Aksi Tegas Gubernur Sumut Bobby Nasution: Tegur Kendaraan Berpelat Aceh, Sorotan Publik Meluas ke Isu Pajak dan Sentimen Antar Daerah

 

Poto : Gubsu Bobby Nasution Razia plat Aceh ( BL) 

CNEWS, Medan, 28 September 2025 – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, kembali menjadi pusat perhatian nasional setelah sebuah video aksinya menghentikan kendaraan berpelat Aceh (BL) viral di media sosial. Dalam razia mendadak bersama aparat, Bobby menegur langsung pengendara agar pajak kendaraan dibayar di Sumut, bukan di provinsi asal.

“Kendaraan yang beroperasi melalui di Sumut harus taat pajak di Sumut. Ganti plat sekarang juga,” ujar Bobby, Minggu (28/9), di hadapan masyarakat dan media yang ikut menyaksikan.

Konteks Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Aturan ini diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dipertegas dalam UU HKPD No. 1 Tahun 2022.

Secara hukum, PKB harus dibayar di daerah tempat kendaraan beroperasi tetap. Itu berarti, kendaraan berpelat luar daerah yang sehari-hari digunakan di Sumut wajib dimutasi dan membayar pajak di Sumut. Jika tidak, Sumut kehilangan potensi PAD, sementara infrastruktur jalan tetap terbebani.

Pro dan Kontra: Antara Tegas dan Kontroversial

Langkah Bobby memicu reaksi beragam:

• Pendukung menilai tindakan ini tegas dan tepat, sekaligus sinyal bahwa Sumut serius menutup celah kebocoran PAD.
• Pengkritik menilai cara Bobby menegur di ruang publik justru kontraproduktif, karena menimbulkan sentimen antardaerah.

Sorotan semakin tajam ketika warganet Aceh merespons keras. Media sosial dipenuhi komentar pedas, menuding Bobby diskriminatif. Salah satu komentar yang viral berbunyi:

“Ya sudah Pak Bobby, suruh semua orang Medan yang cari makan di Aceh pakai plat BL juga. Di Aceh tuh banyak banget plat BK!”

 

Lebih dari 150 komentar serupa membanjiri lini masa, sebagian besar mengecam langkah Bobby sebagai tidak adil dan berpotensi memicu gesekan emosional Aceh–Sumut.

Tak sedikit pula yang mengaitkan manuver ini dengan aroma politik menjelang Pilkada 2025, mengingat Bobby kerap tampil dengan gaya populis dan aksi langsung di lapangan. Pengamat politik mengingatkan, isu pajak kendaraan bisa dengan cepat bergeser menjadi isu sensitif lintas identitas dan sejarah.

Kerugian Ekonomi Nyata

Bapenda Sumut mencatat kebocoran PAD dari kendaraan luar daerah yang tidak dimutasi bisa mencapai ratusan miliar rupiah per tahun. Banyak kendaraan perusahaan besar dan kendaraan mewah memilih pelat luar daerah untuk menghindari pajak progresif.

Dampaknya, Sumut harus menanggung biaya perbaikan jalan akibat lalu lintas kendaraan tersebut, sementara penerimaan pajaknya justru masuk ke daerah lain.

Pesan Edukatif: Apa yang Harus Dipahami Masyarakat

Momentum ini sekaligus menjadi pengingat penting bagi masyarakat:

1. Mutasi kendaraan wajib dilakukan bila pindah domisili atau beroperasi tetap di provinsi lain.
2. Proses mutasi semakin mudah—cukup urus di Samsat tujuan, tanpa harus kembali ke daerah asal.
3. Keuntungan mutasi: legalitas administrasi jelas, terhindar dari masalah hukum, dan kontribusi langsung bagi pembangunan daerah.

Eksklusif: Langkah Lanjutan Pemerintah

Sumber internal Pemprov Sumut menyebutkan, pasca viralnya peristiwa ini, Bobby telah memerintahkan Bapenda dan kepolisian memperkuat operasi gabungan lintas kabupaten/kota untuk menindak kendaraan luar daerah tanpa mutasi.

Bahkan, sedang digodok rencana penerapan sanksi progresif untuk pemilik kendaraan yang sengaja menghindari mutasi demi mengurangi beban pajak.

“Ini bukan soal Aceh atau daerah lain. Ini soal keadilan fiskal. Kalau jalan Sumut yang dipakai, maka pajaknya juga harus masuk ke Sumut,” ungkap seorang pejabat Pemprov yang enggan disebutkan namanya kepada CNEWS.

Aksi Bobby Nasution sekali lagi menunjukkan gaya kepemimpinannya yang langsung turun ke lapangan. Namun, pilihan retorika keras di jalanan bisa menjadi pedang bermata dua: memperkuat citra tegas, sekaligus membuka ruang kontroversi lintas provinsi.

Pertanyaan kini bergulir: apakah langkah ini akan ditindaklanjuti dengan kebijakan sistematis dan sosialisasi masif, atau hanya berhenti sebagai aksi populis yang viral sesaat?

( RI.CN)