CNEWS| Jakarta – Hari ini, 23 September 2025, Presiden Prabowo Subianto akan berdiri di podium hijau Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di New York. Momen ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan debut global yang sarat makna politik, ekonomi, dan simbolis, baik bagi Indonesia maupun bagi dunia internasional.
Setelah 10 tahun absen dari penyampaian langsung oleh kepala negara, Indonesia kembali hadir dengan ekspektasi tinggi. Dunia menanti arah baru politik luar negeri Indonesia, sementara di dalam negeri, publik menunggu bagaimana Prabowo mentransformasi dirinya dari figur militer yang tegas menjadi seorang negarawan global.
Harapan Publik: Terobosan Diplomasi Indonesia
Pengamat hubungan internasional sekaligus senior jurnalis, Solon Sihombing, menilai kehadiran Prabowo di PBB sebagai momen yang tidak boleh disia-siakan.
“Harapan saya, Presiden Prabowo benar-benar memberikan yang terbaik melalui momentum ini sehingga mata dunia tertuju ke Indonesia. Terutama dalam menyampaikan pesan perdamaian yang dapat menjadi barometer kekuatan Indonesia di dunia internasional,” ujarnya kepada CNEWS, Selasa (23/9/2025) pagi.
Menurut Solon, pidato Prabowo harus melahirkan gebrakan dan terobosan nyata yang tidak hanya mengangkat posisi Indonesia di mata dunia, tetapi juga memberi kontribusi konkret bagi penyelesaian konflik global.
“Apapun yang disampaikan Presiden Prabowo, saya berharap benar-benar menjadi terobosan—bahkan semacam umbre—yang mengayomi Indonesia sekaligus dunia internasional. Momentum ini penting untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu tampil sebagai kekuatan moral, politik, dan perdamaian yang diakui dunia,” tegasnya.
Tradisi Historis: Dari Bung Karno hingga Prabowo
Sejarah mencatat, setiap kehadiran Presiden Indonesia di PBB selalu mencerminkan semangat zaman:
Soekarno (1960) dengan pidato “To Build the World Anew” menantang hegemoni lama dan menyuarakan negara-negara baru merdeka.
Soeharto tampil sebagai stabilisator pasca-1965, memproyeksikan citra Indonesia sebagai negara aman dan layak dipercaya untuk investasi.
Habibie, Gus Dur, dan Megawati membawa misi rekonsiliasi demokrasi pasca-reformasi dan perang melawan terorisme global.
SBY menjadikan PBB panggung soft power Indonesia sebagai juru damai global.
Jokowi hadir dengan gaya pragmatis-ekonomi, memanfaatkan forum global untuk diplomasi investasi dan kerja sama pembangunan.
Kini, Prabowo tampil di panggung dunia dengan karakter berbeda: nasionalis, tegas, namun dituntut untuk menjadi middle power statesman yang bisa menjembatani kepentingan negara-negara besar dan Global South.
Navigasi di Tengah Badai Geopolitik
Dunia 2025 penuh turbulensi: perang Rusia–Ukraina, krisis Gaza, ketegangan AS–China, serta legitimasi PBB yang dipertanyakan. Indonesia, dengan politik luar negeri bebas-aktif, dituntut untuk tidak sekadar menjadi peserta, melainkan aktor yang mampu menawarkan solusi.
Isu Palestina akan menjadi ujian pertama: apakah Prabowo sekadar mengulang komitmen lama atau justru menawarkan inisiatif diplomatik baru? Begitu pula dengan agenda transisi energi, ketahanan pangan, hingga reformasi multilateralisme, yang menuntut Indonesia berbicara dengan nada tegas sekaligus kredibel.
Momentum Penentu Legasi
Bagi Indonesia, Sidang Umum PBB adalah amplifier: memperbesar suara nasional menjadi suara global. Bagi Prabowo, ia adalah debut global yang bisa mengubah persepsi dunia: dari mantan jenderal nasionalis menjadi negarawan visioner yang memimpin demokrasi terbesar ketiga dunia.
Namun, tantangannya jelas: jangan sampai ada kesenjangan antara citra dan realitas. Pidato yang berapi-api harus dibarengi dengan langkah nyata—dari diplomasi Palestina, reformasi PBB, hingga kepastian regulasi hilirisasi industri di dalam negeri.
Sebagaimana ditegaskan Solon Sihombing, mata dunia kini tertuju ke Indonesia. Sidang PBB bukan hanya panggung untuk berbicara, tetapi juga ajang untuk membuktikan bahwa Indonesia hadir sebagai barometer perdamaian dan kekuatan baru dunia abad ke-21. ( Red)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar