CNews ,Medan – Pembangunan Gedung UMKM Universitas Sumatera Utara (USU) di Jalan Dr. Mansyur, Medan, senilai Rp97 miliar, mendadak jadi sorotan publik. Proyek yang semestinya menjadi ruang kolaborasi dan pemberdayaan pelaku usaha kecil menengah itu justru berujung masuk zona deteksi penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut).
Informasi dari internal penegak hukum menyebutkan, fokus penyelidikan akan mengarah pada dugaan korupsi kekurangan volume material, yang nilainya diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
“Kasus ini akan naik ke penyelidikan. Indikasi kerugian negara cukup kuat,” ungkap seorang sumber internal Kejati Sumut, Sabtu (23/8).
Temuan BPK dan Jejak Kecurangan
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut telah menemukan sederet kejanggalan pada proyek gedung UMKM tersebut. Dugaan markup hingga penyimpangan teknis menjadi catatan penting.
Nama Alexander Sinulingga ikut menyeruak. Mantan pejabat Pemko Medan yang kini berkarier di Pemprov Sumut itu disebut-sebut memiliki pengaruh besar di balik proyek. Kedekatannya dengan pejabat tinggi di pemprovsu menempatkan Alexander dalam posisi strategis, bahkan disebut-sebut menggantikan peran Topan Obaja Ginting, eks Kadis PUPR Sumut yang ditangkap KPK dalam kasus korupsi proyek jalan Rp231 miliar.
Kritik Tajam: Nepotisme dan Pola Lama Korupsi
Pemerhati Korupsi di berbagai elemen seperti Ot.Batubara, menilai karier Alexander tak bisa dilepaskan dari praktik nepotisme. Ia menyebut gaya kepemimpinan Alexander serupa dengan T .Ginting yang terkesan arogan, keras kepala, dan sarat dengan kepentingan politik.
“Banyak pejabat berprestasi yang justru terpinggirkan. Tapi karena kedekatan dengan pejabat tinggi pemprovsu Alexander bisa melenggang. Lihat proyek-proyeknya di Medan, banyak jadi temuan BPK,” kata Ot.Batu Bara
Menurutnya, proyek Gedung UMKM USU hanyalah salah satu contoh dari pola lama: di sinyalir pembangunan berbasis jaringan politik, bukan kebutuhan publik.
Rekam Jejak Alexander: Dari Medan ke Pemprov Sumut
Informasi yang di kutip di lapangan mencatat, ketika masih menjabat di Pemko Medan, Alexander ikut terlibat dalam beberapa proyek strategis. Namun sejumlah di antaranya justru meninggalkan masalah:
- Revitalisasi infrastruktur kota yang dinilai tidak beres dan masuk temuan BPK.
- Proyek fasilitas publik yang mangkrak tanpa pertanggungjawaban jelas.
- Dugaan adanya permainan konsultan dan kontraktor titipan yang mendapat keistimewaan dalam pengadaan.
Jejak inilah yang membuat publik menilai perpindahan Alexander ke Pemprov Sumut bukan karena prestasi, melainkan karena loyalitas politik.
Desakan Publik: Jangan Berhenti di T.Ginting
Kasus korupsi jalan Rp231 miliar yang menjerat T.Ginting sempat dianggap sebagai “sinyal bersih-bersih” Gubsu terhadap lingkaran pejabatnya. Namun kenyataannya, publik melihat masih ada figur lain yang terkesan lolos dari jeratan hukum.
“KPK dan Kejaksaan jangan berhenti di Topan Ginting. Alexander juga harus diperiksa. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke orang dekat kekuasaan,” tegas Otti Batubara.
Senyap Klarifikasi
Hingga berita ini diterbitkan, Alexander Sinulingga di minta agar dapat memberikan keterangan. Baik melalui Pesan singkat via WhatsApp, panggilan telepon, hingga konfirmasi resmi dari media dibalas.
Sikap bungkam bukanlah solusi namun justru semakin memperkuat dugaan publik bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dalam pusaran proyek Rp97 miliar Gedung UMKM USU tersebut ( Red )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar