CNEWS, Jakarta, 26 September 2025 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang Presiden untuk membangun generasi emas kini diterpa gelombang kritik. Setelah ribuan siswa di berbagai daerah dilaporkan mengalami keracunan, mulai dari Bandung Barat hingga Kalimantan, aparat kepolisian, Badan Gizi Nasional (BGN), hingga DPR RI serentak angkat bicara.
Polisi Cek Dapur MBG
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri turun langsung memeriksa dapur-dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di sejumlah daerah.
“Bagaimana proses keamanan, menjaga makanan dari hulu sampai hilir,” ujar Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf di Jakarta, Jumat (26/9).
Helfi menegaskan, pengecekan ini meliputi kualitas bahan baku, proses pengolahan, distribusi, hingga penyimpanan makanan. Temuan dari lapangan nantinya akan dirumuskan sebagai rekomendasi kepada pemerintah dan penyelenggara MBG untuk mencegah kejadian serupa.
Wakil Kepala BGN Menangis Minta Maaf
Sementara itu, Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik & Investigasi, Nanik S. Deyang, menyampaikan permintaan maaf yang emosional kepada publik. Dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, ia menegaskan BGN menanggung penuh tanggung jawab moral dan material atas insiden ini.
“Saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia. Melihat anak-anak digotong ke puskesmas, hati saya sangat sedih. Padahal niat Presiden dan kami ingin memenuhi gizi anak-anak agar menjadi generasi emas,” kata Nanik di Kantor BGN, Menteng, Jakarta Pusat.
Nanik mengungkapkan, hasil investigasi internal menunjukkan 80% penyebab keracunan terjadi akibat pelanggaran standard operating procedure (SOP), mulai dari kebersihan dapur, pengolahan bahan mentah, hingga distribusi makanan. Selain itu, ada juga kasus akibat alergi pangan pada sebagian siswa.
“Kami mengaku salah atas insiden keamanan pangan ini. Tidak semua makanan terbukti beracun, tetapi faktanya ada anak-anak yang sakit. Satu nyawa pun menjadi tanggung jawab kami. Karena itu, seluruh biaya pengobatan, baik untuk siswa maupun orang tua yang terdampak, akan ditanggung penuh oleh BGN,” tegasnya.
Ia berjanji memperketat pengawasan, menindak tegas pelanggar SOP, dan memastikan kasus keracunan MBG tidak akan pernah terulang lagi.
DPR Soroti Jam Produksi
Dari parlemen, kritik keras datang dari Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago (Fraksi NasDem). Ia menilai salah satu penyebab menurunnya kualitas makanan adalah waktu produksi yang terlalu dini.
“SPPG seharusnya memasak di atas jam 03.00 pagi agar makanan tetap fresh ketika dikonsumsi siang hari. Kalau dimasak terlalu cepat, wajar jika basi ketika disantap,” ujarnya.
Irma menambahkan, setiap SPPG idealnya dilengkapi fasilitas standar: ruang penyimpanan bahan kering, penyimpanan bahan basah dengan chiller, serta manajemen distribusi yang profesional.
“Ini bukan sekadar proyek nasional. Ini menyangkut kesehatan anak-anak. Kalau tidak diawasi ketat, justru akan mencederai cita-cita Presiden melahirkan generasi emas,” tegasnya.
Catatan Redaksi
Hingga berita ini diturunkan, laporan resmi BGN mencatat lebih dari 1.300 siswa di Bandung Barat terdampak keracunan MBG. Kasus serupa juga terjadi di sejumlah kabupaten/kota lain, dengan gejala mulai dari mual, muntah, hingga pingsan. Sebagian korban sudah pulih, namun ada laporan pasien yang kembali bergejala.
Program MBG sejatinya diluncurkan untuk menjamin pemenuhan gizi anak-anak sekolah, khususnya dari keluarga prasejahtera. Namun serangkaian kasus keracunan membuat publik mempertanyakan standar keamanan pangan, tata kelola, serta kapasitas lembaga pelaksana di lapangan. ( Tim.CN)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar