Mahasiswa dan Komunitas Ojol Kepung DPRD Tebing Tinggi, Soroti Tunjangan Mewah DPR, Kasus Kematian Affandi Kurniawan, Reformasi Institusi Polri & Praktik Korupsi

 

CNEWS, Tebing Tinggi – Gelombang ketidakpuasan terhadap sikap pemerintah yang dinilai abai pada aspirasi rakyat kembali menyeruak. Senin (1/9/2025) pukul 10.00 WIB, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus, didukung Koalisi Masyarakat Sipil serta Komunitas Ojek Online, menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor DPRD Kota Tebing Tinggi, Jalan Dr. Sutomo.

Kelompok mahasiswa dari berbagai organisasi – GMNI, PMII, IMM, HIMMAH, serta FOKATT (Forum Kreativitas Anak Tebing Tinggi) – kompak menyerukan empat tuntutan utama yang mereka sebut sebagai “suara rakyat yang wajib dikawal DPR”.

Empat Tuntutan Mahasiswa

Dalam orasi lantang yang berkumandang di depan gedung legislatif, massa menuntut:

1. Pembatalan tunjangan mewah DPR.
2. Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk menindak tegas praktik korupsi.
3. Reformasi menyeluruh terhadap institusi Polri.
4. Pengusutan tuntas kematian almarhum Affandi Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas dalam insiden demonstrasi di Jakarta.

“Kami menegaskan bahwa ini adalah suara rakyat yang tidak bisa diabaikan. DPR harus mendengar, mengawal, dan memperjuangkan tuntutan ini,” seru salah satu orator.

Respons DPRD: “Sepakat”

Aksi tersebut direspons langsung oleh Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi, Sakti Khaddafi Nasution (Partai Golkar), yang didampingi sejumlah anggota dewan. Di hadapan massa, Khaddafi menyatakan sepakat dengan aspirasi mahasiswa.

“Terkait tuntutan ini, akan kami teruskan ke tingkat pusat secara tertulis. Kami terbuka bila perwakilan mahasiswa ingin menyaksikan langsung proses penyampaian surat tersebut,” ujarnya.

Bahkan, Khaddafi membuka opsi agar perwakilan mahasiswa diajak bersama ke Jakarta untuk memastikan surat tuntutan benar-benar sampai ke tangan pejabat pemerintah pusat.

Makna Aksi

Dialog terbuka di depan gedung DPRD ini menandai momentum penting: mahasiswa, masyarakat sipil, dan komunitas pekerja informal seperti ojol bersatu menyuarakan keresahan rakyat. Empat tuntutan yang diusung tidak hanya menyentuh isu lokal, tetapi juga persoalan nasional yang sensitif, mulai dari pemborosan anggaran negara, korupsi, integritas Polri, hingga kasus pelanggaran HAM dalam aksi demonstrasi.

Aksi damai ini berjalan tertib dan mendapat perhatian luas, menegaskan bahwa suara mahasiswa dan rakyat kecil di daerah tetap punya gema kuat dalam percaturan politik nasional. ( Ri- Jeks)