CNEWS, Medan, 27 September 2025 – Keluhan jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jemaat Medan Timur akhirnya mendapat respon cepat dari Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan. Dinding parit di Jalan Setia Jadi, Kecamatan Medan Perjuangan, ambruk setelah proyek drainase tahun anggaran 2025 berlangsung, menyisakan ketidaknyamanan bagi jemaat yang rutin menggunakan lokasi tersebut sebagai lahan parkir setiap ibadah.
Pengurus Harian GKI, John Piter Silitonga, mengaku pihak gereja telah melayangkan surat keluhan disertai dokumen resmi melalui aplikasi WhatsApp kepada Plt Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan, Gibson Panjaitan. Respons langsung datang: Gibson bersama tim teknis dan Kasubag Umum UPT Wilayah Medan Timur, Sinambela, turun ke lokasi pada Jumat (26/9) untuk meninjau kondisi parit yang ambruk.
“Kami bertanggung jawab penuh atas kerusakan ini. Perbaikan akan segera dilakukan. Sekecil apa pun laporan masyarakat, pasti kami tanggapi sebagai bagian dari kinerja di bidang infrastruktur kota,” tegas Gibson saat meninjau lapangan.
Ia juga mengimbau masyarakat Medan untuk tidak ragu melaporkan setiap temuan kerusakan atau masalah infrastruktur. “Kami siap turun langsung ke lapangan bila ada laporan serupa. Partisipasi publik sangat penting bagi kami,” ujarnya.
Sementara itu, pihak GKI Jemaat Medan Timur menyampaikan apresiasi atas kecepatan respon pemerintah kota. “Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Gibson Panjaitan yang langsung meninjau dan memberikan kepastian perbaikan. Doa kami semoga beliau tetap sehat dan bersemangat membangun Kota Medan,” ungkap John Piter Silitonga.
Kasus ini sekaligus menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kontraktor pelaksana proyek agar tidak terjadi pembiaran atas kerusakan yang muncul pasca pembangunan. Respons cepat Dinas SDABMBK dinilai menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah kota terhadap kepentingan masyarakat luas, termasuk komunitas keagamaan yang terdampak langsung.
Apakah Anda ingin saya tajamkan lagi ke arah investigatif (menyoroti kelalaian kontraktor, potensi pelanggaran pengawasan proyek, dan akuntabilitas anggaran), atau cukup seperti ini dengan fokus pada respon cepat pemerintah?
( H.Juntak CN)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar