CNews, JAKARTA — Aktivis antikorupsi sekaligus Ketua LSM WGAB, Yerry Basri Mak, SH, MH, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penguatan pengawasan dan audit dana desa. Menurutnya, seluruh kantor desa di Indonesia wajib diaudit tanpa pengecualian karena dana desa telah lama menjadi sarang penyimpangan dan korupsi sistemik.
“Langkah Presiden Prabowo sudah sangat tepat. Audit dana desa harus dilakukan secara menyeluruh, nasional, dan transparan. Jangan tebang pilih,” tegas Yerry kepada media, Senin (22/12/2025).
Yerry mengungkapkan, pihaknya menerima banyak laporan masyarakat dari berbagai daerah yang mengeluhkan tidak adanya pembangunan nyata di desa, baik infrastruktur, pendidikan, maupun layanan kesehatan. Padahal, triliunan rupiah dana desa setiap tahun digelontorkan oleh pemerintah pusat.
 |
| POTO: AKTIVIS YERRY BASRI MAK |
“Pertanyaannya jelas: uang desa yang nilainya miliaran rupiah itu ke mana? Faktanya, banyak warga desa mengaku tidak pernah menikmati hasil pembangunan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti aksi demonstrasi sejumlah kepala desa yang beberapa waktu lalu mendatangi Kementerian Keuangan di Jakarta, menuntut kenaikan dan percepatan pencairan dana desa. Menurut Yerry, tuntutan tersebut justru menimbulkan kecurigaan publik.
 |
| POTO: SELIRUH KADES DEMO DI JAKARTA |
“Sebelum minta dana dinaikkan, periksa dulu dana desa yang sudah diterima. Sudahkah benar-benar digunakan untuk membangun desa? Atau justru habis tanpa jejak?” kata Yerry.
Yerry mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI untuk turun langsung memeriksa seluruh kepala desa di Indonesia, termasuk penggunaan, pelaporan, dan realisasi anggaran dana desa.
“Ini bukan tuduhan kosong. Ini berdasarkan laporan masyarakat. Banyak kejanggalan, mulai dari proyek fiktif, mark-up anggaran, hingga dana yang tidak pernah dirasakan manfaatnya oleh warga,” tegasnya.
Ia menegaskan, jika Presiden Prabowo serius membersihkan praktik korupsi hingga ke akar, maka desa tidak boleh menjadi zona aman bagi penyelewengan anggaran.
“Dana desa adalah uang rakyat. Jika diselewengkan, itu kejahatan serius. Negara tidak boleh kalah oleh mafia anggaran desa,” pungkas Yerry.( Red/YBM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar