, Koordinator Jikalahari.
Pada Februari 2024, tim Jikalahari menemukan adanya penebangan hutan alam seluas 376,80 hektare di Kabupaten Indragiri Hilir, terdiri atas 60,36 hektare di kawasan Hutan Produksi (HP) dan 316,44 hektare di area penggunaan lain (APL). Saat tim investigasi meninjau lokasi, aktivitas alat berat telah berhenti, namun area hutan alam tampak telah dibabat habis dan kanal gambut digali dalam, yang berpotensi memperparah krisis ekosistem.
Penegasan Usman Husin
Dalam konteks ini, sikap keras Usman Husin kepada Menhut Raja Juli Antoni dinilai sebagai bentuk keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan di Sumatera yang kian parah akibat pemberian izin pelepasan kawasan hutan.
Ia mendesak agar pemerintah menghentikan seluruh izin baru, melakukan moratorium pelepasan hutan, serta menegakkan tanggung jawab perusahaan besar yang terlibat dalam eksploitasi sumber daya hutan.
“Kalau terus begini, hutan kita habis. Anak cucu kita nanti hanya tahu hutan dari cerita, bukan kenyataan,” tutup Usman dengan nada tegas.
( Edo)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar