Aspirasi Warga Lampung Selatan & Kasus Kriminalisasi Lansia Jadi Sorotan
CNEWS, Jakarta — Pertemuan silaturahmi antara Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, dengan Wakil Ketua DPR RI, Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad, berlangsung hangat dan penuh keakraban pada Rabu pagi, 10 Desember 2025. Pertemuan singkat namun sarat makna itu digelar di The Café, Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, pukul 08.00–09.30 WIB dan hanya dihadiri tiga orang: Dasco, Wilson, dan Wasekjen PPWI Julian Caisar.
Meski berlangsung dalam suasana santai sambil menikmati kopi pagi, forum tersebut menjadi ruang dialog serius membahas sejumlah persoalan masyarakat yang selama ini diperjuangkan PPWI.
Tiga “Anak Rantau” Sumatera Bertemu di Ibu Kota
Pertemuan tersebut diwarnai suasana cair dan kental dengan nuansa kekeluargaan. Ketiganya merupakan perantau asal Sumatera: Wilson dari Pekanbaru, sementara Dasco dan Julian berasal dari Palembang.
Kesamaan latar belakang itu menjadikan diskusi berjalan jauh dari suasana formal ala pertemuan pejabat dan tokoh ormas. Tawa dan cerita ringan sesekali menghiasi pembicaraan sebelum masuk pada pokok-pokok persoalan publik yang disampaikan PPWI.
Isu Pertama: Ganti Rugi Lahan Tol Lampung Selatan yang Tak Kunjung Dibayar
Dalam pertemuan itu, Wilson Lalengke menyampaikan isu lama namun tak pernah tuntas: ganti rugi lahan pembangunan tol di Lampung Selatan yang hingga kini belum direalisasikan kepada warga.
Menurut Wilson, warga pemilik lahan telah menempuh jalur hukum dan menang di semua tingkatan peradilan—mulai Pengadilan Negeri, kasasi Mahkamah Agung, hingga peninjauan kembali (PK). Putusan sudah inkrah, tetapi penyelesaian tak kunjung dilakukan.
“Sudah bertahun-tahun. Hak warga tidak juga dibayarkan meski mereka menang di semua tingkatan pengadilan. Mereka datang ke PPWI meminta agar suara mereka terdengar,” jelas Wilson.
Masalah ini menjadi sorotan karena menyangkut hak masyarakat kecil yang kerap terpinggirkan dalam proyek strategis nasional. PPWI berharap aspirasi tersebut dapat menjadi perhatian serius pimpinan DPR RI.
Isu Kedua: Dugaan Kriminalisasi Lansia di Tangerang oleh Oknum Mabes Polri
Wilson juga mengangkat isu lain yang dinilai jauh lebih memprihatinkan: dugaan kriminalisasi seorang warga lanjut usia di Kota Tangerang. Kasus ini disebut melibatkan oknum aparat Mabes Polri yang diduga bekerja sama dengan seorang pengusaha kaya.
Sebagai petisioner HAM di Komite Keempat PBB, Wilson menilai pola penanganan hukum terhadap warga lansia itu sangat janggal dan sarat ketidakadilan.
“Ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tapi soal kemanusiaan. Seorang lansia diperlakukan seolah tidak punya martabat. PPWI sangat prihatin,” tegasnya.
Menurut Wilson, kasus ini menjadi preseden buruk tentang bagaimana masyarakat kecil dapat menjadi korban kekuasaan dan modal ketika tidak memiliki kekuatan pendampingan hukum.
Sebelum Pertemuan: Dasco Kirim Voice Note Klarifikasi Isu Judi Online & TPPO
Menariknya, sebelum pertemuan tatap muka berlangsung, Dasco lebih dulu mengirimkan voice note kepada Wilson untuk menjelaskan isu yang sempat mengaitkan namanya dengan kasus judi online dan dugaan TPPO di Kamboja.
Dalam penjelasannya, Dasco mengakui bahwa pada tahun 2012, perusahaan tempat ia bekerja memang mendapatkan proyek pembangunan gedung hotel di Kamboja. Namun, saat itu proyek tersebut sepenuhnya diperuntukkan sebagai bangunan hotel biasa.
“Setelah proyek selesai, kami tidak punya hubungan apa pun lagi dengan hotel itu,” jelas Dasco dalam voice note.
Belakangan, hotel tersebut berubah fungsi menjadi fasilitas judi online, aktivitas yang legal di Kamboja. Media kemudian mengaitkan proyek itu dengan Dasco berdasarkan informasi dalam CV profesionalnya.
Dasco menegaskan bahwa perubahan fungsi hotel terjadi setelah proyek selesai dan tanpa keterlibatan dirinya.
Pertemuan: Serius Membahas Isu, Hangat dalam Suasana
Meski topik yang dibahas mencakup persoalan berat, pertemuan tetap berlangsung dalam suasana bersahabat. Ketiganya berdialog terbuka mengenai peran media warga, hambatan masyarakat bawah dalam mengakses keadilan, serta pentingnya komunikasi antara publik dan lembaga negara.
Wilson berharap, meski forum itu bersifat non-formal, aspirasi rakyat yang disampaikan PPWI dapat dipertimbangkan Wakil Ketua DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan representasi rakyat.
Pertemuan tersebut juga menegaskan makna penting komunikasi informal—yang sering kali membuka ruang dialog jujur dan produktif, jauh dari setting rapat resmi yang kaku dan terbatas.
Harapan PPWI: Percepatan Penyelesaian dan Perlindungan Hak Rakyat Kecil
Wilson menekankan bahwa perjuangan PPWI adalah mengangkat suara masyarakat yang selama ini tidak terdengar—baik itu korban proyek infrastruktur, korban kriminalisasi, maupun pihak-pihak yang kerap terpinggirkan oleh kekuasaan dan modal.
PPWI berharap momentum silaturahmi ini dapat menjadi langkah awal untuk membuka ruang penyelesaian lebih cepat, lebih manusiawi, dan lebih berpihak kepada keadilan. ( Tim/ Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar