Catatan Buram yang Kembali Terulang
CNEWS, Deli Serdang – Di tengah gelombang demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah yang menyoroti kebijakan pejabat dan elite politik, muncul isu lain yang tak kalah mengusik publik. Kali ini, sorotan mengarah ke Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, setelah kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Desa diduga kuat menjadi ajang praktik pungutan liar (pungli) berkedok pelatihan.
Berdasarkan undangan resmi bernomor 1068/UN-PMPPP/VIII/2025 tertanggal 21 Agustus 2025, kegiatan Bimtek dijadwalkan berlangsung pada 27–30 Agustus 2025 di Hotel Griya, Jalan T. Amir Hamzah, Medan. Dalam surat itu, setiap Kepala Desa diwajibkan menyetor biaya Rp6,5 juta yang diklaim mencakup akomodasi, konsumsi, seminar kit, honorarium pembicara, souvenir, dan sertifikat.
Jejak Pungli di Tahun Sebelumnya
Sejumlah warga dan Kepala Desa menilai pungutan itu janggal. Seorang Kepala Desa berinisial MS dari Kecamatan Tanjung Morawa bahkan mengakui praktik serupa sudah terjadi sebelumnya. Menurutnya, pungutan tahun lalu bisa mencapai Rp8 juta per Kepala Desa, dengan dugaan keterlibatan seorang mantan Camat Tanjung Morawa berinisial RL.
“Nilainya bervariasi antar desa, biasanya dilihat dari jumlah penduduk. Tahun lalu sampai Rp8 juta,” ungkap seorang warga Desa Buntu Bedimbar kepada wartawan, 28 Agustus 2025.
Jika dibandingkan, nominal tahun ini memang menurun. Namun, penurunan angka justru memunculkan dugaan bahwa praktik lama masih berlangsung, hanya “diperhalus” agar tidak terlalu mencolok.
Dugaan Politisasi Bimtek
Lebih jauh, isu ini menyeret dugaan adanya motif politik. Pungutan yang dibebankan kepada Kepala Desa dinilai berpotensi menjadi alat tekanan, sekaligus sumber rente birokrasi menjelang kontestasi politik di daerah. Dengan posisi strategis Kepala Desa dalam peta suara, isu ini dikhawatirkan tidak sekadar persoalan teknis, tetapi juga bermuatan politik praktis.
Tutup Mulut dan Minim Respons
Upaya konfirmasi wartawan terhadap pihak penyelenggara tidak berbuah hasil. Pesan konfirmasi melalui WhatsApp tidak dijawab. Sementara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Deli Serdang) ketika dimintai klarifikasi, justru terkesan menghindar dan belum memberikan penjelasan resmi hingga berita ini diturunkan.
Ancaman Terhadap Akuntabilitas Desa
Padahal, tujuan utama Bimtek adalah meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola pemerintahan dan anggaran pembangunan. Namun, dengan adanya dugaan pungli yang terus berulang, fungsi ideal itu justru tercoreng.
Jika benar adanya, praktik ini tidak hanya merugikan Kepala Desa, tetapi juga berpotensi menggerus anggaran desa yang mestinya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Alih-alih menjadi ruang peningkatan kapasitas, Bimtek justru dikhawatirkan berubah menjadi instrumen eksploitasi politik dan ekonomi.
Red/Tim
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar