CNEWS, PAPUA, NABIRE — Lonjakan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Nabire, Ibu Kota Provinsi Papua Tengah, kembali memicu keprihatinan publik. Berdasarkan data yang disampaikan aktivis dan Ketua LSM Wgab Papua, Yerry Basri Mak SH MH, jumlah penderita HIV/AIDS di wilayah tersebut telah mencapai 10.822 kasus, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Papua.
Yerry menegaskan bahwa angka tersebut merupakan alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah provinsi. Ia memperingatkan bahwa masyarakat asli Papua berada dalam ancaman serius apabila tidak ada langkah cepat dan tegas untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit mematikan tersebut.
“Angka kasus HIV/AIDS di Nabire sangat tinggi, mencapai 10.822 kasus. Lama-lama kita orang asli Papua bisa habis karena penyakit yang mematikan ini. Kita harus melawan HIV/AIDS yang sampai hari ini belum ada obatnya,” ujar Yerry kepada media.
Menurutnya, penyebab utama tingginya penyebaran HIV di Papua Tengah tidak dapat dilepaskan dari maraknya pergaulan bebas, konsumsi minuman keras, serta keberadaan lokasi prostitusi yang masih beroperasi secara terbuka.
Yerry menekankan pentingnya edukasi publik secara masif untuk mencegah penyebaran virus.
“Kita harus menjadi corong bagi masyarakat. Kita harus menyuarakan agar jauhi pergaulan bebas dan hindari miras, karena ini pintu masuk penyakit mematikan yang belum ada obatnya,” ujarnya.
Desak Penutupan Lokalisasi Samabusa
Dalam pernyataannya, Yerry mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk segera turun tangan dan melakukan tindakan tegas, termasuk menutup lokalisasi Samabusa, yang disebut sebagai salah satu kawasan prostitusi terbesar di provinsi tersebut.
Ia menyebut keberadaan lokalisasi itu sebagai salah satu faktor dominan yang memperparah penyebaran HIV/AIDS di Nabire.
“Dengan angka kasus HIV/AIDS yang sudah mencapai 10.822, langkah yang tepat adalah menutup tempat prostitusi terbesar di Papua Tengah, yaitu Samabusa. Tempat ini menjadi penyumbang besarnya angka HIV/AIDS di provinsi ini,” tegas Yerry.
Pemerintah Diminta Tidak Diam
Aktivis ini meminta Gubernur Papua Tengah untuk tidak menunda-nunda pemetaan, penanganan, dan intervensi langsung terhadap ribuan warga yang sudah terjangkit. Selain penutupan lokalisasi, ia mendorong pemerintah menyediakan pendidikan kesehatan, akses pemeriksaan, pendampingan, serta pengobatan ARV secara berkala.
Yerry menegaskan bahwa tanpa tindakan cepat, Papua Tengah akan menghadapi krisis kesehatan yang semakin sulit dikendalikan. (YBM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar