CNEWS | Sumatera Utara — Kebijakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Simpang Kayu Besar, Tanjung Morawa, kini menuai sorotan tajam. Di balik dalih penataan kota dan pengurangan kemacetan, muncul dugaan kuat praktik “pencitraan fasilitas” yang justru memperparah penderitaan pedagang kecil.
Para PKL yang telah direlokasi ke kawasan bekas Gudang Pemeraman Tembakau Deli mengungkap fakta mencengangkan: fasilitas dasar yang dijanjikan pemerintah diduga tidak benar-benar tersedia secara permanen. Bahkan, pompa air yang menjadi kebutuhan vital disebut-sebut hanya dipasang saat kunjungan pejabat, lalu dicabut kembali setelah rombongan pergi.
Penggusuran di Bulan Ramadhan: Luka Sosial yang Menganga
Peristiwa penggusuran yang terjadi di bulan suci Ramadhan 1447 H meninggalkan trauma mendalam. Para pedagang yang telah puluhan tahun menggantungkan hidup di Simpang Kayu Besar dipaksa angkat kaki secara mendadak.
“Tidak ada dialog yang manusiawi. Kami dianggap penyebab macet, padahal kami sudah lama di sana. Ini sangat menyakitkan,” ujar salah satu pedagang dengan mata berkaca-kaca.
Lapak dibongkar, barang dagangan berserakan, dan kepastian hidup seketika runtuh. Dalam suasana religius yang seharusnya penuh empati, kebijakan ini justru dinilai mencederai rasa keadilan sosial.
Relokasi Bermasalah: Dari Harapan ke Kekecewaan
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengarahkan para pedagang ke lokasi baru di bawah naungan PTPN I Regional I Tanjung Morawa. Namun, lokasi tersebut dinilai belum layak secara infrastruktur.
Alih-alih menjadi solusi, relokasi ini berubah menjadi beban baru. Para pedagang harus memulai dari nol, tanpa dukungan fasilitas dasar yang memadai.
Dugaan Rekayasa Fasilitas: Pompa Air “Datang dan Pergi”
Temuan paling krusial adalah dugaan manipulasi fasilitas publik. Pompa air di toilet umum, yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar, diduga hanya diaktifkan saat kunjungan Bupati.
“Kalau ada kunjungan, air hidup. Setelah itu dicabut lagi. Kami bingung, ini untuk siapa sebenarnya?” ungkap salah satu pedagang.
Jika benar, praktik ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan bentuk serius dari manipulasi informasi publik yang berpotensi menyesatkan pimpinan daerah.
Listrik Tak Kunjung Datang: Janji Tinggal Janji
Masalah lain yang tak kalah mendesak adalah ketiadaan penerangan listrik. Meski pihak desa mengklaim telah berkoordinasi dengan PLN, hingga kini tidak ada realisasi di lapangan.
Kondisi ini membuat aktivitas perdagangan lumpuh, terutama pada malam hari. Padahal, bagi sebagian besar PKL, waktu malam adalah puncak penghasilan.
Dampak Ekonomi: Pedagang Terpuruk
Sejak direlokasi, pendapatan pedagang anjlok drastis. Lokasi baru yang sepi, minim fasilitas, dan tidak strategis membuat daya beli masyarakat menurun tajam.
“Dulu sehari bisa cukup untuk makan keluarga. Sekarang, untuk balik modal saja susah,” keluh pedagang lainnya.
Fenomena ini berpotensi memicu krisis ekonomi mikro, yang jika dibiarkan dapat berdampak lebih luas terhadap stabilitas sosial di tingkat lokal.
Tuntutan Pedagang: Jangan Abaikan Rakyat Kecil
Para pedagang mendesak Bupati Deli Serdang untuk turun langsung dan memastikan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar menerima laporan formal.
Mereka menyampaikan beberapa tuntutan utama:
Penyediaan air bersih secara permanen
Pemasangan listrik dan penerangan
Bantuan modal usaha pasca relokasi
Penataan lokasi yang layak dan strategis
Sorotan Lebih Luas: Ujian Integritas Pemerintah Daerah
Kasus ini menjadi cerminan serius tentang bagaimana kebijakan publik dijalankan. Relokasi tanpa kesiapan infrastruktur bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut integritas dan keberpihakan terhadap rakyat kecil.
Jika dugaan “fasilitas dadakan” terbukti benar, maka ini menjadi alarm keras bagi tata kelola pemerintahan daerah—bahwa transparansi dan kejujuran masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Di tengah gencarnya narasi pembangunan dan penataan kota, suara pedagang kecil tidak boleh tenggelam. Mereka bukan pengganggu, melainkan bagian dari denyut ekonomi rakyat yang seharusnya dilindungi, bukan disingkirkan.
CNEWS akan terus menelusuri dugaan ini secara mendalam, termasuk meminta klarifikasi resmi dari pihak pemerintah daerah dan instansi terkait. ( Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar